Logo-Pakpol Logo-Pakpol
Literasi
Senin, 28 Juli 2025 | 06:00 WIB
FOUNDER DDTC DARUSSALAM:
Minggu, 27 Juli 2025 | 08:30 WIB
KAMUS PAJAK
Jum'at, 25 Juli 2025 | 15:30 WIB
PROFIL PERPAJAKAN TRINIDAD & TOBAGO
Jum'at, 25 Juli 2025 | 15:17 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Fokus
Reportase

Optimalisasi Penerimaan Negara, Prabowo Bakal Tambah 1 Wamenkeu

A+
A-
3
A+
A-
3
Optimalisasi Penerimaan Negara, Prabowo Bakal Tambah 1 Wamenkeu

JAKARTA, DDTCNews – Presiden terpilih Prabowo Subianto berencana menambah 1 wakil menteri keuangan untuk mendampingi Sri Mulyani dalam meningkatkan penerimaan negara. Topik tersebut menjadi salah satu ulasan media nasional pada hari ini, Rabu (16/10/2024.)

Kemarin, Prabowo telah memanggil 3 calon wakil menteri keuangan, yaitu Wakil Menteri Keuangan I Suahasil Nazara, Wakil Menteri Keuangan II Thomas Djiwandono, dan mantan kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Anggito Abimanyu.

Anggito menjelaskan Prabowo meminta ketiga calon wakil menteri keuangan (wamenkeu) untuk dapat membantu kelancaran tugas dari menteri keuangan. Salah satu tugas yang diberikan Prabowo adalah mengoptimalkan penerimaan negara.

Baca Juga: Buru Pemilik Alat Berat yang Nunggak Pajak, Pemda Bakal Dibantu Kejati

"Beliau tadi menyebutkan Kamboja [memiliki rasio penerimaan negara sebesar] 18%. Nah, kami diminta untuk melakukan segala upaya, strategi, dan tata cara maupun kebijakan untuk mencapai tujuan tersebut," katanya.

Menteri keuangan bersama ketiga wamenkeu pun diminta untuk segera menyiapkan program-program strategis dalam meningkatkan penerimaan negara sehingga setara dengan beberapa negara lain.

Sri Mulyani sebelumnya telah diminta Prabowo untuk kembali menjadi menteri keuangan. Dia diberi tugas untuk memperkuat Kementerian Keuangan dan keuangan negara sehingga dapat mendukung pelaksanaan program yang diusung.

Baca Juga: DJP Bakal Segera Kirim Email Imbauan kepada WP Badan Terkait Coretax

Penguatan keuangan negara ini utamanya dilaksanakan dari sisi pajak, kepabeanan dan cukai, serta penerimaan negara bukan pajak. Prabowo juga meminta kualitas belanja kementerian/lembaga dan transfer ke daerah ditingkatkan sehingga dampaknya bisa dirasakan masyarakat.

Selain pemanggilan 3 calon wamenkeu, ada pula ulasan mengenai kinerja PPN di Indonesia dan kapasitas APBN 2025 dalam menyambut kabinet Prabowo. Ada juga bahasan mengenai tantangan meningkatkan rasio pajak.

Berikut ulasan artikel perpajakan selengkapnya.

Pertumbuhan Ekonomi Berkelanjutan

Selain optimalisasi penerimaan negara, ketiga calon wamenkeu juga diminta untuk menggerakkan APBN sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Baca Juga: Pemda Pangkas Tarif Pajak Air Tanah Jadi Tinggal 5 Persen

Wakil Menteri Keuangan I Suahasil Nazara menyatakan siap melanjutkan tugasnya saat ini untuk menjaga keuangan negara. Melalui instrumen fiskal, pemerintah akan terus mendorong pembangunan melalui penciptaan investasi dan mendukung sektor-sektor ekonomi.

“Kami akan menjaga keuangan negara, mendorong pembangunan, menciptakan investasi, dan mendukung sektor ekonomi ke depan,” katanya. (DDTCNews/Kontan)

APBN 2025 Siap Tampung Kabinet Prabowo

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan penyusunan APBN 2025 telah mengantisipasi rencana presiden terpilih Prabowo Subianto untuk pembentukan kabinet yang lebih gemuk.

Baca Juga: Pikat Investor, Sistem Baru untuk Kedatangan Internasional Diuji Coba

Sri Mulyani mengatakan APBN 2025 telah menyediakan ruang fleksibilitas jika terdapat penambahan kementerian dalam kabinet Prabowo. Menurutnya, antisipasi penambahan kementerian ini menjadi bentuk dukungan APBN terhadap program yang diusung Prabowo.

"Sebetulnya di dalam APBN beberapa antisipasi terhadap program-program dari presiden, termasuk dari sisi line up kabinetnya, itu sudah dilakukan," katanya. (DDTCNews)

Program BDS Bisa Tingkatkan Kepatuhan Sukarela Wajib Pajak UMKM

Pemerintah telah memberikan berbagai dukungan untuk pengembangan UMKM, termasuk pengenaan tarif pajak yang rendah serta metode penghitungan yang sederhana.

