Pilar 2 Berlaku, TCF Bisa Jadi Alternatif Insentif Pajak Baru

"Dengan adanya Pilar 2 ini, ada alternatif insentif pajak yang tidak boleh dilupakan, yaitu cooperative compliance program dengan tax control framework," katanya dalam acara DDTC Breakfast Talk, Rabu (13/12/2023).

Riyhan menuturkan OECD sudah memperkenalkan TCF sejak 2013 melalui cooperative compliance program. Dalam hal ini, kepatuhan kooperatif dinilai sebagai pendekatan yang menekankan kepercayaan dan keterbukaan antara otoritas pajak dan wajib pajak.

Setelahnya, OECD pada 2016 juga menerbitkan laporan khusus mengenai TCF berjudul Co-operative Tax Compliance: Building Better Tax Control Frameworks.

Sejalan dengan rencana penerapan solusi 2 pilar yang kompleks, peran TCF diyakini akan makin penting. Pada Pasal 19 Multilateral Convention (MLC) mengenai Amount A atas Pilar 1, disebutkan adanya kewajiban dalam implementasi Amount A berupa internal control framework.

Pada Pilar 2, TCF memang tidak diatur spesifik dan tidak diwajibkan. Meski demikian, TCF tetap diperlukan untuk memastikan kesiapan suatu perusahaan multinasional mengikuti Pilar 2.

Melalui TCF, perusahaan juga akan dapat memeriksa kesiapan melaksanakan ketentuan Pilar 2 antara lain dari sisi strategi pajak, infrastruktur pajak, dan manajemen risiko pajak.

Riyhan menuturkan sejumlah negara telah menerapkan TCF antara lain Australia, Austria, Jerman, Rusia, China, Amerika Serikat, dan Singapura. Tahun lalu, Malaysia juga turut menggunakan TCF dengan kebijakan TCF berjudul Tax Control Governance Framework (TCGF).

Berdasarkan tren global, TCF menjadi bagian dari sarana untuk melihat efektivitas cooperative compliance program. Dengan cooperative compliance program, wajib pajak pun nantinya dapat diberikan insentif.

Di Austria misalnya, wajib pajak yang ikut dalam cooperative compliance program dan memiliki TCF diberikan janji tidak akan diaudit. Sementara itu, di China dan Singapura, wajib pajak yang ikut dalam cooperative compliance program dan memiliki TCF diberikan predikat sebagai low risk taxpayer.

"Kalau bicara praktik cooperative compliance program dengan berbagai benefit yang diberikan maka dapat dikatakan TCF menjadi satu alternatif insentif pajak baru ketika 2 pilar solution diterapkan," ujar Riyhan.

Riyhan menambahkan TCF juga dapat menjadi alternatif insentif pajak yang dapat digunakan suatu yurisdiksi, selain mekanisme Qualified Refundable Tax Credits (QRTC) dan marketable transferable tax credit (MTTC).

Walaupun belum ada peraturan mengenai TCF yang dirilis, perusahaan bisa mulai bersiap sejak sekarang. Sebab, kehadiran program cooperative compliance dan TCF diprediksi tinggal menunggu waktu, terutama dengan agenda pemerintah yang mengedepankan paradigma kepatuhan sukarela.

Selain itu, TCF juga bermanfaat bagi perusahaan untuk mengontrol berbagai risiko pajak secara internal seperti risiko kepatuhan, risiko reputasi, serta risiko operasional dan transaksional.

"Salah satu manfaat nyata dari implementasi TCF juga berkaitan dengan fungsi transfer pricing. Dengan TCF, dalam membuat TP Doc (dokumen transfer pricing) akan minimalisasi koreksi," tutur Riyhan.

Di tempat yang sama, Director Fiscal Research and Advisory DDTC B. Bawono Kristiaji menuturkan implementasi solusi 2 pilar makin dekat setelah disepakati 138 negara.

Pilar 1 bertujuan menjamin hak pemajakan dan basis pajak yang lebih adil dalam konteks ekonomi digital karena tidak lagi berbasis kehadiran fisik di yurisdiksi pasar.

Sementara itu, Pilar 2: Global Anti Base Erosion (GloBE) mengatur terkait dengan pajak minimum global sebesar 15%. Ketentuan pajak minimum global tersebut salah satunya bakal berpengaruh pada ketentuan insentif pajak. (rig)