Optimalkan Penerimaan, SIMBARA Diperluas pada Bauksit Tahun Ini

"Kalau SIMBARA kita bisa perluas untuk masuk bauksit, nanti ini kita harapkan akan ada efek di dalam penerimaan menjadi lebih tertib," katanya dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi XI DPR, dikutip pada Jumat (9/5/2025).

Suahasil mengatakan pengembangan SIMBARA bertujuan memperkuat pengawasan dan pengelolaan penerimaan negara dari sektor mineral dan batu bara (minerba), terutama penerimaan negara bukan pajak (PNBP).

Pengembangan SIMBARA telah dimulai pada 2020 atas kerja sama Ditjen Anggaran, Ditjen Pajak, Ditjen Bea dan Cukai, serta Lembaga National Single Window dengan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Kementerian Perdagangan, Kementerian Perhubungan, dan Bank Indonesia. Namun, penerapannya baru dimulai pada 2022 berdasarkan PMK 214/2021.

SIMBARA merupakan ekosistem pengawasan dan pengelolaan sektor minerba yang terbentuk dari hasil integrasi sistem dan data. Proses bisnis yang tercakup pada sistem ini mulai dari perencanaan penambangan, pengolahan, pemurnian dan penjualan komoditas minerba, serta yang berkaitan dengan pemenuhan kewajiban pembayaran penerimaan negara dan clearance di pelabuhan.

Saat ini, penerapan SIMBARA telah mencakup komoditas batu bara, nikel, dan timah. Cakupan SIMBARA tersebut akan kembali diperluas untuk komoditas bauksit pada 2025.

Menurut Suahasil, pemerintah bakal terus memperluas cakupan SIMBARA hingga ke semua komoditas masuk dalam sistem tersebut. Pada 2026, misalnya, perluasan SIMBARA ditargetkan menjangkau komoditas tembaga.

"Kita berencana SIMBARA juga bisa kita tambah lagi nanti untuk komoditas lain secara bertahap ke sektor perikanan, ke sektor kehutanan, sehingga dia menjadi platform yang kuat untuk platform sistem informasi," ujarnya. (dik)