Mendagri Minta DPRD Turut Dorong Kemandirian Fiskal

"Pendapatan utama itu adalah yang pertama dari transfer pusat, yang kedua dari PAD. Dua yang paling utama," ujar Tito, dikutip pada Sabtu (21/6/2025).

Saat ini, hanya segelintir pemda yang mampu memiliki PAD tinggi dan bisa memenuhi kebutuhan fiskalnya secara mandiri. Contoh daerah yang memiliki PAD tinggi antara lain Kabupaten Badung dan Kabupaten Gianyar.

"Badung masih terkuat dan bisa membangun banyak sekali program. Anggarannya kalau tidak salah hampir Rp10 triliun. Lebih tinggi daripada provinsinya, provinsinya Rp6 triliun lebih, bahkan bisa membantu daerah lain, bahkan bisa bantu provinsi juga," kata Tito.

Menurut Tito, selama ini DPRD cenderung lebih banyak menyoroti belanja pemda dan cenderung belum berupaya untuk mendorong optimalisasi pendapatan daerah.

Menurutnya, APBD seharusnya dikelola layaknya keuangan rumah tangga yang sehat, yaitu dengan pendapatan yang lebih besar dari belanja.

"Prinsip dasarnya adalah bagaimana caranya agar pendapatan lebih banyak daripada belanja. Kalau pendapatan lebih banyak daripada belanja maka surplus. Kalau surplus maka itu bisa membuat program-program yang lain. Termasuk juga mungkin insentif-insentif untuk penyelenggara daerah," kata Tito. (dik)