Logo-Pakpol Logo-Pakpol
Literasi
Senin, 02 Juni 2025 | 13:00 WIB
BENNO TOGLER DAN CHRISTOPH A. SCHALTEGGER:
Sabtu, 31 Mei 2025 | 17:00 WIB
KELAS PENETAPAN DAN KETETAPAN PAJAK (3)
Jum'at, 30 Mei 2025 | 14:30 WIB
KELAS PENETAPAN DAN KETETAPAN PAJAK (2)
Jum'at, 30 Mei 2025 | 13:31 WIB
LITERATUR PAJAK
Fokus
Reportase

Perbarui Kurikulum D-3 Perpajakan, Vokasi USU Libatkan Stakeholder

A+
A-
2
A+
A-
2
Perbarui Kurikulum D-3 Perpajakan, Vokasi USU Libatkan Stakeholder

FGD yang digelar Fakultas Vokasi USU dengan tema 'Kolaborasi Stakeholder untuk Kurikulum yang Adaptif dan Berorientasi Pasar Global', Kamis (6/2/2025).

MEDAN, DDTCNews - Fakultasi Vokasi Universitas Sumatera Utara (USU) menggelar focus group discussion (FGD) untuk melakukan penyesuaian kurikulum program studi D-3 Administrasi Perpajakan, pada Kamis (6/2/2205). FGD yang melibatkan seluruh asosiasi dan pemerintah ini mengusung tema 'Kolaborasi Stakeholder untuk Kurikulum yang Adaptif dan Berorientasi Pasar Global'.

Dekan Fakultas Vokasi USU Isfenti Sadalia mengapresiasi iktikad baik seluruh stakeholder untuk terlibat dalam perbaikan kurikulum D-3 Administrasi Perpajakan ini. Dia berharap FGD ini sekaligus menjadi ajang memperkuat kemitraan antara Vokasi USU dan seluruh stakeholder.

"Kami harap mitra kerja dan stakeholder perpajakan bisa memberikan masukan agar kurikulum D-3 Administrasi Perpajakan USU bisa menyesuaikan diri di tengah kebutuhan dunia kerja, baik bagi industri atau instansi publik," kata Isfenti dalam keterangannya, dikutip pada Jumat (7/2/2025).

Baca Juga: DJP Terbitkan Nota Dinas soal Perlakuan PPh atas Pengelolaan Rusun

Sekretaris Lembaga Inovasi Kurikulum dan Pembelajaran USU Ely Hayati Nasution menyampaikan bahwa kegiatan FGD ini menjadi salah satu syarat bagi setiap prodi di USU untuk menyempurnakan kurikulumnya. Melalui FGD, imbuhnya, prodi bisa memperoleh masukan dari mitra kerja dan stakeholder sehingga kurikulum yang disusun bisa sejalan dengan implementasi ilmu perpajakan di lapangan.

"Kami juga menyiapkan agar alumni nanti mampu menjalani profesi di bidang perpajakan," ujar Ely.

Kegiatan FGD ini dimoderatori oleh dosen D-3 Administrasi Perpajakan USU Aulia Arif Nasution dan dipimpin oleh Ketua Prodi D-3 Administrasi Perpajakan USU Faisal Eriza.

Baca Juga: DJP Terbitkan Nota Dinas Soal Perlakuan PPN Atas Pengelolaan Rusun

Salah satu stakeholder yang ikut diundang hadir dalam FGD ini adalah Perkumpulan Tax Center dan Akademisi Perpajakan seluruh Indonesia (PERTAPSI).

Pengurus DPP PERTAPSI Indra Efendi Rangkuti menjelaskan dilibatkannya stakeholder dalam menyusun kurikulum pendidikan perpajakan sangat penting. Alasannya, perpajakan sendiri merupakan multidisiplin ilmu, menyangkut ilmu administrasi, hukum, manajemen, akuntansi, dan ilmu lainnya.

"Sehingga kurikulum yang disusun tidak hanya memfokuskan pada satu rumpun ilmu karena perpajakan itu adalah ilmu terapan yang bersifat multi disiplin ilmu," kata Indra.

Baca Juga: DDTCNews Dikunjungi 8,6 Juta Kali di Januari-Mei, Kamu Salah Satunya?

Sementara itu, Pengcab Asosiasi Konsultan Pajak Publik Indonesia (AKP2I) Medan dan Pengurus Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) menyampaikan aspirasinya agar kurikulum yang disusun bisa selaras dengan materi ujian sertifikasi konsultan pajak (USKP). USKP dipandang sebagai acuan bagi profesional di bidang pajak untuk bisa memberikan jasanya.

Stakeholder lain yang ikut hadir dalam FGD kali ini adalah Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Sumatera Utara, Bapenda Kota Medan, Kantor Wilayah Bea Cukai Sumatera Utara, serta para alumni yang sudah berkecimpung di dunia perpajakan. (sap)

Baca Juga: Edukasi Pajak, Ada 5 Proses Bisnis di Coretax DJP yang Bisa Dipakai WP

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

Topik : kampus, edukasi pajak, literasi pajak, kurikulum perpajakan, Universitas Sumatera Utara, USU

KOMENTAR

0/1000
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Minggu, 13 April 2025 | 10:00 WIB
KP2KP KUTACANE

One on One, Petugas Pajak Edukasi Bendahara Soal Coretax DJP

Minggu, 06 April 2025 | 13:30 WIB
KEBIJAKAN FISKAL

Dana Alokasi Khusus Diklaim Berperan Tingkatkan Daya Saing IKM

Kamis, 03 April 2025 | 10:00 WIB
LAYANAN PAJAK

Tanya Soal Aturan Pajak ke Kring Pajak? Ingat, Sifatnya Cuma Normatif

Rabu, 02 April 2025 | 09:00 WIB
LAYANAN PAJAK

Jangan Kegocek! Modus Penipuan Baru, Beredar Konten Palsu Mirip DJP

berita pilihan

Senin, 02 Juni 2025 | 15:30 WIB
REKAP PERATURAN

Simak! Daftar Peraturan Perpajakan yang Terbit sepanjang Mei 2025

Senin, 02 Juni 2025 | 15:00 WIB
AMERIKA SERIKAT

RUU Pajak Trump Muat Klausul Retaliasi atas UTPR dan Pajak Digital

Senin, 02 Juni 2025 | 14:42 WIB
PER-11/PJ/2025

PER-11/PJ/2025 Ubah Format Induk dan Lampiran SPT Masa PPh Unifikasi

Senin, 02 Juni 2025 | 14:00 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Jasa Angkutan Umum Pelat Kuning Bebas PPN? Ini Kata Kring Pajak

Senin, 02 Juni 2025 | 13:00 WIB
BENNO TOGLER DAN CHRISTOPH A. SCHALTEGGER:

Kepatuhan Wajib Pajak Juga Dipengaruhi oleh Perlakuan/Layanan Otoritas

Senin, 02 Juni 2025 | 12:30 WIB
KOTA MATARAM

Okupansi Hotel Anjlok, Pemkot Bakal Pangkas Target Penerimaan Pajak

Senin, 02 Juni 2025 | 12:25 WIB
PEREKONOMIAN INDONESIA

BPS Umumkan Inflasi Mei 2025 Sebesar 1,6%

Senin, 02 Juni 2025 | 11:55 WIB
NERACA PERDAGANGAN

Neraca Dagang April 2025, BPS: Indonesia Surplus 160 Juta Dolar AS