Logo-Pakpol Logo-Pakpol
Fokus
Reportase

Lanjutkan Negosiasi Dagang dengan Trump, Kanada Batalkan Pajak Digital

A+
A-
0
A+
A-
0
Lanjutkan Negosiasi Dagang dengan Trump, Kanada Batalkan Pajak Digital

Ilustrasi.

OTTAWA, DDTCNews – Pemerintah Kanada memutuskan membatalkan pemberlakuan pajak digital (digital services tax/DST).

Dalam keterangan resmi Kementerian Keuangan, pemberlakuan pajak digital batal demi mendukung tercapainya kesepakatan dagang antara Kanada dan Amerika Serikat (AS).

"Untuk mendukung negosiasi dagang, Menteri Keuangan François-Philippe Champagne mencabut DST guna mengantisipasi pengaturan perdagangan komprehensif yang saling menguntungkan dengan AS," tulis Kementerian Keuangan Kanada, Selasa (1/7/2025).

Baca Juga: Demi Pengawasan, Kemenkeu Akan Integrasikan Coretax, CEISA, & SIMPONI

Kesepakatan dagang yang saling menguntungkan antara Kanada dan AS ditargetkan tercapai pada 21 Juli 2025.

Perlu diketahui, pemerintah Kanada telah merencanakan pemberlakuan DST sejak 2020. DST diperlukan mengingat saat ini masih banyak perusahaan teknologi yang tidak membayar pajak atas penghasilan yang berasal dari Kanada.

Kanada sesungguhnya memilih memajaki sektor teknologi menggunakan skema yang sejalan dengan kesepakatan multilateral. Namun, Kanada memilih untuk mengenakan DST terlebih dahulu mengingat konsensus atas kesepakatan multilateral tak kunjung tercapai.

Baca Juga: Dekrit Sultan Terbit, Oman Akan Pungut PPh OP Mulai Januari 2028

Sebagai informasi, DST awalnya hendak diterapkan di Kanada mulai 30 Juni 2025. Pajak tersebut diberlakukan secara retroaktif atas seluruh pendapatan yang diperoleh perusahaan teknologi sejak 1 Januari 2022.

DST dikenakan atas perusahaan teknologi dengan pendapatan di Kanada lebih dari CA$20 juta per tahun. Perusahaan-perusahaan yang berpotensi terdampak adalah perusahaan AS seperti Amazon, Google, Meta, Uber, hingga Airbnb.

Rencana pengenaan DST secara retroaktif tersebut mendapatkan reaksi keras dari AS. Menurut Menteri Keuangan AS Scott Bessent, pengenaan pajak secara retroaktif bukanlah kebijakan yang adil.

Baca Juga: Daerah Ini Bakal Beri Pengurangan PBB-P2 90% untuk Lahan Sawah

"Kami berharap Perdana Menteri Kanada Mark Carney segera menghentikan pengenaan DST sebagai tanda niat baik (sign of goodwill)," ujar Bessent. (rig)

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

Topik : kanada, pajak, pajak internasional, pajak digital, DST, kebijakan multilateral

KOMENTAR

0/1000
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Senin, 30 Juni 2025 | 17:00 WIB
PER-7/PJ/2025

Kedudukan WP Tak Bisa Ditentukan, DJP Bakal Tetapkan Tempat Terdaftar

Senin, 30 Juni 2025 | 16:00 WIB
PER-7/PJ/2025

DJP Jelaskan Perlakuan dan Pelaporan Penghasilan Istri sebagai WP

Senin, 30 Juni 2025 | 14:30 WIB
PERATURAN PAJAK

Simak! Begini Ketentuan PPN atas Transaksi Pemakaian Sendiri

Senin, 30 Juni 2025 | 13:30 WIB
PROVINSI JAWA BARAT

Segera Urus! KDM Perpanjang Pemutihan Pajak Kendaraan hingga September

berita pilihan

Selasa, 01 Juli 2025 | 14:30 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Demi Pengawasan, Kemenkeu Akan Integrasikan Coretax, CEISA, & SIMPONI

Selasa, 01 Juli 2025 | 13:30 WIB
KEUANGAN NEGARA

SAL Akhir 2024 Capai Rp457 T, Bisa Dipakai untuk Pembiayaan APBN 2025

Selasa, 01 Juli 2025 | 13:07 WIB
PEREKONOMIAN INDONESIA

Inflasi Juni 2025 Capai 1,87 Persen, Disumbang Emas Perhiasan dan Kopi

Selasa, 01 Juli 2025 | 13:00 WIB
KABUPATEN BULELENG

Daerah Ini Bakal Beri Pengurangan PBB-P2 90% untuk Lahan Sawah

Selasa, 01 Juli 2025 | 12:30 WIB
INFOGRAFIS PAJAK

Pajak Penghasilan atas Komisi Jasa Agen Asuransi

Selasa, 01 Juli 2025 | 12:15 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Menpan RB Sebut Kebijakan WFA bagi ASN Bersifat Opsional

Selasa, 01 Juli 2025 | 12:03 WIB
DDTC ACADEMY - EXCLUSIVE SEMINAR

Ada Restrukturisasi Usaha? Buktikan Ini di Tahapan Pendahuluan

Selasa, 01 Juli 2025 | 12:00 WIB
NERACA PERDAGANGAN

Neraca Dagang RI Surplus US$15,38 Miliar sepanjang Januari-Mei 2025

Selasa, 01 Juli 2025 | 11:30 WIB
KABUPATEN GUNUNG MAS

Setoran Pajak Tak Optimal, Pemda Didorong Libatkan Kejaksaan