Logo-Pakpol Logo-Pakpol
Fokus
Reportase

Seminar Internasional Pajak di FEB Unpad, DDTC Bagikan Buku Gratis

A+
A-
8
A+
A-
8
Seminar Internasional Pajak di FEB Unpad, DDTC Bagikan Buku Gratis

Assistant Manager of DDTC Consulting Yurike Yuki saat menjadi pembicara dalam Tax Festival Internasional Seminar, Sabtu (16/11/2024).

BANDUNG, DDTCNews – Himpunan Mahasiswa Akuntansi Perpajakan Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Universitas Padjadjaran (Unpad) menggelar Tax Festival International Seminar pada hari ini, Sabtu (16/11/2024).

Acara yang digelar di RSG Rektorat Gedung 2 Lt. 4 Unpad, Dipati Ukur, Bandung ini bertajuk The Role of Tax Treaties on Global Business: Reforming Global Tax Rules to Combat Digital-Era Tax Avoidance. Publik juga bisa menyaksikan live streaming melalui Youtube @TaxCenterUNPAD.

Assistant Manager of DDTC Consulting Yurike Yuki menjadi salah satu pembicara. Mengawali sesinya, Yurike mengatakan sebagai pengantar aspek internasional atas pajak penghasilan, publik dapat membacanya dalam buku Konsep Dasar Pajak: Berdasarkan Perspektif Internasional.

Baca Juga: Spanyol hingga Prancis Berencana Kenakan Pajak atas Jet Pribadi

Salah satu aspek yang diulas Yurike dalam sesinya bertajuk The Impact of Global Tax Reforms on Indonesian Business and Economic Growth adalah prospek insentif pajak di Indonesia. Terlebih, Indonesia telah berkomitmen untuk menerapkan pajak minimum global (Pilar 2).

“Apalagi, Indonesia sedang dalam proses untuk menjadi anggota OECD. Salah satu syaratnya tentu mengikuti standar OECD, termasuk menyangkut penerapan pajak minimum global ini,” ujarnya.

Sejatinya, Pilar 2 bersifat common approach sehingga tidak wajib diimplementasikan. Namun, ketika negara yang tidak menerapkan berinteraksi dengan negara lain yang sudah mengadopsi Pilar 2, ketentuan tetap berlaku. Dengan demikian, setuju atau tidak, setiap negara akan terdampak.

Baca Juga: Lagi Ramai soal Marketplace Jadi Pemungut Pajak, Apa Itu PPh Pasal 22?

Dalam situasi ini, pemerintah Indonesia mempunyai pekerjaan rumah untuk meredesain arsitektur insentif pajak, salah satunya tax holiday. Selama ini, insentif pajak menjadi salah satu kebijakan yang digunakan untuk menarik investasi ataupun menstimulus pertumbuhan ekonomi.

Pada perkembangan terbaru, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) telah menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) 69/2024 yang memperpanjang masa berlaku tax holiday PMK 130/2020 selama setahun.

PMK 130/2020 s.t.d.d PMK 69/2024 juga sudah memuat aturan untuk wajib pajak yang telah memperoleh tax holiday dan termasuk ke dalam lingkup wajib pajak tertentu dalam ketentuan pengenaan pajak minimum global terhadap grup perusahaan multinasional di Indonesia.

Baca Juga: Outlook Pemerintah: Penerimaan Pajak Bakal Shortfall Tahun Ini

Wajib pajak dimaksud dikenai pajak tambahan minimum domestik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan. Simak ‘Soal Pajak Minimum dan Tax Holiday, BKF Koordinasi dengan BKPM’.

Bagi Indonesia sebagai capital importing country, adanya insentif memang penting untuk menarik investasi. Kendati demikian, menurut Yurike, aspek yang tidak kalah penting dan lebih dibutuhkan oleh Indonesia adalah menciptakan sistem pajak yang lebih berkepastian hukum.

“Dengan apa? Membatasi diskresi, mengubah sistem pajak menjadi lebih sederhana dan mengakomodasi hak-hak wajib pajak, menciptakan sistem pengadilan pajak yang lebih berkeadilan dan imparsial, memastikan proses penyelesaian sengketa yang lebih efektif dan efisien, dan sebagainya,” imbuh Yurike.

