Logo-Pakpol Logo-Pakpol
Literasi
Jum'at, 18 April 2025 | 15:30 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Kamis, 17 April 2025 | 17:00 WIB
TIPS PAJAK DAERAH
Kamis, 17 April 2025 | 14:00 WIB
KELAS PPh Pasal 21 (12)
Selasa, 15 April 2025 | 18:15 WIB
KETUA MA 1974-1982 OEMAR SENO ADJI:
Fokus
Reportase

PPN yang Dipungut Tak Disetor ke Kas Negara, WP Ditahan Kejari

A+
A-
8
A+
A-
8
PPN yang Dipungut Tak Disetor ke Kas Negara, WP Ditahan Kejari

PEMATANG SIANTAR, DDTCNews – Kanwil Ditjen Pajak (DJP) Sumatera Utara II menyerahkan tersangka tindak pidana pajak berinisial PS ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Karo.

Tersangka PS melalui CV T ditengarai sengaja tidak menyetorkan PPN yang telah dipungut serta sengaja menyampaikan SPT Masa PPN yang isinya tidak benar. Perbuatan PS telah menimbulkan kerugian pada pendapatan negara setidaknya Rp1,05 miliar.

"Sebelum dilakukan penyidikan, KPP Pratama Kabanjahe telah mengirimkan imbauan kepada CV T untuk memperbaiki kewajiban perpajakannya, tetapi tidak direspons," kata Kepala Kanwil DJP Sumut II Anton Budhi Setiawan, dikutip pada Rabu (12/2/2025).

Baca Juga: Ingat Lagi Ketentuan Pengkreditan Pajak Masukan sebelum Pengukuhan PKP

Akibat perbuatannya, tersangka PS terancam dijatuhi hukuman pidana penjara selama 6 bulan hingga 6 tahun dan denda sebesar 2 hingga 4 kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar.

Berkaca pada kasus ini, Anton meminta wajib pajak lainnya untuk senantiasa merespons imbauan yang disampaikan oleh DJP agar terhindar dari upaya penegakan hukum.

Dia menegaskan penyidikan tindak pidana perpajakan merupakan upaya terakhir dari tindakan penegakan hukum di bidang perpajakan guna memberikan efek jera bagi pelaku tindak pidana.

Baca Juga: Ada Pemutihan! Kendaraan Mati 10 Tahun, Cukup Bayar 1 Tahun Saja

"Kami berharap tindakan penyidikan ini akan menimbulkan deterrent effect bagi wajib pajak lainnya yang tidak memiliki itikad baik dalam menyelesaikan kewajiban perpajakannya," tuturnya.

Penyidikan dapat terlaksana dengan baik berkat sinergi dengan aparat penegak hukum terkait, seperti Polda Sumatera Utara, Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara, dan Kejari Karo, dan Korwas Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Korwas PPNS). (rig)

Baca Juga: Ada Insentif Pajak untuk Perusahaan yang Pakai Bus dan Truk Listrik

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

Topik : kanwil djp sumut ii, penegakan hukum, tindak pidana pajak, PPN, penjara, denda, pajak, daerah

KOMENTAR

0/1000
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Kamis, 17 April 2025 | 18:00 WIB
KONSULTASI PAJAK

Perusahaan Beli Obligasi di Bawah Nilai Nominal, Dipotong PPh?

Kamis, 17 April 2025 | 17:00 WIB
TIPS PAJAK DAERAH

Cara Bayar Pajak Bumi dan Bangunan Via Aplikasi Shopee

Kamis, 17 April 2025 | 16:30 WIB
KONSULTAN PAJAK

Baru Dapat Izin 2024, Konsultan Pajak Boleh Kosongkan Realisasi PPL

Kamis, 17 April 2025 | 16:00 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Ada Kebijakan Tarif AS, Pemerintah Perlu Antisipasi Dampaknya ke Pajak

berita pilihan

Sabtu, 19 April 2025 | 16:30 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Ingat Lagi Ketentuan Pengkreditan Pajak Masukan sebelum Pengukuhan PKP

Sabtu, 19 April 2025 | 14:00 WIB
PROVINSI SULAWESI TENGAH

Ada Pemutihan! Kendaraan Mati 10 Tahun, Cukup Bayar 1 Tahun Saja

Sabtu, 19 April 2025 | 11:35 WIB
KOLABORASI LeIP-DDTC

Gratis 25 Buku Terbaru DDTC untuk PERTAPSI! Beri Komentar Terbaik Anda

Sabtu, 19 April 2025 | 11:30 WIB
INFOGRAFIS PAJAK

Siapa yang Masuk Keluarga Sedarah dan Semenda dalam Aturan Pajak?

Sabtu, 19 April 2025 | 10:30 WIB
PMK 81/2024

Ketentuan PPh atas Pengalihan Partisipasi Interes, Apa yang Berubah?

Sabtu, 19 April 2025 | 10:00 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

WP Badan Masih Bisa Perpanjang Waktu Lapor SPT Tahunan, Tambah 2 Bulan

Sabtu, 19 April 2025 | 09:30 WIB
PENERIMAAN PERPAJAKAN

DPR Khawatir Efek Lemahnya Daya Beli Merembet ke Kinerja Cukai Rokok

Sabtu, 19 April 2025 | 09:05 WIB
LAPORAN FOKUS

Meluruskan Fungsi Pengadilan Pajak sebagai Lembaga Yudisial