Logo-Pakpol Logo-Pakpol
Fokus
Reportase

Sehatkan APBN, Menkeu Ini Minta Penagihan Utang Pajak Digencarkan

A+
A-
0
A+
A-
0
Sehatkan APBN, Menkeu Ini Minta Penagihan Utang Pajak Digencarkan

Ilustrasi.

HANOI, DDTCNews - Pemerintah Vietnam bakal menindak para pelaku penghindaran pajak dengan menerapkan langkah-langkah tegas.

Menteri Keuangan Ho Duc Phoc mengatakan pemerintah akan memastikan setiap orang pribadi dan dunia usaha melaksanakan kewajiban pajak mereka. Dia juga menyatakan wajib pajak dengan utang pajak tidak akan diizinkan meninggalkan Vietnam.

"Untuk mengatasi meningkatnya masalah piutang pajak, diperlukan tindakan penegakan hukum yang terukur," katanya, dikutip pada Kamis (30/5/2024).

Baca Juga: Suami Istri Pengusaha tapi NPWP Terpisah, Bagaimana Penentuan PKP-nya?

Duc Phoc menuturkan pemerintah tengah berfokus pada penyelesaian piutang pajak untuk menjaga kesehatan APBN. Nanti, otoritas pajak akan memublikasikan informasi tentang wajib pajak yang lalai melaksanakan kewajibannya di media massa.

Komite pengarah juga telah dibentuk di tingkat daerah untuk menentukan langkah-langkah penagihan kepada bagi wajib pajak yang memiliki utang besar. Pada 2023, tunggakan pajak tercatat VND164 triliun atau sekitar Rp104,75 triliun, naik 11% dari tahun sebelumnya.

Berdasarkan pemberitaan sebelumnya, otoritas sempat melarang pimpinan Trung Nam Group, selaku produsen pembangkit listrik tenaga air dan energi terbarukan yang besar, untuk meninggalkan negara tersebut karena memiliki utang pajak senilai VND21 miliar.

Baca Juga: NPWP Badan Statusnya Nonefektif, Diaktifkan Lagi atau Bikin NPWP Baru?

Sejalan dengan itu, otoritas pajak juga mendesak orang pribadi yang memperoleh penghasilan melalui e-commerce internasional dan media sosial untuk memenuhi kewajibannya. Pelaku usaha e-commerce dan influencer disebut-sebut memiliki utang pajak yang mencapai miliaran dong.

Selain itu, otoritas juga mengawasi kepatuhan wajib pajak berpenghasilan tinggi di sektor pemasaran, teknologi dan informasi, dan industri jasa.

Di Kota Hanoi misalnya, otoritas telah mengidentifikasi sebanyak lebih dari 460 orang pribadi memiliki penghasilan yang signifikan dari platform digital. Daftar tersebut diperkirakan masih akan terus bertambah.

Baca Juga: Alamat Tak Sesuai Sebenarnya, DJP Bisa Cabut Status PKP secara Jabatan

Sementara itu, di Kota Ho Chi Minh, otoritas akan menyasar wajib pajak yang menerima penghasilan dari Google, Facebook, dan YouTube, tetapi belum melaporkan atau membayar pajak.

Seperti dilansir vietnamplus.vn, banyak Youtuber telah diminta membayar pajak penghasilan dan denda dalam jumlah besar karena tidak mengungkapkan penghasilan pada tahun-tahun sebelumnya. (rig)

Baca Juga: Spanyol hingga Prancis Berencana Kenakan Pajak atas Jet Pribadi

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

Topik : vietnam, pajak, pajak internasional, utang pajak, piutang pajak, penagihan pajak

KOMENTAR

0/1000
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Selasa, 01 Juli 2025 | 08:51 WIB
DDTC ACADEMY - EXCLUSIVE SEMINAR

Pahami Transfer Pricing dalam Transaksi Jasa Intragrup di Seminar Ini

Selasa, 01 Juli 2025 | 08:30 WIB
REKAP PERATURAN

Simak! Sederet Peraturan Perpajakan yang Terbit sepanjang Juni 2025

Selasa, 01 Juli 2025 | 07:35 WIB
BERITA PAJAK HARI INI

Marketplace Pungut Pajak, Integrasi Data Pedagang Jadi Tantangan

berita pilihan

Selasa, 01 Juli 2025 | 19:30 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Suami Istri Pengusaha tapi NPWP Terpisah, Bagaimana Penentuan PKP-nya?

Selasa, 01 Juli 2025 | 19:00 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

NPWP Badan Statusnya Nonefektif, Diaktifkan Lagi atau Bikin NPWP Baru?

Selasa, 01 Juli 2025 | 18:30 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Alamat Tak Sesuai Sebenarnya, DJP Bisa Cabut Status PKP secara Jabatan

Selasa, 01 Juli 2025 | 17:30 WIB
PENERIMAAN KEPABEANAN DAN CUKAI

Setoran Kepabeanan dan Cukai Semester I/2025 Tumbuh 9,6%

Selasa, 01 Juli 2025 | 16:45 WIB
APBN 2025

Defisit APBN 2025 Diproyeksi Melebar Jadi 2,78% PDB

Selasa, 01 Juli 2025 | 16:30 WIB
APBN 2025

Outlook Pemerintah: Penerimaan Pajak Bakal Shortfall Tahun Ini

Selasa, 01 Juli 2025 | 16:05 WIB
PENERIMAAN PAJAK

Penerimaan Pajak Semester I/2025 Masih Kontraksi 6%

Selasa, 01 Juli 2025 | 15:38 WIB
SIDANG PARIPURNA DPR

Sri Mulyani Serahkan RUU P2 APBN 2024 kepada DPR