Baca Juga: Penerimaan Pajak Semester I/2025 Masih Kontraksi 6%

Sebagai informasi, acara ini juga menghadirkan Professor of Tax Law and Policy at the University of Lausanne Switzerland Vikram Chand sebagai keynote speaker serta Head of Section of International Tax Agreement and Cooperation III Directorate of International Taxation Ibnu Wijaya sebagai pembicara.

Dalam kesempatan kali ini, DDTC juga membagikan buku Konsep Dasar Pajak: Berdasarkan Perspektif Internasional secara gratis kepada 10 peserta seminar yang memberikan komentar terbaik dalam berita ini. Adapun peserta yang mendaftar ada 200 orang (offline) dan 500 orang (online).

Buku ini merupakan cetakan kedua. Sebanyak 1.000 buku cetakan pertama April 2024 telah diterima banyak pihak, termasuk pemerintah, anggota DPR, pelaku usaha, karyawan swasta, konsultan pajak, akademisi, hingga mahasiswa.

Baca Juga: Sri Mulyani Serahkan RUU P2 APBN 2024 kepada DPR

Buku ini ditulis oleh Founder DDTC Darussalam dan Danny Septriadi bersama dengan Tax Expert, CEO Office DDTC Atika Ritmelina Marhani. Buku ini sangat penting sebagai bekal awal setiap orang yang ingin berkecimpung atau mendalami dunia pajak. (kaw)

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

Topik : FEB Unpad, Unpad, Universitas Padjadjaran, Kampus, seminar internasional, pajak, pajak minimum global, insentif pajak, buku pajak

KOMENTAR

0/1000
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

Syahradja Alfareizy

[email protected]
Minggu, 17 November 2024 | 18:08 WIB
Seminar ini sangat relevan di tengah transformasi global sistem perpajakan, terutama dengan implementasi Pilar 2 pajak minimum global. Pembahasan mengenai prospek insentif pajak di Indonesia, seperti yang disampaikan oleh Yurike Yuki, memberikan wawasan penting bagi akademisi dan praktisi pajak tent ... Baca lebih lanjut

Novitasari Indriyani

[email protected]
Sabtu, 16 November 2024 | 17:09 WIB
Seminar ini membahas isu yang sangat strategis, khususnya terkait dampak reformasi perpajakan global terhadap perekonomian Indonesia. Pemaparan dalam seminar ini menjelaskan bagaimana implementasi kebijakan perpajakan internasional, seperti Pilar 1 dan Pilar 2 OECD, berpotensi mengubah lanskap perpa ... Baca lebih lanjut

Banend

[email protected]
Sabtu, 16 November 2024 | 17:05 WIB
As a participant in this international seminar, I am truly grateful for the opportunity to learn about global tax reform and its impact on Indonesia. The insights from speakers like Yurike Yuki and Vikram Chand were inspiring, especially regarding Indonesia's challenges with the global minimum tax ( ... Baca lebih lanjut

nadya husnul

[email protected]
Sabtu, 16 November 2024 | 17:01 WIB
The International Tax Seminar held at FEB Unpad is a refreshing breath in the Indonesian tax landscape. The event not only delves into theoretical concepts but also sheds light on current issues such as international tax treaties and efforts to combat base erosion and profit shifting (BEPS) in the d ... Baca lebih lanjut

Muhamad Hendra

[email protected]
Sabtu, 16 November 2024 | 17:01 WIB
berita dengan tema bisnis global yg berisikan aturan pajak internasional sudah tidak dipungkiri lagi akan daya tarik yang banyak. ditambah lagi adanya isu mengenai rencana product apple untuk membuat kantor cabangnya diindonesia. dengan tanggapan ka yurike yuki yang berpendapat bahwa aspek yang pent ... Baca lebih lanjut

