Redam Dampak Tarif AS, Industri Padat Karya Diusulkan Dapat Insentif

"Kami ingin ada keberpihakan kepada industri," katanya dikutip pada Sabtu (26/4/2025).

Muhammad Kholid mengatakan pemerintah perlu memberikan insentif fiskal untuk membantu industri padat karya mempertahankan usahanya. Selain itu, pemerintah juga dapat memberikan kemudahan pembiayaan agar industri mampu terus berkembangan.

Di sisi lain, dia juga memberikan catatan agar pemerintah dalam bernegosiasi dengan AS tetap mengedepankan kepentingan nasional. Menurutnya, negosiasi tidak boleh menurunkan daya saing industri di dalam negeri, terutama padat karya.

"Jangan sampai dalam proses negosiasi nanti itu justru merugikan kepentingan nasional kita, khususnya industri lokal," ujarnya.

Sebelumnya, AS mengumumkan pengenaan tarif impor resiprokal ke berbagai negara, termasuk Indonesia. Atas barang impor dari Indonesia, AS mengenakan bea masuk resiprokal sebesar 32%.

Kebijakan tarif AS ini semula dijawalkan mulai berlaku pada 9 April 2025, tetapi kemudian ditunda selama 90 hari.

Guna menegosiasikan kebijakan bea masuk resiprokal tersebut, pemerintah Indonesia telah menggelar pertemuan dengan perwakilan dari AS dan menawarkan beragam kemudahan bagi perusahaan AS. Saat ini, negosiasi telah masuk pada tingkat teknis. (dik)