Sambangi DDTC, Mahasiswa STHI Jentera Pelajari Konsep Subjek Pajak

Dalam pemaparannya, Riyhan mengatakan setiap negara mempunyai kriteria atau ketentuan untuk mengkategorikan seseorang sebagai subjek pajak dalam negeri atau subjek pajak luar negeri. Menurutnya, konsep subjek pajak ini penting untuk dipahami.

"Penentuan subjek pajak mungkin bagi sebagian orang terlihat remeh karena ini adalah hal dasar dan berada di pasal-pasal awal Undang-Undang PPh. Tapi setelah perkuliahan hari ini bisa kita lihat bahwa penentuan subjek pajak adalah hal yang kompleks dan justru sering sekali menjadi objek sengketa antara fiskus dan wajib pajak, terutama kaitannya dalam transaksi lintas-batas negara," ujarnya kepada mahasiswa STHI Jentera yang hadir di Menara DDTC, Jakarta, Rabu (26/9).

Menurut aturan di Indonesia, orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia, berada di Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, atau dalam satu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia akan menjadi subjek pajak dalam negeri. Termasuk pula badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia, dan warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak.

Sementara subjek pajak luar negeri merupakan orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia.

Ganda menambahkan dalam kasus tertentu sulit untuk menentukan status subjek pajak pada seseorang, misalnya untuk seseorang yang suka berpindah-pindah dari satu negara ke negara lain dan hanya menetap untuk sementara waktu saja.

“Jika ada orang yang bertahun-tahun selalu berpindah-pindah dari satu negara ke negara lain, dan tidak pernah tinggal di satu negara lebih dari 30 hari dalam 2 atau 3 tahun terakhir, maka di manakah dia menjadi subjek pajak dalam negeri?” tanya Ganda untuk memantik diskusi dalam perkuliahan tersebut.

Sebagai informasi, kegiatan ini merupakan bentuk dukungan DDTC terhadap STHI Jentera yang membuka kelas hukum pajak pada program sarjana hukum peminatan hukum bisnis.

Dukungan tersebut berupa saran terhadap kurikulum dan tenaga pengajar serta fasilitas library untuk mendukung proses belajar.

STHI Jentera didirikan pada tanggal 1 Juli 2011 dan dikelola oleh Yayasan Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (YSHK), sebuah institusi dengan berbagai pengalaman dalam bidang penelitian, advokasi, pelatihan, dan sistem informasi hukum.

Dengan visi sebagai sekolah para pembaru hukum, Jentera membawa misi menyelenggarakan pendidikan hukum dengan menciptakan lingkungan dan budaya akademik yang kondusif untuk dapat berkreasi dan berkontribusi bagi kemajuan bidang hukum di Indonesia. (Amu)