Logo-Pakpol Logo-Pakpol
Data & Alat
Rabu, 26 Februari 2025 | 08:15 WIB
KURS PAJAK 26 FEBRUARI 2025 - 04 MARET 2025
Rabu, 19 Februari 2025 | 09:45 WIB
KURS PAJAK 19 FEBRUARI 2025 - 25 FEBRUARI 2025
Rabu, 12 Februari 2025 | 09:27 WIB
KURS PAJAK 12 FEBRUARI 2025 - 18 FEBRUARI 2025
Rabu, 05 Februari 2025 | 11:07 WIB
PAJAK MINIMUM GLOBAL
Fokus
Reportase

DPR Minta DJP Susun Roadmap Penerapan Coretax System yang Minim Risiko

A+
A-
2
A+
A-
2
DPR Minta DJP Susun Roadmap Penerapan Coretax System yang Minim Risiko

Suasana rapat dengar pendapat dengan dirjen pajak di DPR. (foto: hasil tangkapan layar)

JAKARTA, DDTCNews - Komisi XI DPR meminta Ditjen Pajak (DJP) untuk menyusun peta jalan atau roadmap penerapan coretax administration system.

Ketua Komisi XI Mukhamad Misbakhun mengatakan pelaksanaan coretax sejauh ini masih menemui berbagai kendala. Menurutnya, DJP perlu menyusun roadmap terkait dengan penerapan coretax yang berbasis risiko paling rendah.

"Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan menyiapkan roadmap implementasi coretax berbasis risiko yang paling rendah dan mempermudah pelayanan terhadap wajib pajak. Pelayanan ini menjadi concern kita semua," katanya, Senin (10/2/2025).

Baca Juga: Luhut Sebut Govtech Bisa Tingkatkan Tax Ratio, Ternyata Ini Alasannya

Misbakhun menuturkan DJP akan menyusun roadmap mengenai upaya penyempurnaan penerapan coretax. Dengan roadmap tersebut, DJP akan dapat memastikan penerapan coretax system tidak sampai mengganggu pelayanan kepada wajib pajak.

Selain itu, lanjutnya, penyempurnaan coretax juga wajib memperhatikan aspek keamanan siber yang masih perlu terus diperkuat.

Namun demikian, Komisi XI tidak memberikan tenggat waktu khusus untuk penyusunan roadmap penerapan coretax tersebut. Komisi XI hanya meminta DJP melaporkan secara berkala perkembangan penyempurnaan coretax.

Baca Juga: Ajak WP Lapor SPT Tahunan Lewat e-Filing, Soleh Solihun: Tanpa Ribet

Sementara itu, Dirjen Pajak Suryo Utomo menyatakan DJP bakal menyusun roadmap implementasi coretax sesuai dengan permintaan Komisi XI. Meski tidak mendetail, dia menyebut roadmap tersebut akan memuat berbagai upaya mitigasi untuk mengatasi kendala dalam penerapan coretax.

"Kami lagi susun nih kira-kira. Coba kami lihat, kira-kira seperti apa mitigasi yang akan kami lakukan," ujarnya.

Suryo menambahkan DJP juga siap menyampaikan evaluasi dan progres penyempurnaan coretax tersebut kepada Komisi XI secara berkala. (rig)

Baca Juga: Pemerintah Klaim Makan Bergizi Gratis Sudah Diterima 2 Juta Anak

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

Topik : coretax djp, coretax, djp, dpr, komisi xi, roadmap coretax, evaluasi coretax, mitigasi coretax, pajak, nasional

KOMENTAR

0/1000
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Jum'at, 28 Februari 2025 | 11:21 WIB
KEPATUHAN PAJAK

Biar Fokus Puasa, DJP Sarankan WP segera Lapor SPT Tahunan 2024

Jum'at, 28 Februari 2025 | 11:00 WIB
INFOGRAFIS PERPAJAKAN

Tarif Bea Masuk dan PDRI Barang Kiriman Terbaru Berdasarkan PMK 4/2025

Jum'at, 28 Februari 2025 | 10:30 WIB
KPP MINYAK DAN GAS BUMI

WP Migas Lapor LPN Kini melalui Coretax DJP, Tak Lagi Manual

Jum'at, 28 Februari 2025 | 10:00 WIB
LITERATUR PAJAK

Rumah Sakit Wajib Tahu! Ini Kewajiban Pajak yang Tak Bisa Diabaikan

berita pilihan

Sabtu, 01 Maret 2025 | 09:00 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Pemerintah Klaim Makan Bergizi Gratis Sudah Diterima 2 Juta Anak

Sabtu, 01 Maret 2025 | 08:30 WIB
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

Ada Opsen, Penerimaan Pajak Kendaraan Kepri Susut Rp10 Miliar

Sabtu, 01 Maret 2025 | 08:00 WIB
KABUPATEN ACEH BARAT

Selama Ramadan, Pedagang Musiman Bakal Kena Retribusi Kebersihan

Sabtu, 01 Maret 2025 | 07:30 WIB
WEEKLY TAX NEWS ROUNDUP

Annual Tax Return Deadline Fixed: Note Coretax Penalty Nullification

Sabtu, 01 Maret 2025 | 07:30 WIB
BERITA PAJAK SEPEKAN

Batas Lapor SPT Tahunan Tak Geser, Cermati Penghapusan Sanksi Coretax

Jum'at, 28 Februari 2025 | 19:30 WIB
THAILAND

Negara Tetangga Ini Bakal Berlakukan Pajak Turis pada Akhir Tahun

Jum'at, 28 Februari 2025 | 19:00 WIB
PMK 15/2025

Pemeriksaan Terfokus, Pemeriksa Wajib Sampaikan Pos SPT yang Diperiksa