Logo-Pakpol Logo-Pakpol
Fokus
Reportase

Tuding AS Langgar Kesepakatan, China Ancam Lakukan Retaliasi

A+
A-
0
A+
A-
0
Tuding AS Langgar Kesepakatan, China Ancam Lakukan Retaliasi

Ilustrasi.

BEIJING, DDTCNews – Pemerintah China menuding Amerika Serikat (AS) melanggar perjanjian yang telah disepakati oleh kedua negara di Jenewa, Swiss pada bulan lalu. Hal ini dikarenakan AS masih melakukan kebijakan yang diskriminatif terhadap China.

Kebijakan yang dianggap diskriminatif tersebut antara lain masih adanya pemberlakuan pembatasan ekspor semikonduktor ke China, adanya penghentian penjualan desain semikonduktor ke China, dan pencabutan visa pelajar China.

"Praktik-praktik ini secara serius bertentangan dengan konsensus dalam perundingan ekonomi di Jenewa serta melanggar hak dan kepentingan sah China," tulis Kementerian Perdagangan China dalam keterangan resmi, dikutip pada Selasa (3/6/2025).

Baca Juga: Permohonan Penetapan Daerah Tertentu Kini Bisa Diajukan via Coretax

Menurut Kementerian Perdagangan, AS telah secara sengaja menciptakan ketegangan baru serta menciptakan ketidakstabilan hubungan ekonomi antara kedua negara. Alih-alih berintrospeksi diri, AS malah menuding China telah melanggar perjanjian yang telah disepakati.

"Tudingan tersebut bertentangan dengan fakta. China dengan tegas menolak tuduhan yang tidak masuk akal tersebut," tulis Kementerian Perdagangan.

Kementerian Perdagangan pun meminta AS untuk mencabut kebijakan-kebijakan yang bertentangan dengan kesepakatan antara kedua pihak. Bila AS melanjutkan aksi unilateralnya, pemerintah China akan menerapkan retaliasi guna melindungi hak dan kepentingan sahnya.

Baca Juga: Kementerian Komdigi Tegaskan Tidak Serta Merta Kirim Data WNI ke AS

Di lain pihak, pemerintah AS memandang China telah secara sengaja membatasi ekspor mineral kritis tertentu. Langkah ini merugikan sektor manufaktur AS.

"China menahan produk-produk yang penting untuk rantai pasok industri. Ini bukanlah hal yang dilakukan oleh mitra," sebut Menteri Keuangan AS Scott Bessent seperti dilansir theguardian.com.

Menanggapi kondisi tersebut, Juru Bicara White House Karoline Leavitt mengatakan Presiden China Xi Jinping akan menelepon Presiden AS Donald Trump dalam waktu dekat.

Baca Juga: Didanai Pajak, Dapur MBG Akan Rekrut Masyarakat Termiskin Jadi Pegawai

"Kedua pemimpin negara akan berbincang pekan ini," kata Leavitt seperti dilansir cnbc.com.

Sebagai informasi, AS dan China telah mencapai kesepakatan untuk memangkas tarif bea masuk yang diterapkan antara satu sama lain selama 90 hari. Pemangkasan bea masuk tersebut disepakati pada 14 Mei 2025 dan dinyatakan berlaku selama 90 hari.

Kedua negara juga sepakat membentuk mekanisme khusus guna melanjutkan negosiasi ekonomi dan dagang. Negosiasi akan digelar secara bergantian di AS dan China atau di negara ketiga sesuai dengan persetujuan kedua negara. (rig)

Baca Juga: Soal PPN DTP Bekal TNI, Pembetulan SPT Masa Maksimal Februari 2026

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

Topik : china, amerika serikat, perang dagang, perjanjian dagang, tarif, bea masuk, pajak, pajak internasional

KOMENTAR

0/1000
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Jum'at, 25 Juli 2025 | 14:30 WIB
KP2KP SINJAI

Bahas Mekanisme PHTB Via Lelang, Fiskus Beberkan Aturan Pajaknya

Jum'at, 25 Juli 2025 | 14:00 WIB
KOTA BENGKULU

Karena Faktor Ini, Realisasi PBB-P2 Dilaporkan Melonjak

Jum'at, 25 Juli 2025 | 13:30 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Istri Lapor SPT Sendiri, Apa Bedanya Pisah Harta dan Memilih Terpisah?

Jum'at, 25 Juli 2025 | 13:00 WIB
KEBIJAKAN KEPABEANAN

Dokumen PEB Kena Reject karena Kurs Pajak Tak Sesuai, Ini Solusinya

berita pilihan

Sabtu, 26 Juli 2025 | 14:00 WIB
CORETAX SYSTEM

Permohonan Penetapan Daerah Tertentu Kini Bisa Diajukan via Coretax

Sabtu, 26 Juli 2025 | 13:30 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Kementerian Komdigi Tegaskan Tidak Serta Merta Kirim Data WNI ke AS

Sabtu, 26 Juli 2025 | 13:00 WIB
CORETAX SYSTEM

DJP Kirim Email ke 1,8 Juta Wajib Pajak, Ada Apa?

Sabtu, 26 Juli 2025 | 12:30 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Didanai Pajak, Dapur MBG Akan Rekrut Masyarakat Termiskin Jadi Pegawai

Sabtu, 26 Juli 2025 | 12:00 WIB
PMK 44/2025

Soal PPN DTP Bekal TNI, Pembetulan SPT Masa Maksimal Februari 2026

Sabtu, 26 Juli 2025 | 11:15 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Pajak Berisyarat DJP Jadi Finalis Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik

Sabtu, 26 Juli 2025 | 11:00 WIB
INFOGRAFIS PERPAJAKAN

Alur Penyampaian Keberatan di Bidang Kepabeanan dan Cukai via CEISA 4.

Sabtu, 26 Juli 2025 | 10:30 WIB
KEBIJAKAN KEPABEANAN

DJBC Perkuat Pengawasan BKC Ilegal di Pelabuhan dan Perbatasan