Soal Proses Aksesi RI ke OECD, DPR Harap Dampaknya ke Ekonomi

"Tentunya ini adalah salah satu cara kita untuk kita bisa membuka market kita yang lebih besar lagi," katanya, dikutip pada Kamis (12/6/2025).

Bramantyo mengatakan pemerintah perlu memaksimalkan jalur diplomasi baru untuk menjaga pertumbuhan ekonomi nasional. Dalam konteks diplomasi, pemerintah harus berperan aktif dalam menjalin kerja sama internasional di berbagai bidang.

Dia mendukung proses aksesi Indonesia menjadi anggota OECD. Sebab dengan menjadi anggota OECD, Indonesia berpeluang meningkatkan perdagangan melalui perluasan pasar ekspor.

Hal itu pada akhirnya juga dapat meningkatkan produktivitas dan penyerapan tenaga kerja oleh industri di dalam negeri.

"Langkah-langkah ini yang sedang kita lakukan sebaik mungkin karena tetap saja kondisi dunia saat ini sangat tidak bisa terprediksi," ujarnya.

Belum lama ini, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto secara resmi menyerahkan dokumen initial memorandum yang merupakan bagian dari proses aksesi Indonesia kepada OECD. Dokumen ini diserahkan langsung kepada Sekretaris Jenderal OECD Mathias Cormann di sela-sela rangkaian Pertemuan Tingkat Menteri OECD 2025 di Paris, Prancis.

Selanjutnya, proses aksesi akan melibatkan evaluasi yang mendalam dan komprehensif oleh sekretariat OECD serta berbagai komite teknis di OECD, yang mencakup berbagai area kebijakan. Evaluasi ini bertujuan menilai keselarasan regulasi, kebijakan, dan praktik di Indonesia dengan instrumen-instrumen OECD yang relevan.

Dalam proses tersebut, penyesuaian terhadap regulasi, kebijakan, dan praktik di negara kandidat seringkali diperlukan untuk mencapai standar dan best practice OECD, yang pada gilirannya dapat menjadi katalis untuk reformasi kebijakan ke arah yang lebih baik.

Setiap komite OECD yang terlibat dalam proses aksesi Indonesia akan melakukan kajian teknis yang kemudian diakhiri dengan penyampaian opini formal kepada Dewan OECD. Pemerintah berharap dapat menyelesaikan proses aksesi ini pada 2027. (dik)