Logo-Pakpol Logo-Pakpol
Review
Jum'at, 25 April 2025 | 15:45 WIB
REPORTASE DDTC DARI SINGAPURA
Jum'at, 25 April 2025 | 11:45 WIB
REPORTASE DDTC DARI SINGAPURA
Jum'at, 25 April 2025 | 11:11 WIB
REPORTASE DDTC DARI SINGAPURA
Jum'at, 25 April 2025 | 09:30 WIB
KONSULTASI CORETAX
Komunitas
Kamis, 24 April 2025 | 15:10 WIB
STH INDONESIA JENTERA
Rabu, 23 April 2025 | 10:20 WIB
DDTC ACADEMY – PRACTICAL COURSE
Selasa, 22 April 2025 | 16:03 WIB
DDTC ACADEMY - EXCLUSIVE SEMINAR
Senin, 21 April 2025 | 11:38 WIB
DDTC ACADEMY - ADIT Exam Preparation Course
Fokus
Reportase

Pantau Kepatuhan, SPPT PBB Kini Langsung Diberikan kepada ASN

A+
A-
0
A+
A-
0
Pantau Kepatuhan, SPPT PBB Kini Langsung Diberikan kepada ASN

Ilustrasi.

PEKANBARU, DDTCNews - Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Pekanbaru, Riau, mendistribusikan surat pemberitahuan pajak terutang (SPPT) pajak bumi dan bangunan (PBB) tahun pajak 2025 secara langsung kepada aparatur sipil negara (ASN).

Kepala Bapenda Kota Pekanbaru Alek Kurniawan mengatakan pendistribusian SPPT PBB langsung kepada ASN bertujuan memantau kepatuhan pajak para ASN di lingkungan Pemkot Pekanbaru. Setelah menerima SPPT, para ASN tersebut diimbau segera membayar PBB.

"Kita menggunakan jalur kepegawaian agar semua ASN betul-betul menerima SPPT PBB mereka," ujarnya, dikutip pada Sabtu (26/4/2025).

Baca Juga: Pemprov DKI Dikabarkan Akan Hapus PKB Progresif

Alek mengatakan Bapenda bakal melaporkan perkembangan kepatuhan pajak para ASN secara berkala. Pelaporan ini dilaksanakan hingga jatuh tempo pembayaran PBB pada 31 Agustus 2025.

Melalui strategi ini, dia berharap tidak ada lagi ASN yang bisa menghindar dari kewajiban pembayaran PBB. Sebab, ASN seyogianya memiliki kepatuhan pajak yang lebih tinggi dibandingkan dengan wajib pajak pada umumnya.

"Sesuai dengan arahan Pak Wali Kota, Wakil Wali Kota, dan Sekda Pekanbaru yang ingin menjadikan ASN sebagai teladan taat dalam pembayaran pajak, kita Bapenda telah mendistribusikan SPPT PBB masing-masing ASN," ujarnya.

Baca Juga: Setoran Pajak Hotel Turun, Pemkab Kejar Pajak Vila

Ke depan, Bapenda juga berencana mendorong tenaga harian lepas di lingkungan Pemkot Pekanbaru untuk taat membayar pajak secara tepat waktu sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Menurut Alek, Bapenda selalu siap mendukung program optimalisasi pendapatan asli daerah (PAD) yang ditetapkan oleh wali kota dan wakil wali kota.

"Insyaallah kita siap mendukung seluruh program kerja pimpinan, dengan optimalisasi pajak daerah untuk APBD yang lebih sehat lagi," katanya dilansir riauaktual.com. (dik)

Baca Juga: Manfaatkan! Kantor Pajak Buka Layanan Asistensi WP Sampai Malam Ini

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

Topik : pajak daerah, PBB, PBB-P2, SPPT, Kota Pekanbaru, ASN, kepatuhan pajak

KOMENTAR

0/1000
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Selasa, 22 April 2025 | 08:45 WIB
KOTA TEGAL

Berlaku 6 Bulan, Pemkot Hapuskan Denda dan Beri Diskon PBB-P2

Senin, 21 April 2025 | 13:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK DAERAH

Sederet Provinsi yang Adakan Pemutihan Pajak Kendaraan pada Tahun Ini

Senin, 21 April 2025 | 12:00 WIB
KABUPATEN CIANJUR

Ditopang Opsen PKB-BBNKB, Kinerja Pajak Daerah Capai Rp84 Miliar 

Senin, 21 April 2025 | 11:00 WIB
PROVINSI KALIMANTAN UTARA

Pemprov Bakal Adakan Pemutihan Pajak Kendaraan pada Semester II/2025

berita pilihan

Sabtu, 26 April 2025 | 15:00 WIB
DKI JAKARTA

Pemprov DKI Dikabarkan Akan Hapus PKB Progresif

Sabtu, 26 April 2025 | 14:00 WIB
KABUPATEN BOGOR

Setoran Pajak Hotel Turun, Pemkab Kejar Pajak Vila

Sabtu, 26 April 2025 | 12:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Ingat! Masyarakat Berpenghasilan Rendah Bisa Beli Rumah Bebas PPN

Sabtu, 26 April 2025 | 12:00 WIB
KEUANGAN DAERAH

Kemendagri: Penyusunan APBD Harus Diawali dari Potensi Pendapatan

Sabtu, 26 April 2025 | 11:30 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Banyak Ketidakpastian, Wamenkeu Tegaskan Makrofiskal Terjaga

Sabtu, 26 April 2025 | 11:00 WIB
INFOGRAFIS PAJAK

Konsep Wilayah Bebas Pajak di Tanah Mataram

Sabtu, 26 April 2025 | 10:41 WIB
KPP PRATAMA BEKASI UTARA

Manfaatkan! Kantor Pajak Buka Layanan Asistensi WP Sampai Malam Ini

Sabtu, 26 April 2025 | 10:30 WIB
PMK 28/2008

Selesai Studi dari Luar Negeri, Ada Fasilitas Impor Barang Pindahan

Sabtu, 26 April 2025 | 10:00 WIB
KEBIJAKAN MONETER

Uang Beredar Naik Saat Ramadan, BI Sebut Konsumsi Masyarakat Membaik

Sabtu, 26 April 2025 | 09:00 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Nusron Wahid Usul Integrasi NIB-NOP, Penerimaan PBB Bisa Melonjak