Logo-Pakpol Logo-Pakpol
Fokus
Reportase

OECD Pangkas Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Tahun Ini

A+
A-
1
A+
A-
1
OECD Pangkas Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Tahun Ini

Kantor pusat OECD di Paris, Prancis. (foto: foto oecd.org)

JAKARTA, DDTCNews - Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) memangkas proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun ini

Merujuk pada OECD Economic Outlook edisi Juni 2025, OECD memperkirakan perekonomian Indonesia hanya akan tumbuh 4,7% pada tahun ini. Proyeksi ini lebih rendah dibandingkan dengan proyeksi sebelumnya sebesar 4,9%.

"Pertumbuhan PDB diperkirakan melambat menjadi 4,7% pada 2025 dan meningkat sedikit menjadi 4,8% pada 2026," tulis OECD dalam laporannya, Rabu (4/6/2025).

Baca Juga: OECD Terbitkan Panduan Investigasi Kejahatan Pajak

Menurut OECD, melemahnya keyakinan pelaku usaha dan konsumen di tengah ketidakpastian kebijakan fiskal serta tingginya bunga utang akan membebani konsumsi dan investasi pada semester I/2025

Namun, konsumsi akan mulai beranjak naik pada semester II/2025 serta 2026 seiring dengan terjaganya inflasi dan direalisasikannya investasi oleh Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara).

OECD berpandangan BPI Danantara bisa memacu investasi dari pelaku usaha, mempercepat proyek infrastruktur, dan mendorong investasi pada sektor industri.

Baca Juga: Mau Submit Retur Pajak Masukan tapi Alami Eror Ini, Begini Solusinya

Meski demikian, ekspor diproyeksikan akan tetap rendah akibat ketidakpastian ekonomi global, penurunan harga komoditas, dan perlambatan ekonomi China.

Lebih lanjut, OECD juga memproyeksikan defisit anggaran pada APBN 2025 mencapai 2,8% dari PDB. Proyeksi tersebut lebih tinggi ketimbang proyeksi pemerintah sebesar 2,5% menyusul adanya perluasan cakupan makan bergizi gratis (MBG) dan pendirian BPI Danantara.

Tak hanya defisit, rasio utang juga diperkirakan akan menyentuh angka 40% dari PDB pada tahun ini. Menurut OECD, rasio utang bisa direduksi secara bertahap melalui peningkatan pendapatan negara. (rig)

Baca Juga: Mulai Besok! Fasilitas Diskon PPN Rumah Turun Jadi 50 Persen

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

Topik : pertumbuhan ekonomi, oecd, proyeksi ekonomi, ekonomi, nasional

KOMENTAR

0/1000
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Sabtu, 28 Juni 2025 | 12:30 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Ada Stimulus Ekonomi, Dampak Konflik Iran-Israel ke RI Diharap Minimal

Sabtu, 28 Juni 2025 | 09:00 WIB
PER-10/PJ/2025

DJP Bisa Lakukan Pemeriksaan Simultan dengan Negara Lain

Jum'at, 27 Juni 2025 | 18:00 WIB
KEBIJAKAN BEA DAN CUKAI

Dorong Kepatuhan Pengusaha, DJBC Awasi Penerima Fasilitas Kepabeanan

Jum'at, 27 Juni 2025 | 11:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

DJP: Ada Peran Pajak dalam Paket Stimulus Ekonomi untuk Juni-Juli 2025

berita pilihan

Senin, 30 Juni 2025 | 21:00 WIB
KAMUS PAJAK

Update 2025: Apa Itu Bupot PPh Unifikasi?

Senin, 30 Juni 2025 | 19:30 WIB
PUBLIKASI OECD

OECD Terbitkan Panduan Investigasi Kejahatan Pajak

Senin, 30 Juni 2025 | 19:00 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Mau Submit Retur Pajak Masukan tapi Alami Eror Ini, Begini Solusinya

Senin, 30 Juni 2025 | 18:30 WIB
KANWIL DJP JAWA TIMUR III

Wah! Dinas Pendidikan Finalkan Materi tentang Pajak untuk Siswa SMP

Senin, 30 Juni 2025 | 18:01 WIB
DDTC EXECUTIVE INTERNSHIP PROGRAM

Serunya DDTC Collaborative Discussion for Intern, Bahas Seni Negosiasi

Senin, 30 Juni 2025 | 18:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Marketplace Bakal Jadi Pemungut Pajak, Begini Kata Wamenkeu

Senin, 30 Juni 2025 | 17:30 WIB
PMK 13/2025

Mulai Besok! Fasilitas Diskon PPN Rumah Turun Jadi 50 Persen

Senin, 30 Juni 2025 | 17:00 WIB
PER-7/PJ/2025

Kedudukan WP Tak Bisa Ditentukan, DJP Bakal Tetapkan Tempat Terdaftar

Senin, 30 Juni 2025 | 16:00 WIB
PER-7/PJ/2025

DJP Jelaskan Perlakuan dan Pelaporan Penghasilan Istri sebagai WP

Senin, 30 Juni 2025 | 15:09 WIB
KEBIJAKAN EKONOMI

Relaksasi Impor Direkam Sistem CEISA, Kemenkeu: Pengawasan Makin Andal