Sri Mulyani Bekali Para Kepala Daerah soal Pengelolaan APBN dan APBD

"Saya menyampaikan materi mengenai APBN dan peranannya terhadap pengelolaan keuangan negara. [Peran] APBN dan APBD terhadap pembangunan, terutama pentingnya dalam mengelola untuk mendukung tujuan-tujuan nasional," katanya, dikutip pada Senin (24/2/2025).

Sri Mulyani menuturkan diskusi dalam retret berjalan interaktif karena kepala daerah juga bertanya dan menyampaikan berbagai pandangannya. Misal, mengenai dana bagi hasil pengalokasian (DBH) dan penganggaran untuk proyek infrastruktur.

Dia juga mendorong kepala daerah berinovasi dalam membiayai pembangunan sehingga tidak sepenuhnya bergantung pada APBN dan APBD. Menurutnya, banyak skema pembiayaan yang dapat dikolaborasikan dengan berbagai pihak, termasuk sektor swasta.

Beberapa proyek yang dapat dikerjasamakan dengan swasta antara lain seperti penyediaan air bersih, pengelolaan sampah, dan layanan rumah sakit.

"Tetapi memang itu perlu banyak kerja keras, komitmen-komitmen, dan juga keahlian dari sisi keuangan," ujar Sri Mulyani.

Ruang melakukan pembiayaan kreatif pada APBD untuk mempercepat pembangunan di daerah juga telah diatur dalam UU Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU HKPD).

Beleid tersebut pun turut memuat ketentuan soal pembiayaan utang daerah yang terdiri atas pinjaman daerah, obligasi daerah, dan sukuk daerah.

Menurut Sri Mulyani, pemerintah pusat akan mendukung pemda yang hendak melakukan pembiayaan kreatif. Dalam hal ini, pemda yang berminat melakukan inovasi pembiayaan dapat berkonsultasi dengan Kemenkeu atau Kemendagri. (rig)