Logo-Pakpol Logo-Pakpol
Fokus
Reportase

Pacu Ekonomi, Indonesia Punya PR Siapkan SDM dan Infrastruktur Digital

A+
A-
0
A+
A-
0
Pacu Ekonomi, Indonesia Punya PR Siapkan SDM dan Infrastruktur Digital

Salah satu slide yang dipaparkan oleh Direktur Keuangan Negara dan Analisis Moneter Bappenas Tari Lestari dalam dalam The 22nd Economix International Seminar, Selasa (11/2/2025).

JAKARTA, DDTCNews - Guna mengoptimalkan teknologi digital dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, Kementerian PPN/Bappenas menilai kesiapan terkait dengan sumber daya manusia (SDM) dan infrastruktur digital perlu diprioritaskan.

Direktur Keuangan Negara dan Analisis Moneter Bappenas Tari Lestari mengatakan apabila kedua aspek itu terpenuhi maka Indonesia berpotensi meningkatkan PDB melalui pemanfaatan teknologi digital dan automasi, seperti di negara-negara maju.

"Ini pekerjaan besar pemerintah untuk meningkatkan kualitas SDM dan infrastruktur sehingga dapat terbangun ekosistem yang utuh bagi negara untuk mengoptimalkan automasi," katanya dalam The 22nd Economix International Seminar, Selasa (11/2/2025).

Baca Juga: Genjot Ekonomi di Semester II/2025, Ini Strategi Pemerintah

Tari menuturkan teknologi digital dan automasi berpeluang besar untuk meningkatkan produktivitas ekonomi. Menurutnya, automasi akan mendorong aktivitas ekonomi, meningkatkan transaksi, serta mempermudah masyarakat berbagai pelayanan dasar.

Melalui automasi, negara maju seperti Amerika Serikat diproyeksi mampu meningkatkan PDB hingga 13,1% pada 2030, sedangkan Korea Selatan dan China masing-masing 11,7% dan 9%.

Untuk itu, lanjut Tari, Indonesia perlu segera mengadopsi automasi untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi. Dukungan untuk pemanfaatan teknologi digital juga telah dituangkan dalam RPJPN 2025-2045.

Baca Juga: PPN Bekal Kesehatan hingga Ransum Militer Kini Ditanggung Pemerintah

Saat ini, pemanfaatan automasi masih menghadapi berbagai tantangan di antaranya kesiapan SDM dan infrastruktur. Dari sisi SDM, pemerintah perlu meningkatkan pendidikan masyarakat sehingga siap mengikuti perkembangan teknologi.

Kemudian, pemerintah perlu mencocokkan ketersediaan tenaga kerja dengan kebutuhan industri. Sebab, terdapat beberapa sektor yang mampu mengadopsi automasi dengan cepat seperti ritel dan industri.

"Saat ini, pemerintah sudah mulai melibatkan perguruan tinggi dan sektor swasta untuk memberikan pelatihan kerja yang memang dibutuhkan," ujar Tari.

Baca Juga: PMK Baru! PPN atas Bekal Khusus Operasi Tertentu Ditanggung Pemerintah

Di sisi lain, Tari menyebut aspek infrastruktur juga tidak boleh ditinggalkan dalam mengadopsi teknologi digital dan automasi. Terlebih, dengan wilayah Indonesia yang berupa kepulauan.

Agar automasi dapat mendukung pertumbuhan ekonomi secara merata, pemerintah harus membuat infrastruktur digital di berbagai pulau di Indonesia setara dengan Jawa. (rig)

Baca Juga: Indonesia-AS Bakal Siapkan Protokol Baru Soal Transfer Data Pribadi

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

Topik : bappenas, kementerian PPN, teknologi digital, PDB, ekonomi, SDM, infrastruktur digital, nasional

KOMENTAR

0/1000
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Selasa, 22 Juli 2025 | 19:30 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Omzet Akhirnya di Atas Rp4,8 Miliar, Kapan WP Ajukan Pengukuhan PKP?

Selasa, 22 Juli 2025 | 17:45 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Targetkan Rampung 3 Tahun, Airlangga Minta AS Dukung Aksesi RI ke OECD

Selasa, 22 Juli 2025 | 16:30 WIB
PMK 81/2024

WP Kelebihan Bayar, Refund-nya Masuk Rekening atau Deposit Pajak?

berita pilihan

Jum'at, 25 Juli 2025 | 09:00 WIB
PMK 81/2024

Top Up Saldo Mesin Teraan Meterai Kini Bisa via Coretax

Jum'at, 25 Juli 2025 | 08:30 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Genjot Ekonomi di Semester II/2025, Ini Strategi Pemerintah

Jum'at, 25 Juli 2025 | 07:00 WIB
BERITA PAJAK HARI INI

PPN Bekal Kesehatan hingga Ransum Militer Kini Ditanggung Pemerintah

Kamis, 24 Juli 2025 | 20:00 WIB
KANWIL DJP JAKARTA UTARA

Sengaja Tak Sampaikan SPT, Direktur PT Ini Terancam Penjara

Kamis, 24 Juli 2025 | 19:30 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Produk Teknologi dan Alkes AS Dikecualikan dari TKDN

Kamis, 24 Juli 2025 | 19:30 WIB
KANWIL DJP JAKARTA UTARA

Sengaja Tak Sampaikan SPT, Direktur PT Ini Terancam Penjara

Kamis, 24 Juli 2025 | 19:15 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Indonesia-AS Bakal Siapkan Protokol Baru Soal Transfer Data Pribadi

Kamis, 24 Juli 2025 | 19:00 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Uang Muka Kedua, Kring Pajak Jelaskan Cara Bikin Fakturnya

Kamis, 24 Juli 2025 | 18:30 WIB
KEBIJAKAN DEREGULASI

Deregulasi Kebijakan Impor, Apa Saja Peraturan Baru dan Perubahannya?