Logo-Pakpol Logo-Pakpol
Fokus
Reportase

Perbarui Kurikulum D-3 Perpajakan, Vokasi USU Libatkan Stakeholder

A+
A-
2
A+
A-
2
Perbarui Kurikulum D-3 Perpajakan, Vokasi USU Libatkan Stakeholder

FGD yang digelar Fakultas Vokasi USU dengan tema 'Kolaborasi Stakeholder untuk Kurikulum yang Adaptif dan Berorientasi Pasar Global', Kamis (6/2/2025).

MEDAN, DDTCNews - Fakultasi Vokasi Universitas Sumatera Utara (USU) menggelar focus group discussion (FGD) untuk melakukan penyesuaian kurikulum program studi D-3 Administrasi Perpajakan, pada Kamis (6/2/2205). FGD yang melibatkan seluruh asosiasi dan pemerintah ini mengusung tema 'Kolaborasi Stakeholder untuk Kurikulum yang Adaptif dan Berorientasi Pasar Global'.

Dekan Fakultas Vokasi USU Isfenti Sadalia mengapresiasi iktikad baik seluruh stakeholder untuk terlibat dalam perbaikan kurikulum D-3 Administrasi Perpajakan ini. Dia berharap FGD ini sekaligus menjadi ajang memperkuat kemitraan antara Vokasi USU dan seluruh stakeholder.

"Kami harap mitra kerja dan stakeholder perpajakan bisa memberikan masukan agar kurikulum D-3 Administrasi Perpajakan USU bisa menyesuaikan diri di tengah kebutuhan dunia kerja, baik bagi industri atau instansi publik," kata Isfenti dalam keterangannya, dikutip pada Jumat (7/2/2025).

Baca Juga: Fiskus Edukasi Pedagang Emas Soal Mekanisme Faktur Pajak Digunggung

Sekretaris Lembaga Inovasi Kurikulum dan Pembelajaran USU Ely Hayati Nasution menyampaikan bahwa kegiatan FGD ini menjadi salah satu syarat bagi setiap prodi di USU untuk menyempurnakan kurikulumnya. Melalui FGD, imbuhnya, prodi bisa memperoleh masukan dari mitra kerja dan stakeholder sehingga kurikulum yang disusun bisa sejalan dengan implementasi ilmu perpajakan di lapangan.

"Kami juga menyiapkan agar alumni nanti mampu menjalani profesi di bidang perpajakan," ujar Ely.

Kegiatan FGD ini dimoderatori oleh dosen D-3 Administrasi Perpajakan USU Aulia Arif Nasution dan dipimpin oleh Ketua Prodi D-3 Administrasi Perpajakan USU Faisal Eriza.

Baca Juga: Kanwil DJP Jatim II Adakan Program BDS untuk Komunitas Disabilitas

Salah satu stakeholder yang ikut diundang hadir dalam FGD ini adalah Perkumpulan Tax Center dan Akademisi Perpajakan seluruh Indonesia (PERTAPSI).

Pengurus DPP PERTAPSI Indra Efendi Rangkuti menjelaskan dilibatkannya stakeholder dalam menyusun kurikulum pendidikan perpajakan sangat penting. Alasannya, perpajakan sendiri merupakan multidisiplin ilmu, menyangkut ilmu administrasi, hukum, manajemen, akuntansi, dan ilmu lainnya.

"Sehingga kurikulum yang disusun tidak hanya memfokuskan pada satu rumpun ilmu karena perpajakan itu adalah ilmu terapan yang bersifat multi disiplin ilmu," kata Indra.

Baca Juga: STHI Jentera Buka Pendaftaran Mahasiswa Baru, Ada Kelas Profesional

Sementara itu, Pengcab Asosiasi Konsultan Pajak Publik Indonesia (AKP2I) Medan dan Pengurus Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) menyampaikan aspirasinya agar kurikulum yang disusun bisa selaras dengan materi ujian sertifikasi konsultan pajak (USKP). USKP dipandang sebagai acuan bagi profesional di bidang pajak untuk bisa memberikan jasanya.

Stakeholder lain yang ikut hadir dalam FGD kali ini adalah Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Sumatera Utara, Bapenda Kota Medan, Kantor Wilayah Bea Cukai Sumatera Utara, serta para alumni yang sudah berkecimpung di dunia perpajakan. (sap)

Baca Juga: STHI Jentera dan DDTC Luncurkan Program Capacity Building Hukum Pajak

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

Topik : kampus, edukasi pajak, literasi pajak, kurikulum perpajakan, Universitas Sumatera Utara, USU

KOMENTAR

0/1000
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Rabu, 19 Maret 2025 | 10:30 WIB
KP2KP KALIANDA

One On One dengan Petugas Pajak, WP Diberi Edukasi soal Coretax DJP

Selasa, 18 Maret 2025 | 12:30 WIB
KPP PRATAMA KARANGANYAR

Atasi Kendala Bendahara Puskesmas saat Pakai Coretax, KPP Gelar Bimtek

Jum'at, 14 Maret 2025 | 16:30 WIB
KPP MADYA DENPASAR

Agar Tak Ganggu Layanan Pajak Lain, KPP Sediakan Loket Khusus Coretax

Jum'at, 14 Maret 2025 | 15:30 WIB
KANWIL DJP JAKARTA SELATAN II

DJP Jaksel II dan UPN Veteran Sepakati Kerja Sama Tax Center

berita pilihan

Sabtu, 10 Mei 2025 | 12:00 WIB
TIPS PAJAK

Cara Ajukan Permohonan Status Pemungut Bea Meterai Via Coretax

Sabtu, 10 Mei 2025 | 11:00 WIB
INFOGRAFIS PERPAJAKAN

Alur Impor Barang Pindahan yang Bebas Bea Masuk

Sabtu, 10 Mei 2025 | 10:45 WIB
KONGRES AKP2I

Pemilihan Ketum Periode 2025-2030, AKP2I Gelar Kongres

Sabtu, 10 Mei 2025 | 10:30 WIB
PROVINSI JAWA BARAT

Ada Pemutihan Pajak Kendaraan, Samsat Induk Tetap Buka hingga Minggu

Sabtu, 10 Mei 2025 | 10:00 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Kemenkeu Libatkan PPPK untuk Perkuat Joint Program

Sabtu, 10 Mei 2025 | 09:30 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Putus Rantai Kemiskinan, 100 Sekolah Rakyat Akan Dibangun Tiap Tahun

Sabtu, 10 Mei 2025 | 09:00 WIB
KOTA SUKABUMI

Sukabumi Akan Pajaki Kedai Kopi, Tarifnya 5%

Sabtu, 10 Mei 2025 | 08:30 WIB
FASILITAS KEPABEANAN

Insentif Kepabeanan Terealisasi Rp1,33 Triliun pada Kuartal I/2025