Baca Juga: Trump Siapkan Tariff Rebate untuk Konsumen di AS

Penyuluh Pajak Ahli Madya Direktorat P2 Humas DJP Yudha Wijaya mengatakan DJP saat ini juga memiliki Business Development Services (BDS) sebagai program pembinaan dan pengembangan usaha khusus untuk UMKM.

Menurutnya, pengenaan tarif pajak rendah dan pelaksanaan program BDS pada akhirnya bakal meningkatkan kepatuhan sukarela wajib pajak UMKM. (DDTCNews)

Kinerja PPN di Indonesia Masih Rendah

Kinerja PPN Indonesia dinilai masih rendah dan tertinggal dibandingkan dengan negara tetangga. Hal ini menjadi latar belakang pengaturan kembali kebijakan PPN, termasuk kenaikan tarif PPN, sebagaimana diatur dalam UU HPP.

Baca Juga: Tutup Celah Percaloan, Pemerintah Integrasikan Data Pertanahan dan PBB

Rendahnya kinerja PPN itu tecermin dari angka C-efficiency yang tercatat hanya sebesar 63,58% pada 2018. Level itu di bawah Singapura dan Thailand yang masing-masing sebesar 92,69% dan 113,83%.

Fungsional Penyuluh Pajak Ahli Madya DJP Kanwil Banten Dedi Kusnadi menyatakan Indonesia baru mengumpulkan 63,58% dari PPN yang seharusnya bisa dipungut. (Kontan)

Sektor Informal Jadi Salah Satu Faktor Sulitnya Meningkatkan Rasio Pajak

Fuad Rahmany, Dirjen Pajak periode 2011-2014, menilai persoalan sulitnya untuk meningkatkan rasio perpajakan (tax ratio) jauh lebih kompleks. Salah satu faktor yang membuat tax ratio Indonesia dalam 1 dekade stagnan di posisi 10% ialah struktur ekonomi nasional yang didominasi sektor informal.

Baca Juga: Hapus NPWP secara Jabatan berdasarkan Hasil Penelitian Administrasi

Dia menyebutkan negara-negara dengan struktur ekonomi yang didominasi sektor formal seperti AS dan Inggris memiliki tax ratio di atas 30%.

“Berkaca dari negara-negara lain di dunia, tax ratio dari negara-negara yang struktur ekonominya didominasi sektor informal memang tidak bisa besar-besar amat,” tuturnya. (Kompas)

Baca Juga: Lebih Bayar Bisa Dipakai untuk Lunasi Utang Pajak atas Nama WP Lain

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

Topik : berita pajak hari ini, penerimaan negara, pajak, cukai, bea, rasio pajak, PPN, program BDS, kepatuhan sukarela

KOMENTAR

0/1000
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Minggu, 27 Juli 2025 | 11:00 WIB
INFOGRAFIS PAJAK

Pajak Penghasilan bagi Desainer

Minggu, 27 Juli 2025 | 10:30 WIB
CORETAX SYSTEM

Imbau Registrasi Kode Otorisasi, DJP Bakal Email Blast 12,87 Juta WP

Minggu, 27 Juli 2025 | 10:00 WIB
KPP PRATAMA SOLOK

KPP Serahkan 1 Mobil Hasil Sitaan Pajak kepada Pemenang Lelang

Minggu, 27 Juli 2025 | 09:30 WIB
KEBIJAKAN BEA MASUK

Tambah Impor Kapas dari AS, Asosiasi Tekstil Khawatirkan Biaya Tinggi

berita pilihan

Senin, 28 Juli 2025 | 15:00 WIB
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

Buru Pemilik Alat Berat yang Nunggak Pajak, Pemda Bakal Dibantu Kejati

Senin, 28 Juli 2025 | 14:00 WIB
CORETAX SYSTEM

DJP Bakal Segera Kirim Email Imbauan kepada WP Badan Terkait Coretax

Senin, 28 Juli 2025 | 13:30 WIB
KABUPATEN SAMPANG

Pemda Pangkas Tarif Pajak Air Tanah Jadi Tinggal 5 Persen

Senin, 28 Juli 2025 | 13:00 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Pikat Investor, Sistem Baru untuk Kedatangan Internasional Diuji Coba

Senin, 28 Juli 2025 | 12:30 WIB
AMERIKA SERIKAT

Trump Siapkan Tariff Rebate untuk Konsumen di AS

Senin, 28 Juli 2025 | 12:00 WIB
CORETAX SYSTEM

DJP Catat Baru 3,8 Juta WP Aktivasi Akun Coretax

Senin, 28 Juli 2025 | 11:30 WIB
KOTA TANGERANG SELATAN

Tutup Celah Percaloan, Pemerintah Integrasikan Data Pertanahan dan PBB

Senin, 28 Juli 2025 | 11:00 WIB
INFOGRAFIS PAJAK

Hapus NPWP secara Jabatan berdasarkan Hasil Penelitian Administrasi

Senin, 28 Juli 2025 | 09:30 WIB
KEBIJAKAN MONETER

Transaksi Mata Uang Lokal Dilaporkan Naik Signifikan