Pemprov Bebaskan Tunggakan Pajak Kendaraan untuk Ojol dan Warga Miskin

“Ini adalah bagian dari ikhtiar kami untuk meringankan beban masyarakat pasca tekanan ekonomi global, sekaligus upaya untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD),” katanya, dikutip pada Selasa (15/7/2025).

Pembebasan tunggakan PKB tersebut diberikan mulai dari 14 Juli 2025 hingga 31 Agustus 2025. Kebijakan ini didasarkan pada Keputusan Gubernur Jawa Timur No. 100.3.3.1/435/013/2025 tentang Pembebasan Pajak Daerah. Adapun cakupan pembebasan yang diberikan meliputi:

1. pembebasan sanksi administratif PKB dan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB);
2. pembebasan pengenaan PKB progresif;
3. pembebasan tunggakan PKB tahun 2024 dan tahun sebelumnya untuk kendaraan sepeda motor roda dua untuk wajib pajak yang termasuk dalam data Penyasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE);
4. pembebasan tunggakan PKB tahun 2024 dan tahun sebelumnya untuk kendaraan sepeda motor roda dua yang digunakan untuk kepentingan masyarakat yang dilakukan dengan aplikasi transportasi online; dan
5. pembebasan tunggakan PKB tahun 2024 dan tahun sebelumnya untuk kendaraan sepeda motor roda tiga.

“Kami ingin warga memanfaatkan kesempatan ini, terutama wajib pajak yang termasuk dalam data P3KE, wajib pajak kendaraan sepeda motor roda dua yang digunakan untuk transportasi online, serta wajib pajak kendaraan kendaraan sepeda motor roda tiga,” tutur Khofifah.

Sementara itu, Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Jawa Timur Bobby Soemiarsono memberikan perincian kriteria wajib pajak yang mendapatkan pembebasan tunggakan PKB. Pertama, wajib pajak terdaftar dalam data P3KE.

Kedua, wajib pajak yang belum tercantum pada data P3KE dapat menunjukkan kepemilikan Kartu PKH (Program Keluarga Harapan) yang masih berlaku. Ketiga, mitra ojek online roda dua pada 8 aplikator, yaitu Grab, Gojek, inDrive, Maxim, NUJEK, Zendo, ACI, dan ShopeeFood.

Keempat, besaran PKB untuk kendaraan roda dua dan roda tiga tidak melebihi Rp500.000 (di luar opsen). Kelima, kebijakan ini berlaku bagi wajib pajak yang melakukan pembayaran di kantor Samsat Induk.

”Ini momentum yang tepat untuk menertibkan administrasi kendaraan sekaligus mengurangi beban pajak bagi pelaku usaha,” ujar Bobby seperti dilansir bapenda.jatimprov.go.id. (rig)