Cara Mengaktifkan Kembali NPWP Via Coretax DJP
MENJAGA kepatuhan pajak tidak hanya soal melaporkan dan membayar, tetapi juga memastikan status NPWP tetap aktif. Dalam beberapa kasus, wajib pajak mendapati NPWP mereka berstatus non-efektif (NE), yang berarti tidak dapat digunakan untuk memenuhi kewajiban perpajakan.
Status NE ini biasanya diberikan kepada wajib pajak yang tidak lagi memiliki kewajiban perpajakan, seperti pekerja yang sudah tidak berpenghasilan. Namun, ketika situasi berubah—misalnya seseorang kembali bekerja—NPWP perlu diaktifkan kembali.
Seiring dengan diterapkannya sistem inti administrasi perpajakan terbaru, mekanisme reaktivasi NPWP kini bisa dilakukan melalui Coretax DJP. Nah, DDTCNews kali ini akan menjelaskan cara mengaktifkan kembali NPWP melalui Coretax DJP.
Mula-mula akses https://coretaxdjp.pajak.go.id/. Setelah itu, isi NIK/NPWP, kata sandi (password), dan kode captcha. Setelah itu, klik Login. Nanti, Anda akan melihat halaman utama atau dashboard Coretax DJP. Pastikan, bahwa NPWP Anda memang tidak lagi aktif.
Pada halaman utama Coretax DJP, pilih menu Portal. Lalu, pilih Perubahan Status WP dan klik menu Pengaktifan Kembali Wajib Pajak Nonaktif. Nanti, Anda akan diarahkan untuk mengisi formulir pengaktifan kembali status wajib pajak.
Jika permohonan diajukan oleh wakil/kuasa, isikan identitas wakil/kuasa. Setelah itu, isikan alasan pengaktifan ulang NPWP non-aktif. Misal, sudah bekerja dan penghasilan di atas penghasilan tidak kena pajak (PTKP).
Jika sudah mengisi alasan, centang pernyataan dan klik Kirim. Jika berhasil, Anda akan melihat notifikasi bahwa wajib pajak telah berhasil diaktifkan.
Klik Unduh untuk melihat bukti penerimaan surat atau surat pengaktifan kembali. Nanti, NPWP Anda akan diaktifkan kembali secara otomatis oleh sistem. Selesai. Semoga bermanfaat. (rig)
Cek berita dan artikel yang lain di Google News.
KOMENTAR
ARTIKEL TERKAIT
Outlook Pajak Shortfall, Tax Ratio 2025 Diproyeksi Hanya 10,03%
DJP Dikunjungi Otoritas Pajak Kamboja, Bahas Transformasi Digital
Ada Versi PDF! Download Gratis Buku Terminologi Perpajakan oleh DDTC
DJP: Setoran Pajak Pedagang Online Masih Kurang Ketimbang Transaksinya
berita pilihan
Buktikan Transaksi Pinjaman Afiliasi Wajar? Perlu Tahapan Pendahuluan
Apa Itu Validasi Dokumen dan Lapangan dalam Pengakuan AEO?
DPR Sebut Pemungutan Pajak oleh Marketplace Masih Wacana
Bolehkah Klinik Gigi Bikin Faktur Pajak Gabungan? Begini Aturannya
Perlu Surat Pernyataan agar Merchant Tak Kena Potong PPh Marketplace
Olahraga Padel Kini Dipungut Pajak, Ini Penjelasan DJP
Pemkot Bakal Pangkas Tarif Pajak Sarang Burung Walet Jadi 2,5%
Tak Cuma Pengalaman Kerja, Ini 5 Benefit Ikuti DDTC Internship Program
