Logo-Pakpol Logo-Pakpol
Literasi
Jum'at, 18 April 2025 | 15:30 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Kamis, 17 April 2025 | 17:00 WIB
TIPS PAJAK DAERAH
Kamis, 17 April 2025 | 14:00 WIB
KELAS PPh Pasal 21 (12)
Selasa, 15 April 2025 | 18:15 WIB
KETUA MA 1974-1982 OEMAR SENO ADJI:
Fokus
Reportase

DPR Minta DJP Susun Roadmap Penerapan Coretax System yang Minim Risiko

A+
A-
2
A+
A-
2
DPR Minta DJP Susun Roadmap Penerapan Coretax System yang Minim Risiko

Suasana rapat dengar pendapat dengan dirjen pajak di DPR. (foto: hasil tangkapan layar)

JAKARTA, DDTCNews - Komisi XI DPR meminta Ditjen Pajak (DJP) untuk menyusun peta jalan atau roadmap penerapan coretax administration system.

Ketua Komisi XI Mukhamad Misbakhun mengatakan pelaksanaan coretax sejauh ini masih menemui berbagai kendala. Menurutnya, DJP perlu menyusun roadmap terkait dengan penerapan coretax yang berbasis risiko paling rendah.

"Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan menyiapkan roadmap implementasi coretax berbasis risiko yang paling rendah dan mempermudah pelayanan terhadap wajib pajak. Pelayanan ini menjadi concern kita semua," katanya, Senin (10/2/2025).

Baca Juga: Ingat Lagi Ketentuan Pengkreditan Pajak Masukan sebelum Pengukuhan PKP

Misbakhun menuturkan DJP akan menyusun roadmap mengenai upaya penyempurnaan penerapan coretax. Dengan roadmap tersebut, DJP akan dapat memastikan penerapan coretax system tidak sampai mengganggu pelayanan kepada wajib pajak.

Selain itu, lanjutnya, penyempurnaan coretax juga wajib memperhatikan aspek keamanan siber yang masih perlu terus diperkuat.

Namun demikian, Komisi XI tidak memberikan tenggat waktu khusus untuk penyusunan roadmap penerapan coretax tersebut. Komisi XI hanya meminta DJP melaporkan secara berkala perkembangan penyempurnaan coretax.

Baca Juga: Ada Pemutihan! Kendaraan Mati 10 Tahun, Cukup Bayar 1 Tahun Saja

Sementara itu, Dirjen Pajak Suryo Utomo menyatakan DJP bakal menyusun roadmap implementasi coretax sesuai dengan permintaan Komisi XI. Meski tidak mendetail, dia menyebut roadmap tersebut akan memuat berbagai upaya mitigasi untuk mengatasi kendala dalam penerapan coretax.

"Kami lagi susun nih kira-kira. Coba kami lihat, kira-kira seperti apa mitigasi yang akan kami lakukan," ujarnya.

Suryo menambahkan DJP juga siap menyampaikan evaluasi dan progres penyempurnaan coretax tersebut kepada Komisi XI secara berkala. (rig)

Baca Juga: Ada Insentif Pajak untuk Perusahaan yang Pakai Bus dan Truk Listrik

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

Topik : coretax djp, coretax, djp, dpr, komisi xi, roadmap coretax, evaluasi coretax, mitigasi coretax, pajak, nasional

KOMENTAR

0/1000
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Jum'at, 18 April 2025 | 09:19 WIB
BERITA PAJAK HARI INI

Baru Dapat Izin, SKPPL di Laporan Tahunan Konsultan Pajak Boleh Kosong

Jum'at, 18 April 2025 | 09:15 WIB
KONSULTASI CORETAX

Faktur Pajak Masukan Tidak Muncul di Coretax WP OP, Apa Solusinya?

Kamis, 17 April 2025 | 18:00 WIB
KONSULTASI PAJAK

Perusahaan Beli Obligasi di Bawah Nilai Nominal, Dipotong PPh?

Kamis, 17 April 2025 | 17:00 WIB
TIPS PAJAK DAERAH

Cara Bayar Pajak Bumi dan Bangunan Via Aplikasi Shopee

berita pilihan

Sabtu, 19 April 2025 | 16:30 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Ingat Lagi Ketentuan Pengkreditan Pajak Masukan sebelum Pengukuhan PKP

Sabtu, 19 April 2025 | 14:00 WIB
PROVINSI SULAWESI TENGAH

Ada Pemutihan! Kendaraan Mati 10 Tahun, Cukup Bayar 1 Tahun Saja

Sabtu, 19 April 2025 | 11:35 WIB
KOLABORASI LeIP-DDTC

Gratis 25 Buku Terbaru DDTC untuk PERTAPSI! Beri Komentar Terbaik Anda

Sabtu, 19 April 2025 | 11:30 WIB
INFOGRAFIS PAJAK

Siapa yang Masuk Keluarga Sedarah dan Semenda dalam Aturan Pajak?

Sabtu, 19 April 2025 | 10:30 WIB
PMK 81/2024

Ketentuan PPh atas Pengalihan Partisipasi Interes, Apa yang Berubah?

Sabtu, 19 April 2025 | 10:00 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

WP Badan Masih Bisa Perpanjang Waktu Lapor SPT Tahunan, Tambah 2 Bulan

Sabtu, 19 April 2025 | 09:30 WIB
PENERIMAAN PERPAJAKAN

DPR Khawatir Efek Lemahnya Daya Beli Merembet ke Kinerja Cukai Rokok

Sabtu, 19 April 2025 | 09:05 WIB
LAPORAN FOKUS

Meluruskan Fungsi Pengadilan Pajak sebagai Lembaga Yudisial