ESDM Jamin Pensiun Dini PLTU Tak Berimbas ke Kenaikan Tarif Listrik

"Perpres 112/2022 mengatur beberapa kriteria, misalkan umurnya, kemudian kinerjanya, efisiensinya, produktivitas. Jadi kita sudah ada daftarnya yang 13 PLTU itu," ujar Sekretaris Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Dadan Kusdiana ditemui di sela-sela acara The 2nd Asia Zero Emmission Community (AZEC), dikutip pada Kamis (22/8/2024).

Saat ini pemensiunan dini PLTU memang mengacu pada Perpres 112/2022 tentang Percepatan Pengembangan Energi Terbarukan untuk Penyediaan Tenaga Listrik.

Pemerintah menegaskan pemensiunan dini PLTU akan dirancang tanpa menimbulkan gejolak seperti kenaikan biaya pokok penyediaan listrik (BPP) dan kekurangan pasokan listrik.

"Kita sampai sekarang terus mencari dukungan [dari negara lain]. Dukungan diperlukan karena untuk istirahat dini, untuk pesiun dini itu kita tidak mau tuh ada nanti BPP naik, nanti kekurangan listrik, atau uang pemerintah-nya keluar. Jadi kira-kira 3 hal itu yang kita jaga," lanjut Dadan.

Dukungan dari pihak-pihak lain, termasuk negara lain, sangat diperlukan karena pengurangan emisi merupakan komitmen global.

Kendati begitu, pemerintah belum memutuskan kapan waktu yang tepat untuk memensiundinikan 13 PLTU yang masuk dalam kajian pemerintah. Pemerintah, imbuh Dadan, tetap akan mengacu pada Perpres 112/2022 dan keekonomian PLTU itu sendiri.

"13 PLTU dengan total kapasitas 4,8 GW seluruhnya milik PLN, saat ini kita belum menentukan ini harus dipensiun dininya kapan? Itu belum. Karena itu nanti basisnya kepada keekonomian," tutup Dadan.

Sebagai informasi, program pensiun dini PLTU bertujuan untuk mempercepat transisi energi dari sumber daya fosil, khususnya batu bara, menuju sumber energi yang lebih bersih dan ramah lingkungan.

Dengan melakukan pensiun dini pada PLTU, pemerintah berharap dapat mengurangi emisi gas rumah kaca, meningkatkan kualitas udara, serta mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil.

Implementasi program pensiun dini PLTU melibatkan berbagai pihak, termasuk pemerintah, perusahaan listrik, dan lembaga keuangan. (sap)