Logo-Pakpol Logo-Pakpol
Data & Alat
Rabu, 24 Juli 2024 | 09:15 WIB
KURS PAJAK 24 JULI 2024 - 30 JULI 2024
Rabu, 17 Juli 2024 | 10:59 WIB
KURS PAJAK 17 JULI 2024 - 23 JULI 2024
Kamis, 11 Juli 2024 | 17:38 WIB
STATISTIK KEBIJAKAN PAJAK
Rabu, 10 Juli 2024 | 09:25 WIB
KURS PAJAK 10 JULI 2024 - 16 JULI 2024
Fokus
Reportase

Sehatkan APBN, Menkeu Ini Minta Penagihan Utang Pajak Digencarkan

A+
A-
0
A+
A-
0
Sehatkan APBN, Menkeu Ini Minta Penagihan Utang Pajak Digencarkan

Ilustrasi.

HANOI, DDTCNews - Pemerintah Vietnam bakal menindak para pelaku penghindaran pajak dengan menerapkan langkah-langkah tegas.

Menteri Keuangan Ho Duc Phoc mengatakan pemerintah akan memastikan setiap orang pribadi dan dunia usaha melaksanakan kewajiban pajak mereka. Dia juga menyatakan wajib pajak dengan utang pajak tidak akan diizinkan meninggalkan Vietnam.

"Untuk mengatasi meningkatnya masalah piutang pajak, diperlukan tindakan penegakan hukum yang terukur," katanya, dikutip pada Kamis (30/5/2024).

Baca Juga: Lagi, DDTCNews Terima Penghargaan dari Ditjen Pajak

Duc Phoc menuturkan pemerintah tengah berfokus pada penyelesaian piutang pajak untuk menjaga kesehatan APBN. Nanti, otoritas pajak akan memublikasikan informasi tentang wajib pajak yang lalai melaksanakan kewajibannya di media massa.

Komite pengarah juga telah dibentuk di tingkat daerah untuk menentukan langkah-langkah penagihan kepada bagi wajib pajak yang memiliki utang besar. Pada 2023, tunggakan pajak tercatat VND164 triliun atau sekitar Rp104,75 triliun, naik 11% dari tahun sebelumnya.

Berdasarkan pemberitaan sebelumnya, otoritas sempat melarang pimpinan Trung Nam Group, selaku produsen pembangkit listrik tenaga air dan energi terbarukan yang besar, untuk meninggalkan negara tersebut karena memiliki utang pajak senilai VND21 miliar.

Baca Juga: Peringati Hari Pajak, DJP Gelar Malam Apresiasi dan Penghargaan 2024

Sejalan dengan itu, otoritas pajak juga mendesak orang pribadi yang memperoleh penghasilan melalui e-commerce internasional dan media sosial untuk memenuhi kewajibannya. Pelaku usaha e-commerce dan influencer disebut-sebut memiliki utang pajak yang mencapai miliaran dong.

Selain itu, otoritas juga mengawasi kepatuhan wajib pajak berpenghasilan tinggi di sektor pemasaran, teknologi dan informasi, dan industri jasa.

Di Kota Hanoi misalnya, otoritas telah mengidentifikasi sebanyak lebih dari 460 orang pribadi memiliki penghasilan yang signifikan dari platform digital. Daftar tersebut diperkirakan masih akan terus bertambah.

Baca Juga: Serahkan BKP ke Orang Pribadi, Faktur Pajak Tak Boleh Diisi Nama Toko

Sementara itu, di Kota Ho Chi Minh, otoritas akan menyasar wajib pajak yang menerima penghasilan dari Google, Facebook, dan YouTube, tetapi belum melaporkan atau membayar pajak.

Seperti dilansir vietnamplus.vn, banyak Youtuber telah diminta membayar pajak penghasilan dan denda dalam jumlah besar karena tidak mengungkapkan penghasilan pada tahun-tahun sebelumnya. (rig)

Baca Juga: Kantor Pajak Minta Data Izin Usaha WP ke Pemda, Ternyata Ini Tujuannya

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

Topik : vietnam, pajak, pajak internasional, utang pajak, piutang pajak, penagihan pajak

KOMENTAR

0/1000
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Jum'at, 26 Juli 2024 | 10:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Susun Insentif Pajak Family Office, Pemerintah Patuhi Prinsip OECD

Jum'at, 26 Juli 2024 | 10:15 WIB
KONSULTASI PAJAK

Konsultan Bayar Gaji Pekerja Lepas, Dihitung sebagai DPP PPh Pasal 21?

Jum'at, 26 Juli 2024 | 10:00 WIB
KABUPATEN PURWOREJO

Pemda Adakan Lagi Pemutihan, Berlaku untuk Semua Jenis Pajak Daerah

berita pilihan

Jum'at, 26 Juli 2024 | 21:11 WIB
HARI PAJAK 2024

Lagi, DDTCNews Terima Penghargaan dari Ditjen Pajak

Jum'at, 26 Juli 2024 | 21:00 WIB
DITJEN PAJAK

Peringati Hari Pajak, DJP Gelar Malam Apresiasi dan Penghargaan 2024

Jum'at, 26 Juli 2024 | 19:30 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Serahkan BKP ke Orang Pribadi, Faktur Pajak Tak Boleh Diisi Nama Toko

Jum'at, 26 Juli 2024 | 18:30 WIB
KAMUS PAJAK

Apa Itu Perseroan Terbuka dan Publik?

Jum'at, 26 Juli 2024 | 18:00 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Jokowi Klaim Pemerintah Belum Bahas Asuransi Wajib Kendaraan Bermotor

Jum'at, 26 Juli 2024 | 17:30 WIB
KONSENSUS PAJAK GLOBAL

OECD: 40 Negara Sudah Siap Terapkan Pajak Minimum Global 15 Persen

Jum'at, 26 Juli 2024 | 17:20 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Kapan Semua Layanan Eksternal DJP Bisa Diakses Pakai NIK sebagai NPWP?

Jum'at, 26 Juli 2024 | 17:00 WIB
APBN 2024

Bank BUMN Setor PNBP hingga Rp49,59 Triliun pada Semester I/2024

Jum'at, 26 Juli 2024 | 16:32 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Kapan Sistem Coretax (CTAS) Bakal Diluncurkan? Ini Kata DJP