HENDRA PRASETYA ARDIANTO

[email protected]
Sabtu, 16 November 2024 | 17:01 WIB
Materi yang disampaikan memang sangat menarik untuk dibahas saat ini, urgensi penerapam pilar 1 memang sangat penting untuk segera diimplementasikan memgingat konsep BUT dalam P3B model yg ada baik OECD maupun UN yang masih menggu akan konsep significant physical presence telah usang, sedangkan tran ... Baca lebih lanjut

MUHAMMAD RAMADHAN

[email protected]
Sabtu, 16 November 2024 | 16:59 WIB
seminar internasional pajak di FEB Unpad yang sangat relevan, terutama dengan adanya inisiatif DDTC yang membagikan buku gratis. Acara seperti ini memberikan kesempatan bagi mahasiswa dan profesional untuk memperdalam pemahaman tentang isu perpajakan, baik di tingkat nasional maupun global. Inisiati ... Baca lebih lanjut

Indri Rizkiani

[email protected]
Sabtu, 16 November 2024 | 16:58 WIB
Pematerian Pajak Internasional kali ini membuka perspektif baru mengenai perkembangan isu perpajakan internasional yang sangat kompleks seperti Tax incentives yang menjadi tantangan tersendiri bagi Indonesia yang berkomitmen untuk menerapkan Pilar 2: Global Minimum Tax dan menjadi pekerjaan rumah un ... Baca lebih lanjut

30. Ricky Dina R

[email protected]
Sabtu, 16 November 2024 | 16:56 WIB
Thank you DDTC for the very insightful article, by the way I also have a research paper on the effectiveness of the implementation of pillar 2 of BEPS 2.0 in Indonesia. Behind the positive impact of the Pillar II BEPS 2.0 policy, there are implications in the form of reduced tax incentives (such as ... Baca lebih lanjut

Zahra Putri

[email protected]
Sabtu, 16 November 2024 | 16:53 WIB
Seminar internasional pajak ini sangat bermanfaat, terutama dalam memberikan wawasan baru tentang reformasi pajak global dan prospek insentif pajak di Indonesia. Materi yang dibahas, seperti penerapan pajak minimum global (Pilar 2) dan upaya Indonesia menuju standar OECD, sangat relevan dengan perke ... Baca lebih lanjut
1 2 3 >

ARTIKEL TERKAIT

Selasa, 01 Juli 2025 | 07:35 WIB
BERITA PAJAK HARI INI

Marketplace Pungut Pajak, Integrasi Data Pedagang Jadi Tantangan

Senin, 30 Juni 2025 | 21:00 WIB
KAMUS PAJAK

Update 2025: Apa Itu Bupot PPh Unifikasi?

Senin, 30 Juni 2025 | 19:30 WIB
PUBLIKASI OECD

OECD Terbitkan Panduan Investigasi Kejahatan Pajak

Senin, 30 Juni 2025 | 19:00 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Mau Submit Retur Pajak Masukan tapi Alami Eror Ini, Begini Solusinya

berita pilihan

Selasa, 01 Juli 2025 | 17:30 WIB
PENERIMAAN KEPABEANAN DAN CUKAI

Setoran Kepabeanan dan Cukai Semester I/2025 Tumbuh 9,6%

Selasa, 01 Juli 2025 | 16:45 WIB
APBN 2025

Defisit APBN 2025 Diproyeksi Melebar Jadi 2,78% PDB

Selasa, 01 Juli 2025 | 16:30 WIB
APBN 2025

Outlook Pemerintah: Penerimaan Pajak Bakal Shortfall Tahun Ini

Selasa, 01 Juli 2025 | 16:05 WIB
PENERIMAAN PAJAK

Penerimaan Pajak Semester I/2025 Masih Kontraksi 6%

Selasa, 01 Juli 2025 | 15:38 WIB
SIDANG PARIPURNA DPR

Sri Mulyani Serahkan RUU P2 APBN 2024 kepada DPR

Selasa, 01 Juli 2025 | 15:30 WIB
PERATURAN PAJAK

Dapat Hadiah Undian dari Acara Giveaway? Begini Pajak Penghasilannya

Selasa, 01 Juli 2025 | 14:30 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Demi Pengawasan, Kemenkeu Akan Integrasikan Coretax, CEISA, & SIMPONI