Beri Diskon Listrik Rp13,6 Triliun, Sri Mulyani Harap Ekonomi Terjaga
Ilustrasi. Pekerja memeriksa meteran listrik di Rusun Benhil 2, Jakarta, Senin (3/3/2025). Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat program diskon tarif listrik 50 persen memberikan kontribusi terbesar terhadap deflasi pada Februari 2025 sebesar 0,48 persen. ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A/nz
JAKARTA, DDTCNews - Pemerintah telah merealisasikan anggaran senilai Rp13,6 triliun untuk pemberian diskon tarif listrik pada Januari-Februari 2025.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan diskon tarif listrik menjadi salah satu upaya pemerintah melindungi daya beli masyarakat. Melalui pemberian insentif ini, laju inflasi dilaporkan terkendali pada 2 bulan pertama tahun ini.
"Semoga dengan konsumsi masyarakat terjaga, momentum pertumbuhan ekonomi Indonesia juga bisa terus berjalan," katanya melalui media sosial, Senin (24/3/2025).
Sri Mulyani menuturkan pemerintah memberikan diskon tarif listrik pada Januari-Februari 2025 lalu. Insentif ini menjadi bagian dari paket stimulus ekonomi 2025.
Pemerintah memberikan diskon listrik sebesar 50% kepada pelanggan dengan daya listrik hingga 2.200 VA, baik pada pelanggan prabayar maupun pascabayar.
Diskon tarif listrik dimanfaatkan oleh 71,1 juta pelanggan pada Januari 2025. Sementara itu, diskon tarif listrik pada Februari 2025 telah dimanfaatkan sebanyak 64,8 juta pelanggan.
Sri Mulyani menjelaskan diskon tarif listrik telah berkontribusi terhadap penurunan inflasi, terutama pada barang-barang yang harganya diatur oleh pemerintah (inflasi administered price). Alhasil, inflasi Indonesia secara keseluruhan terkendali di angka yang rendah.
Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan terjadi deflasi pada Januari dan Februari 2025 secara bulanan masing-masing sebesar 0,76% dan 0,48%. Menurut BPS, deflasi ini utamanya disebabkan oleh pemberian diskon tarif listrik. (rig)
Cek berita dan artikel yang lain di Google News.
KOMENTAR
ARTIKEL TERKAIT
Agar Sukses, WP Harus Percaya Tax Amnesty Hanya Digelar Sekali
DPR Minta DJP Transparan Soal Masalah Coretax dan Dampaknya ke Pajak
Bahas Pajak Minimum Global, DDTC Adakan Dialog dengan WP Multinasional
Apakah Tax Amnesty Bisa Ungkit Perekonomian? Begini Penjelasannya
berita pilihan
Ada Buku Panduan Coretax Portal Lembaga Keuangan, Unduh di Sini
Simak! Kriteria Subjek Pajak Luar Negeri untuk Orang Pribadi dan Badan
Ternyata Tak Semua Papan Reklame Kena Pajak Daerah, Ada Aturan Ukuran?
Nunggak Pajak Kendaraan Lebih dari 2 Tahun, WP Bisa Gunakan Pemutihan
Initial Memorandum Aksesi OECD Ditargetkan Rampung Bulan Depan
DJP: Pengajuan Pengurangan Angsuran PPh 25 Sudah Bisa Lewat Coretax
Cakupan Pemeriksaan untuk Tujuan Lain yang Dilakukan Ditjen Pajak
WP Tak Gubris Surat Teguran DJP, Siap-siap Dapat Surat Tagihan Pajak
Hadapi Kebijakan Tarif AS, Pemerintah Didesak Beri Insentif Pajak
