Logo-Pakpol Logo-Pakpol
Fokus
Reportase

Dorong WP Deklarasikan Dolar AS-nya, Negara Ini Siapkan Amnesti Pajak

A+
A-
1
A+
A-
1
Dorong WP Deklarasikan Dolar AS-nya, Negara Ini Siapkan Amnesti Pajak

Ilustrasi.

BUENOS AIRES, DDTCNews – Pemerintah Argentina menyiapkan regulasi yang memungkinkan masyarakatnya untuk mendeklarasikan tabungan berdenominasi dolar AS tanpa menimbulkan beban pajak tambahan.

Regulasi tersebut disiapkan agar warga Argentina terdorong untuk menyimpan dana-dana tersebut dalam sistem perbankan Argentina.

"Tidak ada lagi persekusi terhadap warga Argentina yang memiliki dolar yang tidak dideklarasikan seolah-olah mereka adalah Al Capone," kata anggota parlemen Argentina José Luis Espert, dikutip pada Senin (9/6/2025).

Baca Juga: Pembahasan Temuan Sementara dalam Pemeriksaan Pajak, Apa Saja Hak WP?

Sementara itu, Kepala otoritas pajak Argentina (Agencia de Recaudación y Control Aduanero/ARCA) Juan Pazo menuturkan ARCA akan menaikkan threshold pemeriksaan guna mencegah pemeriksaan atas warga Argentina yang mendeklarasikan aset kas berdenominasi dolar AS miliknya.

"Saat ini, Anda dapat diperlakukan sebagai penghindar pajak hanya karena dugaan selisih senilai ARS1,5 juta. Mulai sekarang, threshold ini akan ditingkatkan secara signifikan," ujar Pazo.

Daluwarsa penetapan (statute of limitation) juga akan dipangkas dari 5 tahun menjadi tinggal 3 tahun sepanjang wajib pajak menyampaikan SPT dengan benar dan tepat waktu.

Baca Juga: Peraturan Baru! Ditjen Pajak Revisi Ketentuan PKP Berisiko Rendah

"Kami akan menyediakan mekanisme yang memungkinkan wajib pajak untuk menormalisasi status pajak mereka tanpa menimbulkan pemidanaan," tutur Pazo seperti dilansir batimes.com.ar.

Dengan kedua skema tersebut, lanjut Pazo, ARCA hanya akan mengenakan PPh atas penghasilan wajib pajak, bukan atas kenaikan nilai harta dan indikator lainnya.

Sebagai contoh, jika seorang warga Argentina dalam 1 tahun fiskal membeli 5 properti maka ARCA akan mengenakan PPh hanya atas pendapatan yang dilaporkan dikurangi dengan biaya yang dapat dibebankan.

Baca Juga: Soal Transfer Pricing, Pastikan TP Doc Kuat karena Perannya Krusial

"RUU terbaru memastikan tidak ada pemerintahan di masa mendatang yang bisa menarget kekayaan warga Argentina. Tidak ada politisi yang dapat memperlakukan warga Argentina sebagai penjahat lagi," kata Pazo.

Sebagai informasi, banyak warga Argentina yang selama ini bertransaksi menggunakan dolar AS akibat tingginya inflasi dan rendahnya nilai tukar peso Argentina. Dolar AS yang beredar tersebut tidak disimpan di bank, tetapi di rumah masing-masing.

Guna memperkuat nilai tukar peso, Presiden Argentina Javier Milei mendorong warga Argentina untuk membelanjakan atau menyimpan dolar AS yang selama ini tidak dideklarasikan. (rig)

Baca Juga: Kode Barang pada Faktur Pajak di Coretax, Buat Apa Sih?

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

Topik : argentina, pajak, pajak internasional, tax amnesty, amnesti pajak, peraturan pajak

KOMENTAR

0/1000
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Minggu, 08 Juni 2025 | 08:00 WIB
PER-8/PJ/2025

PER-8/PJ/2025 Atur Perubahan Metode Pembukuan, Apa yang Berubah?

Sabtu, 07 Juni 2025 | 14:30 WIB
PER-11/PJ/2025

DJP Lakukan Penyesuaian Ketentuan Penelitian Validasi SSP PPh PHTB

Sabtu, 07 Juni 2025 | 14:00 WIB
KP2KP PINRANG

Fiskus Edukasi Pengusaha Penggilingan Gabah terkait 3 Opsi Hitung PPh

Sabtu, 07 Juni 2025 | 13:00 WIB
SE-7/PJ/2025

DJP Terbitkan Surat Edaran terkait MLI antara Indonesia dan Tunisia

berita pilihan

Senin, 09 Juni 2025 | 16:28 WIB
DDTC ACADEMY - EXCLUSIVE SEMINAR

Pembahasan Temuan Sementara dalam Pemeriksaan Pajak, Apa Saja Hak WP?

Senin, 09 Juni 2025 | 16:05 WIB
PER-6/PJ/2025

Peraturan Baru! Ditjen Pajak Revisi Ketentuan PKP Berisiko Rendah

Senin, 09 Juni 2025 | 15:53 WIB
DDTC ACADEMY – PRACTICAL COURSE

Soal Transfer Pricing, Pastikan TP Doc Kuat karena Perannya Krusial

Senin, 09 Juni 2025 | 15:00 WIB
CORETAX SYSTEM

Kode Barang pada Faktur Pajak di Coretax, Buat Apa Sih?

Senin, 09 Juni 2025 | 14:00 WIB
KEBIJAKAN CUKAI

DJBC Mohon Perusahaan Jasa Titipan Aktif Awasi Peredaran Rokok Ilegal

Senin, 09 Juni 2025 | 13:33 WIB
UNIVERSITAS SEBELAS MARET

Membedah Efektivitas Insentif Pajak, UNS Gelar Seminar Nasional Gratis

Senin, 09 Juni 2025 | 13:00 WIB
KELAS PENETAPAN DAN KETETAPAN PAJAK (6)

Ruang Lingkup Penerbitan Surat Tagihan Pajak (STP)

Senin, 09 Juni 2025 | 11:30 WIB
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

Pemprov Tetapkan 14 Perusahaan yang Wajib Pungut Pajak BBM Kendaraan

Senin, 09 Juni 2025 | 11:00 WIB
INFOGRAFIS PAJAK

Sederet Jasa Pelayanan Sosial Tertentu yang Dibebaskan dari PPN

Senin, 09 Juni 2025 | 10:30 WIB
KABUPATEN LOMBOK TIMUR

Tingkatkan Kepatuhan Pajak, Bupati Kumpulkan Pelaku Usaha Pariwisata