Biaya untuk Aksesi OECD Capai Rp245 Miliar hingga 2026

"Tadinya masuk bujet waktu di BKF, setelah dibagi akan dibiayakan melalui Ditjen SPSK," katanya dalam rapat dengar pendapat bersama Komisi XI DPR, dikutip pada Kamis (17/7/2025).

Masyita menjelaskan tagihan biaya aksesi Indonesia pada 2024 senilai Rp50,99 miliar. Angka itu kemudian naik menjadi Rp105,26 miliar pada tahun ini, serta pada 2026 turun menjadi Rp89 miliar.

Selain tagihan biaya aksesi ini, DJSPSK melaporkan masih ada kebutuhan pendanaan rangkaian pertemuan OECD di Paris, Prancis, sepanjang aksesi pada 2026.

Dia menjelaskan pemerintah telah membentuk tim nasional aksesi OECD berdasarkan Keppres 17/2024. Tim ini diketuai oleh Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati sebagai salah satu wakil ketua dan penanggung jawab beberapa bidang.

Agar dapat menjadi anggota OECD, Indonesia perlu melewati beberapa tahapan aksesi. Pada fase pertama, Indonesia harus menyampaikan dokumen initial memorandum sebagai self assessment terhadap sekitar 240 standar (legal instrument) OECD. Initial memorandum tersebut telah disampaikan kepada Setjen OECD pada 3 Juni 2025.

Kemudian pada fase kedua, terdapat pelaksanaan asesmen (technical review) oleh OECD dalam memastikan pemenuhan standar OECD oleh Indonesia. Pada fase ini, akan dilakukan sirkulasi kuesioner dan kunjungan tim asesmen OECD sebanyak 2 kali setahun.

Memasuki fase ketiga, akan mulai dilaksanakan dialog antarkomite dan unit OECD dengan pemangku kepentingan di Indonesia dalam melengkapi informasi dan data asesmen aksesi Indonesia.

Adapun untuk fase keempat, akan dilaksanakan pembahasan OECD atas hasil penilaian (technical review) komite OECD atas proses aksesi Indonesia. Apabila Indonesia dinilai telah memenuhi standar OECD, Sekretariat OECD bersama OECD Council akan memutuskan status keanggotaan penuh bagi Indonesia. (dik)