Rancangan Awal RPJMN, Tax Ratio Ditarget 11,49-15,01 Persen di 2029

"Tercapainya peningkatan pendapatan negara yang optimal sesuai potensi perekonomian dengan tetap menjaga iklim investasi," bunyi ringkasan rancangan awal RPJMN 2025-2029, dikutip pada Jumat (10/1/2025).

Penyusunan RPJMN 2025-2029 didasarkan pada RPJPN 2025-2045 yang telah disusun sebelumnya. Pada RPJPN, tax ratio Indonesia ditargetkan mencapai 18%-22% pada 2045.

Dalam ringkasan rancangan awal RPJMN 2025-2029 tertulis strategi peningkatan tax ratio dilaksanakan melalui kegiatan ekstensifikasi dan intensifikasi penerimaan perpajakan.

Sementara itu, pemerintah dan DPR dalam APBN 2025 menyepakati target tax ratio sebesar 10,2%. Dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2025 pun dijelaskan guna mencapai target tax ratio 10,1%-10,3%, pemerintah akan melaksanakan optimalisasi penerimaan yang diarahkan pada upaya perbaikan administrasi dan pemungutan perpajakan agar lebih efektif sebagaimana diatur dalam UU 7/2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP).

Meski demikian, upaya optimalisasi penerimaan perpajakan tersebut dilaksanakan dengan tetap menjaga iklim investasi dan keberlanjutan dunia usaha.

Arah kebijakan perpajakan juga difokuskan pada transformasi kelembagaan penerimaan negara, implementasi coretax system, penguatan kegiatan ekstensifikasi dan intensifikasi pajak, penajaman insentif pajak agar tepat sasaran untuk mendorong sektor prioritas, serta mendukung transformasi ekonomi yang bernilai tambah tinggi.

Pemerintah menyebut rendahnya penerimaan negara di Indonesia, utamanya disebabkan masih rendahnya penerimaan perpajakan. Tax ratio di Indonesia tercatat hanya sebesar 10,4% pada 2022, paling rendah dibandingkan negara-negara Asean antara lain Filipina (14,6%), Thailand (14,1%), Singapura (12,9%), Malaysia (11,2%), dan Timor Leste (11,2%).

Capaian penerimaan perpajakan yang belum optimal tersebut disebabkan beberapa permasalahan utama, seperti terbatasnya tata kelola kelembagaan eksisting, seperti keterbatasan organisasi dan pengelolaan SDM dari sisi kewenangan dan fleksibilitas, keterbatasan pengelolaan anggaran, serta keterbatasan sarana dan prasarana.

Tantangan dalam penerimaan perpajakan ini juga berasal dari tingkat kepatuhan wajib pajak (tax compliance) yang masih rendah, serta penyalahgunaan kewenangan pada unit pengelola penerimaan negara yang berpotensi menimbulkan kebocoran keuangan negara. (sap)