AS Makin Proteksionis, Penanganan BEPS Global Kian Terpecah-pecah

"Apakah proyek BEPS lantas benar-benar mati? Jawaban saya adalah iya dan tidak. Menurut saya, proyek BEPS justru akan terfragmentasi," katanya dalam webinar bertajuk Reinventing International Taxation: Navigating the Digital Frontier yang digelar oleh Prodi Perpajakan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya (FIA UB), Rabu (21/5/2025).

Fragmentasi timbul mengingat kini makin banyak yurisdiksi yang mengesampingkan multilateralisme serta lebih mengedepankan unilateralisme dan proteksionisme.

"Saat ini, kita dihadapkan oleh gelombang antiglobalisasi dan proteksionisme," ujar Yuri.

Menurut Yuri, sentimen antiglobalisasi dan proteksionisme tidak hanya berkembang di AS, tetapi juga di negara-negara maju lainnya seperti Jerman, Prancis, dan lain-lain.

Secara konseptual, langkah AS yang mengedepankan kepentingan nasional ketimbang kerja sama multilateral memang bisa dijustifikasi. Namun, langkah tersebut tidaklah adil bagi negara-negara yang selama ini mengedepankan kerja sama multilateral dalam pengambilan keputusannya.

"Trump menggunakan tarif sebagai alat untuk mencapai kesepakatan dengan competent authority lainnya. Kami di Jepang melihat hal ini tidaklah adil. Namun, pihak AS bisa saja berpandangan bahwa kamilah [Jepang] yang tidak adil," tutur Yuri.

Dia menuturkan kerja sama perpajakan internasional seperti BEPS 1.0 dan BEPS 2.0 hanya akan terlaksana bila yurisdiksi-yurisdiksi bersedia untuk mengesampingkan sebagian hak pemajakannya demi kepentingan bersama.

"Tanpa konsensus, kolaborasi internasional tidak bisa berjalan sama sekali," katanya.

Sebagai informasi, pemerintah AS di bawah Trump memilih untuk menarik seluruh persetujuan yang dibuat oleh pemerintahan Joe Biden atas pajak minimum global Pilar 2: Global Anti Base Erosion (GloBE) dan Pilar 1: Unified Approach.

Pada saat yang sama, Trump memerintahkan jajarannya untuk memetakan kebijakan negara lain yang dipandang bersifat ekstrateritorial atau memberikan dampak secara disproporsional terhadap perusahaan AS.

Dalam hal kebijakan negara lain dipandang bersifat ekstrateritorial atau diskriminatif terhadap bisnis AS, Kementerian Keuangan AS bakal menyiapkan sanksi berdasarkan Section 891 Internal Revenue Code.

Dengan ketentuan tersebut, AS bisa meningkatkan tarif pajak terhadap wajib pajak yang berasal yurisdiksi yang menerapkan kebijakan pajak secara diskriminatif terhadap warga negara dan perusahaan AS. (rig)