Sri Mulyani Pastikan THR dan Gaji ke-13 ASN Tetap Dicairkan

"Sudah dianggarkan, sedang diproses. Nanti tunggu saja," katanya, dikutip pada Jumat (7/2/2025).

Sri Mulyani menuturkan pemerintah tidak ada rencana membatalkan pembayaran THR dan gaji ke-13 kepada ASN. Menurutnya, THR dan gaji ke-13 ASN tidak termasuk pos anggaran yang dihemat pemerintah.

Presiden Prabowo Subianto menerbitkan Inpres 1/2025 yang memerintahkan penghematan belanja hingga Rp306,6 triliun. Penghematan itu berasal dari belanja kementerian/lembaga senilai Rp256,1 triliun dan transfer ke daerah Rp50,59 triliun.

Setiap tahun, pemerintah menerbitkan peraturan pemerintah (PP) yang mengatur perincian komponen THR dan gaji ke-13 yang dibayarkan kepada ASN, prajurit TNI, dan anggota Polri. PP tersebut biasanya terbit pada pertengahan bulan puasa.

THR dan gaji ke-13 yang anggarannya bersumber dari APBN bagi ASN tersebut biasanya terdiri atas gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan pangan, tunjangan jabatan atau tunjangan umum, serta tunjangan kinerja sesuai pangkat, jabatan, peringkat jabatan, atau kelas jabatannya.

Pemerintah tercatat sempat melakukan penghematan belanja untuk pembayaran THR dan gaji ke-13 ASN ketika pandemi Covid-19. Pada 2020, komponen THR dan gaji ke-13 yang dibayarkan tidak termasuk tunjangan kinerja.

Selain itu, THR dan gaji ke-13 juga tidak diberikan kepada 12 jenis pejabat termasuk presiden, wakil presiden, pejabat negara, serta anggota DPR dan MPR.

Pada 2021, tidak ada perubahan komponen THR dan gaji ke-13 yang dibayarkan kepada ASN. Namun pada tahun ini, presiden dan pejabat negara lainnya kembali memperoleh THR dan gaji ke-13.

Pada 2022 dan 2023, komponen THR dan gaji ke-13 yang dibayarkan meliputi gaji pokok, tunjangan melekat, tunjangan pangan, tunjangan jabatan, serta tunjangan kinerja sebesar 50% bagi pegawai yang telah mendapatkannya.

Setelah masa pandemi selama 4 tahun, pemerintah pada 2024 untuk pertama kalinya membayarkan THR dan gaji ke-13 secara penuh kepada ASN. (rig)