Muluskan Aksesi, DPR Minta Semua PP dan Perda Patuhi Standar OECD

"Secara undang-undang kita sudah mengikuti standar dari OECD, tetapi perlu ada pengawasan yang lebih detail tentang [peraturan] turunannya," katanya dikutip pada Rabu (21/5/2025).

Bramantyo mengatakan DPR turut mendukung upaya Indonesia berproses dalam melakukan aksesi menjadi anggota OECD. Bergabungnya Indonesia menjadi anggota OECD diharapkan mampu membawa banyak keuntungan antara lain peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan, penguatan institusi, serta keterbukaan akses pasar.

Dia menjelaskan BKSAP DPR juga aktif menjaring masukan guna memastikan proses aksesi menjadi anggota OECD berjalan lancar, termasuk dari kalangan akademisi. Berdasarkan masukan yang diterima tersebut, pemerintah pusat dan daerah dianggap masih perlu memperkuat peraturan turunan yang diterbitkan agar sesuai dengan standar OECD.

"Peraturan seperti peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan berbagai macam agar implementasinya dari standar itu dijalankan dengan baik sehingga waktu nanti melakukan diplomasi memperkuat [posisi Indonesia]," ujarnya.

Sebelumnya, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan Indonesia terus berproses dalam melakukan aksesi menjadi anggota OECD. Saat ini, penyusunan initial memorandum sudah hampir rampung, serta akan diserahkan kepada OECD saat Ministerial Meeting OECD 2025 di Paris pada 3-4 Juni 2025.

Initial memorandum adalah dokumen yang berisi penilaian mandiri yang dilakukan pemerintah atas kesesuaian regulasi-regulasi yang berlaku di Indonesia terhadap standar yang ditetapkan OECD. Dokumen itu menjadi acuan dalam proses aksesi menjadi anggota OECD.

Setelah OECD melakukan peninjauan terhadap dokumen tersebut, barulah Indonesia bersiap-siap melakukan penyelarasan regulasi agar sesuai dengan standar OECD. Adopsi standar OECD ini juga dinilai penting untuk membantu Indonesia menyelesaikan permasalahan negosiasi soal tarif dengan Amerika Serikat.

"Kenapa standar OECD penting? Karena jadi benchmark dalam negosiasi dengan Amerika. Ternyata di Amerika, benchmark untuk [menerapkan kebijakan] tarif dan nontarif merujuk ke OECD," ucapnya beberapa waktu lalu. (dik)