Logo-Pakpol Logo-Pakpol
Literasi
Senin, 02 Juni 2025 | 20:18 WIB
KAMUS PAJAK
Senin, 02 Juni 2025 | 19:00 WIB
KELAS PENETAPAN DAN KETETAPAN PAJAK (4)
Senin, 02 Juni 2025 | 13:00 WIB
BENNO TOGLER DAN CHRISTOPH A. SCHALTEGGER:
Sabtu, 31 Mei 2025 | 17:00 WIB
KELAS PENETAPAN DAN KETETAPAN PAJAK (3)
Fokus
Reportase

Kontraksi Penerimaan Pajak Melandai, Ini Kata Staf Ahli Menkeu

A+
A-
0
A+
A-
0
Kontraksi Penerimaan Pajak Melandai, Ini Kata Staf Ahli Menkeu

Ilustrasi.

JAKARTA, DDTCNews – Realisasi penerimaan pajak hingga Juli 2024 mengalami penurunan sebesar 5,8% (yoy), lebih rendah dibandingkan dengan penerimaan pajak pada semester I/2024 yang turun 7,9% (yoy).

Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Kepatuhan Pajak Yon Arsal mengatakan kontraksi penerimaan pajak yang melandai disebabkan 2 faktor, yaitu setoran PPh yang mulai membaik serta pertumbuhan PPN yang dibarengi dengan penurunan restitusi.

"Jadi, ini genuine karena economic activity. PPh Pasal 25 kontraksi, tetapi kontraksinya melambat. Kalau kemarin kan berat karena PPh Pasal 29-nya, sekarang kan sudah normal nih," katanya, dikutip pada Rabu (14/8/2024).

Baca Juga: DJP Resmi Seragamkan Formulir SPT Tahunan untuk WP Orang Pribadi

Menurut Yon, setoran PPh Pasal 25 masih berpotensi tumbuh dalam hal terdapat dinamisasi sebagai respons atas perbaikan kondisi perekonomian. Menurutnya, kegiatan dinamisasi merupakan hal yang normal.

Sebagaimana tercermin dalam kinerja penerimaan hingga Juli 2024, realisasi PPh badan hanya senilai Rp181,85 triliun, turun 33,5% dibandingkan dengan kinerja hingga bulan yang sama tahun sebelumnya.

Sementara itu, terkait dengan PPN, Yon mencatat setoran PPN dalam negeri mulai pulih. Berdasarkan data dari Kementerian Keuangan, penerimaan PPN dalam negeri tercatat Rp234,16 triliun atau 22,4% dari total penerimaan pajak hingga Juli 2024.

Baca Juga: Tuding AS Langgar Kesepakatan, China Ancam Lakukan Retaliasi

Sebagai informasi, realisasi penerimaan pajak hingga Juli 2024 tercatat mencapai Rp1.045,32 triliun, 52,56% dari target pada APBN 2025 senilai Rp1.989 triliun.

"Terjadi kenaikan [penerimaan pajak] yang kami harapkan momentumnya akan terjaga di 6 bulan terakhir ini," kata Sri Mulyani.

Meski demikian, perlu dicatat, pemerintah telah mengekspektasikan target penerimaan pajak tahun ini tidak tercapai. Melalui laporan semester I APBN 2024, pemerintah menyebut outlook penerimaan pajak pada tahun ini mencapai Rp1.921,9 triliun.

Baca Juga: PER-8/PJ/2025 Atur Tata Cara Perubahan Metode Pembukuan dan Tahun Buku

Dengan demikian, diperkirakan ada shortfall penerimaan pajak senilai Rp66,9 triliun pada tahun ini. (rig)

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

Topik : penerimaan pajak, staf ahli menkeu yon arsal, PPh Pasal 25, dinamisasi, restitusi, ekonomi, pajak, nasional

KOMENTAR

0/1000
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Senin, 02 Juni 2025 | 20:18 WIB
KAMUS PAJAK

Update 2025, Apa Itu Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak?

Senin, 02 Juni 2025 | 19:00 WIB
KELAS PENETAPAN DAN KETETAPAN PAJAK (4)

Penyebab Terbitnya Surat Ketetapan Pajak Nihil (SKPN)

Senin, 02 Juni 2025 | 18:00 WIB
KEBIJAKAN EKONOMI

Batal Adakan Diskon Tarif Listrik 50%, Sri Mulyani Ungkap Alasannya

Senin, 02 Juni 2025 | 17:32 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Genjot Ekonomi Kuartal II, Pemerintah Luncurkan Paket Stimulus Rp24 T

berita pilihan

Selasa, 03 Juni 2025 | 16:43 WIB
PER-11/PJ/2025

DJP Resmi Seragamkan Formulir SPT Tahunan untuk WP Orang Pribadi

Selasa, 03 Juni 2025 | 16:30 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Dari Pajak, Anggaran Subsidi Upah Pekerja dan Guru Honorer Rp10,72 T

Selasa, 03 Juni 2025 | 15:30 WIB
PER-8/PJ/2025

PER-8/PJ/2025 Atur Tata Cara Perubahan Metode Pembukuan dan Tahun Buku

Selasa, 03 Juni 2025 | 15:00 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Salah Tahun tapi Telanjur Setor PPh Final UMKM, Bisa Pemindahbukuan?

Selasa, 03 Juni 2025 | 14:30 WIB
AMERIKA SERIKAT

PBB Sebut Negara Miskin dan Berkembang Paling Terpukul akibat Tarif AS

Selasa, 03 Juni 2025 | 14:00 WIB
KABUPATEN LOMBOK UTARA

Daerah Ini Bakal Naikkan Tarif PBB Atas Lahan Telantar

Selasa, 03 Juni 2025 | 13:43 WIB
LITERATUR PAJAK

Pajak Masukan yang Dapat Dikreditkan PKP Menurut VAT Directive

Selasa, 03 Juni 2025 | 13:30 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Initial Memorandum Rampung, Pemerintah Serahkan ke Sekjen OECD