Logo-Pakpol Logo-Pakpol
Fokus
Reportase

Dibiayai Pajak, 415.211 Orang Manfaatkan Pemeriksaan Kesehatan Gratis

A+
A-
0
A+
A-
0
Dibiayai Pajak, 415.211 Orang Manfaatkan Pemeriksaan Kesehatan Gratis

Ilustrasi. Petugas melayani warga yang akan melakukan pemeriksaan kesehatan gratis (PKG) di Puskesmas Tlogosari Wetan, Pedurungan, Semarang, Jawa Tengah, Jumat (14/3/2025). ANTARA FOTO/Aprillio Akbar/nym.

JAKARTA, DDTCNews - Pemerintah mencatat program pemeriksaan kesehatan gratis (PKG) sudah dimanfaatkan oleh 415.211 orang hingga 6 Maret 2025.

Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengatakan PKG telah dilaksanakan di 8.885 puskesmas yang tersebar di 498 kabupaten/kota.

"Semua provinsi sudah menjalankan ini (program PKG)," ujar Suahasil, dikutip Minggu (16/3/2025).

Baca Juga: DJP Lakukan Penyesuaian Ketentuan Penelitian Validasi SSP PPh PHTB

Program PKG telah dimanfaatkan oleh 142.897 orang berusia 40-59 tahun, 112.442 orang berusia 30-39 tahun, serta 74.415 orang berusia 18-29 tahun.

Anggaran yang dialokasikan pemerintah untuk program PKG mencapai Rp3,4 triliun yang terdiri dari anggaran belanja di Kementerian Kesehatan senilai Rp2,2 triliun dan dana alokasi khusus (DAK) nonfisik senilai Rp1,2 triliun.

PKG dilaksanakan di hari ulang tahun untuk orang dewasa berusia 18 tahun ke atas. Bagi kelompok ini, PKG bisa diikuti pada saat seseorang berulang tahun hingga maksimal 1 bulan setelah tanggal ulang tahun.

Baca Juga: Jemaah Haji Bawa Pulang Emas dan Air Zamzam, Apakah Bebas Bea Masuk?

"Pas ulang tahun bisa mendapatkan pemeriksaan kesehatan gratis," ujar Suahasil.

Untuk anak berusia 7-17 tahun, PKG dilaksanakan di sekolah secara rutin setiap tahun ajaran baru. Sementara itu, untuk ibu hamil serta bayi dan anak berusia 0-6 tahun, layanan PKG dilaksanakan secara rutin sesuai dengan standar pelayanan kesehatan ibu dan anak.

"Sudah ada petunjuk teknisnya untuk melakukan ini," tutur Suahasil.

Baca Juga: Meski Deflasi, Kemenkeu Sebut Daya Beli Masyarakat Masih Terjaga

Perlu diketahui, pajak merupakan sumber penerimaan yang paling dominan di Indonesia, di mana sekitar 70% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) bersumber dari penerimaan pajak. (rig)

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

Topik : wamenkeu suahasil, pemeriksaan kesehatan gratis, APBN 2025, nasional

KOMENTAR

0/1000
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Rabu, 04 Juni 2025 | 13:30 WIB
AMERIKA SERIKAT

Bikin Utang Melambung, Elon Musk Tolak RUU Pajak Trump

Rabu, 04 Juni 2025 | 12:47 WIB
KONSEP DASAR PAJAK

Wajib Dibaca! Buku Ini Penting untuk Bekal Anda Menyelami Dunia Pajak

Rabu, 04 Juni 2025 | 12:00 WIB
OECD ECONOMIC OUTLOOK EDISI JUNI 2025

OECD Pangkas Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Tahun Ini

Rabu, 04 Juni 2025 | 10:00 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Airlangga: Indonesia Bakal Gabung dengan Konvensi Antisuap OECD

berita pilihan

Sabtu, 07 Juni 2025 | 14:30 WIB
PER-11/PJ/2025

DJP Lakukan Penyesuaian Ketentuan Penelitian Validasi SSP PPh PHTB

Sabtu, 07 Juni 2025 | 13:00 WIB
SE-7/PJ/2025

DJP Terbitkan Surat Edaran terkait MLI antara Indonesia dan Tunisia

Sabtu, 07 Juni 2025 | 12:30 WIB
PERATURAN PAJAK

Aturan PPN DTP Tiket Pesawat Selama Libur Sekolah, Download di Sini

Sabtu, 07 Juni 2025 | 12:00 WIB
KOTA PEKANBARU

Puluhan Restoran Masih Bandel, Pemda Tempel Stiker Penunggak Pajak

Sabtu, 07 Juni 2025 | 11:30 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Jika Sudah Gabung OECD, Perdagangan dan Investasi RI Diyakini Melesat

Sabtu, 07 Juni 2025 | 11:00 WIB
INFOGRAFIS PERPAJAKAN

Ketentuan Terbaru Impor Barang Bawaan Jemaah Haji

Sabtu, 07 Juni 2025 | 10:30 WIB
KEBIJAKAN KEPABEANAN

Jemaah Haji Bawa Pulang Emas dan Air Zamzam, Apakah Bebas Bea Masuk?

Sabtu, 07 Juni 2025 | 10:00 WIB
KANWIL DJP KALSELTENG

Tak Setorkan Pajak Rp20 Miliar, 2 Tersangka Diserahkan ke Kejaksaan

Sabtu, 07 Juni 2025 | 09:30 WIB
KOTA SURABAYA

Optimalkan PBJT, Pemkot Bakal Terapkan Tap Parkir di Semua Titik

Sabtu, 07 Juni 2025 | 09:00 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Prabowo Minta Jajaran Jauhi Korupsi dan Penyelewengan