Logo-Pakpol Logo-Pakpol
Data & Alat
Rabu, 26 Februari 2025 | 08:15 WIB
KURS PAJAK 26 FEBRUARI 2025 - 04 MARET 2025
Rabu, 19 Februari 2025 | 09:45 WIB
KURS PAJAK 19 FEBRUARI 2025 - 25 FEBRUARI 2025
Rabu, 12 Februari 2025 | 09:27 WIB
KURS PAJAK 12 FEBRUARI 2025 - 18 FEBRUARI 2025
Rabu, 05 Februari 2025 | 11:07 WIB
PAJAK MINIMUM GLOBAL
Fokus
Reportase

Jokowi Larang Perusahaan ‘Serobot’ Lahan Milik Masyarakat Lokal

A+
A-
0
A+
A-
0
Jokowi Larang Perusahaan ‘Serobot’ Lahan Milik Masyarakat Lokal

Foto udara asap mengepul dari tumpukan material tambang batu bara di tempat pertambangan terbuka Sungai Gelam, Muaro Jambi, Jambi, Jumat (9/8/2024). Kebakaran material batu bara di tempat tersebut telah terjadi sejak sebulan lalu dan mulai meredup dalam beberapa hari terakhir setelah adanya upaya pemadaman oleh sejumlah pihak. ANTARA FOTO/Wahdi Septiawan.

JAKARTA, DDTCNews - Pemerintah mengedepankan pemerataan dan mengutamakan hak-hak masyarakat di daerah dalam mengundang investasi.

Salah satu isu yang paling krusial adalah pemanfaatan lahan. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyampaikan bahwa Presiden Jokowi dan presiden terpilih Prabowo Subianto sama-sama melarang monopoli perusahaan terhadap lahan.

"Presiden Jokowi dan presiden terpilih Prabowo menginstruksikan kami untuk menjaga hak-hak rakyat dan masyarakat daerah. Jika lahan sudah dimiliki masyarakat lokal, jangan sampai diserobot oleh oknum-oknum perusahaan tertentu. Tidak boleh ada monopoli, harus ada pemerataan," kata Bahlil saat melantik Tri Winarno sebagai Direktur Jenderal Mineral dan Batubara (Dirjen Minerba) yang baru, dikutip pada Sabtu (21/9/2024).

Baca Juga: Ada Insentifnya, Pemprov Harap Investor Buka Kantor dan Kantongi NPWPD

Bahlil menegaskan pentingnya mengedepankan peran negara dalam pengelolaan sektor energi dan sumber daya mineral untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat.

Bahlil menegaskan bahwa Kementerian ESDM memegang peranan penting sesuai dengan Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945, yang mengatur pengelolaan kekayaan alam, termasuk mineral, batu bara, gas, minyak, dan energi baru terbarukan.

"Kementerian ini adalah kementerian yang mengelola hampir seluruh kekayaan alam kita, terutama terkait mineral, batubara, gas, minyak, serta energi baru dan terbarukan," ujar Bahlil.

Baca Juga: Laksanakan Investasi, Danantara Diklaim Beda dengan Temasek

Pengelolaan sumber daya ini, lanjut Bahlil, harus selalu mengutamakan kesejahteraan masyarakat. Presiden Jokowi pun, imbuh Bahlil, selalu memberikan amanat agar pengelolaan sumber daya negara tidak hanya menguntungkan segelintir pihak tetapi memberikan pemerataan bagi seluruh rakyat Indonesia.

Lebih lanjut, Bahlil menekankan bahwa negara memiliki tanggung jawab untuk hadir dan memastikan kesejahteraan rakyat.

"Kekayaan alam yang dimiliki bangsa ini harus dikelola dengan baik untuk kepentingan rakyat, bangsa, dan negara. Ketika terjadi ketimpangan, negara harus hadir untuk memperbaikinya," tutup Bahlil.

Baca Juga: Bappenas: Tarik Investasi, Insentif Pajak Bukan Fokus Utama

Pengelolaan sektor ESDM menjadi krusial, mengingat kekayaan alam Indonesia yang melimpah, diharapkan dapat menjadi motor penggerak ekonomi nasional yang berpihak pada kesejahteraan masyarakat luas, bukan hanya kepentingan korporasi semata. (sap)

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

Topik : pertambangan, lahan tambang, investasi, Bahlil Lahadalia

KOMENTAR

0/1000
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Jum'at, 07 Februari 2025 | 12:00 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

DEN: Kebijakan Bea Masuk Trump Jadi Peluang Investasi Bagi Indonesia

Kamis, 06 Februari 2025 | 17:30 WIB
KONSULTASI PAJAK

Sudah Dapat Tax Holiday? Perusahaan Jangan Lupa Dua Hal Ini!

Rabu, 05 Februari 2025 | 12:07 WIB
PERTUMBUHAN EKONOMI 2024

Mobilitas Penduduk Meningkat, Konsumsi Rumah Tangga 2024 Tumbuh 4,94%

Jum'at, 31 Januari 2025 | 15:11 WIB
KEBIJAKAN INVESTASI

Supertax Deduction Kurang Laku, Ternyata Banyak Investor Tak Tahu

berita pilihan

Sabtu, 01 Maret 2025 | 09:00 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Pemerintah Klaim Makan Bergizi Gratis Sudah Diterima 2 Juta Anak

Sabtu, 01 Maret 2025 | 08:30 WIB
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

Ada Opsen, Penerimaan Pajak Kendaraan Kepri Susut Rp10 Miliar

Sabtu, 01 Maret 2025 | 08:00 WIB
KABUPATEN ACEH BARAT

Selama Ramadan, Pedagang Musiman Bakal Kena Retribusi Kebersihan

Sabtu, 01 Maret 2025 | 07:30 WIB
WEEKLY TAX NEWS ROUNDUP

Annual Tax Return Deadline Fixed: Note Coretax Penalty Nullification

Sabtu, 01 Maret 2025 | 07:30 WIB
BERITA PAJAK SEPEKAN

Batas Lapor SPT Tahunan Tak Geser, Cermati Penghapusan Sanksi Coretax

Jum'at, 28 Februari 2025 | 19:30 WIB
THAILAND

Negara Tetangga Ini Bakal Berlakukan Pajak Turis pada Akhir Tahun