Logo-Pakpol Logo-Pakpol
Fokus
Reportase

Di Kabinet Prabowo, Sri Mulyani Bakal Didampingi 3 Wamenkeu

A+
A-
6
A+
A-
6
Di Kabinet Prabowo, Sri Mulyani Bakal Didampingi 3 Wamenkeu

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati (tengah) didampingi dua Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara (kiri) dan Thomas Djiwandono (kanan) bersiap memberikan pemaparan pada konferensi pers APBN KiTa di Kemenkeu, Jakarta, Senin (23/9/2024). ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A/aww.

JAKARTA, DDTCNews - Presiden terpilih Prabowo Subianto memanggil 3 calon wakil menteri keuangan untuk membantu tugas-tugas Sri Mulyani Indrawati, yang sebelumnya telah dipanggil untuk kembali menjadi menteri keuangan dalam kabinetnya.

Ketiga calon wamenkeu tersebut, yaitu Wakil Menteri Keuangan I Suahasil Nazara, Wakil Menteri Keuangan II Thomas Djiwandono, dan mantan kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Anggito Abimanyu.

"Beliau [Prabowo] memberikan kita tugas yang sangat penting, tanggung jawab yang besar. Kami disuruh membantu Ibu Menteri Keuangan, Ibu Sri Mulyani, bertiga kami adalah trio, three in one," kata Thomas, Selasa (15/10/2024).

Baca Juga: Indonesia Issues Taxpayers‘ Charter as Reference for DGT Staff on Duty

Thomas bersama Suahasil dan Anggito menjadi tokoh yang dipanggil Prabowo ke kediamannya di Kertanegara, Jakarta Selatan. Seusai bertemu Prabowo, Thomas menyatakan siap melaksanakan tugas yang diberikan sebaik-baiknya.

Sementara itu, Suahasil menyatakan bakal melanjutkan tugasnya saat ini untuk menjaga keuangan negara. Melalui instrumen fiskal, lanjutnya, pemerintah akan terus mendorong pembangunan melalui penciptaan investasi dan mendukung sektor-sektor ekonomi.

Anggito menambahkan Prabowo juga meminta ketiga calon wamenkeu untuk dapat membantu kelancaran tugas dari menteri keuangan. Salah satu tugas yang diberikan Prabowo adalah optimalisasi penerimaan negara.

Baca Juga: RI Kini Punya Piagam Wajib Pajak, Jadi Acuan Pegawai DJP Saat Bertugas

Menkeu bersama ketiga wamenkeu pun diminta untuk segera menyiapkan program-program strategis untuk meningkatkan penerimaan negara sehingga setara dengan beberapa negara lain.

"Beliau tadi menyebutkan Kamboja [memiliki rasio penerimaan negara sebesar] 18%. Nah, kami diminta untuk melakukan segala upaya, strategi, dan tata cara maupun kebijakan untuk mencapai tujuan tersebut," ujar Anggito.

Kemarin, Sri Mulyani telah diminta Prabowo untuk kembali menjadi menteri keuangan. Dia diberi tugas untuk memperkuat Kementerian Keuangan dan keuangan negara sehingga dapat mendukung pelaksanaan program yang diusung.

Baca Juga: Pendaftar USKP II/2025 yang Lolos Verifikasi Akan Diumumkan 1 Agustus

Penguatan keuangan negara ini utamanya dilaksanakan dari sisi pendapatan negara yang mencakup pajak, kepabeanan dan cukai, serta penerimaan negara bukan pajak. Setelahnya, dia diminta meningkatkan kualitas belanja kementerian/lembaga dan transfer ke daerah sehingga dampaknya bisa dirasakan masyarakat.

Meski banyak berdiskusi mengenai keuangan negara, Sri Mulyani dan Prabowo belum membahas rencana pembentukan Badan Penerimaan Negara (BPN). (rig)

Baca Juga: Gandeng Aparat Penegak Hukum, DJBC Gencarkan Pengawasan dan Penindakan

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

Topik : wamenkeu thomas, wamenkeu suahasil, menkeu sri mulyani, kabinet prabowo, prabowo, nasional

KOMENTAR

0/1000
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Rabu, 23 Juli 2025 | 18:45 WIB
KEBIJAKAN EKONOMI

Ada 2 Faktor Ini, Airlangga Optimistis Ekonomi Tumbuh Sesuai Target

Rabu, 23 Juli 2025 | 17:00 WIB
PEREKONOMIAN INDONESIA

Dorong Pertumbuhan Ekonomi, Prabowo Kembali Tekankan Deregulasi

Rabu, 23 Juli 2025 | 15:38 WIB
KEBIJAKAN BEA MASUK

Di Hadapan Trump, Indonesia Dukung Moratorium Bea Masuk Barang Digital

berita pilihan

Sabtu, 26 Juli 2025 | 14:00 WIB
CORETAX SYSTEM

Permohonan Penetapan Daerah Tertentu Kini Bisa Diajukan via Coretax

Sabtu, 26 Juli 2025 | 13:30 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Kementerian Komdigi Tegaskan Tidak Serta Merta Kirim Data WNI ke AS

Sabtu, 26 Juli 2025 | 13:00 WIB
CORETAX SYSTEM

DJP Kirim Email ke 1,8 Juta Wajib Pajak, Ada Apa?

Sabtu, 26 Juli 2025 | 12:30 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Didanai Pajak, Dapur MBG Akan Rekrut Masyarakat Termiskin Jadi Pegawai

Sabtu, 26 Juli 2025 | 12:00 WIB
PMK 44/2025

Soal PPN DTP Bekal TNI, Pembetulan SPT Masa Maksimal Februari 2026

Sabtu, 26 Juli 2025 | 11:15 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Pajak Berisyarat DJP Jadi Finalis Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik

Sabtu, 26 Juli 2025 | 11:00 WIB
INFOGRAFIS PERPAJAKAN

Alur Penyampaian Keberatan di Bidang Kepabeanan dan Cukai via CEISA 4.

Sabtu, 26 Juli 2025 | 10:30 WIB
KEBIJAKAN KEPABEANAN

DJBC Perkuat Pengawasan BKC Ilegal di Pelabuhan dan Perbatasan