DPR: Masyarakat Kelas Menengah Juga Perlu Dijangkau Stimulus Ekonomi

"Kelas menengah kini menghadapi tekanan. Kita berharap masyarakat kelas menengah dapat turut merasakan stimulus ekonomi yang inklusif sehingga dapat memperkuat ketahanan ekonomi nasional secara menyeluruh," katanya dikutip pada Kamis (5/6/2025).

Charles mengatakan pemerintah perlu memastikan inklusivitas kebijakan stimulus agar bisa lebih kuat menjaga perekonomian nasional. Dalam hal ini, kebijakan tersebut juga perlu menjangkau masyarakat kelas menengah yang sedang menghadapi tekanan ekonomi.

Dia menjelaskan masyarakat kelas menengah selama ini menjadi tulang punggung konsumsi domestik, yang merupakan komponen penting dalam pertumbuhan ekonomi nasional. Sementara, masyarakat kelas menengah saat ini sedang dihadapkan pada persoalan seperti pemutusan hubungan kerja (PHK) serta penurunan penghasilan di sektor industri, jasa, dan ekonomi kreatif.

"Perlu diingat, kelas menengah selama ini menjadi penopang utama konsumsi domestik. Menjaga kelompok kelas menengah tetap kuat artinya kita menjaga kestabilan dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan," ujarnya.

Charles memandang skema kebijakan dalam paket stimulus akan efektif mendorong daya beli masyarakat, seperti bantuan subsidi upah (BSU) yang menyasar pekerja berpenghasilan rendah. Meski demikian, perlindungan sosial ke depan juga harus mulai menjangkau kelompok kelas menengah bawah yang rentan turun kelas akibat tekanan ekonomi.

Dia pun berharap paket stimulus ekonomi yang diterbitkan bukan hanya menjadi solusi jangka pendek, tetapi juga mendorong pertumbuhan yang lebih merata dan berkelanjutan.

Dalam momentum libur sekolah ini, pemerintah kembali merilis paket stimulus ekonomi untuk mendorong konsumsi masyarakat pada kuartal II/2025 di kisaran 5%. Paket stimulus ekonomi ini terdiri atas 5 kebijakan.

Pertama, diskon transportasi yang terdiri dari diskon tiket kereta sebesar 30%, diskon tiket angkutan laut sebesar 50%, dan fasilitas PPN ditanggung pemerintah (DTP) sebesar 6% atas tiket pesawat.

Kedua, pemerintah akan memberikan diskon tarif tol selama bulan Juni dan Juli 2025 guna meningkatkan aktivitas perjalanan. Diskon tarif tol yang diberikan selama 2 bulan tersebut adalah sebesar 20%.

Ketiga, pemerintah akan mempertebal bantuan sosial dengan menambah bantuan kartu sembako senilai Rp200.000 per bulan dan bantuan pangan berupa beras sebanyak 10 kg per bulan. Bantuan ini akan diberikan pada Juni dan Juli.

Keempat, pemerintah akan memberikan bantuan subsidi upah senilai Rp300.000 per bulan kepada 17,3 juta pekerja dengan gaji kurang dari 3,5 juta per bulan atau di bawah upah minimum.

Kelima, pemerintah akan memberikan memperpanjang diskon iuran jaminan kecelakaan kerja (JKK) sebesar 50% selama 6 bulan bagi 2,7 juta pekerja di 6 subsektor industri padat karya. (dik)