Terapkan Pajak Minimum Global, Thailand Bakal Raup Rp5,7 Triliun

"Jika Thailand tidak memiliki undang-undang mengenai top-up tax, negara ini akan kehilangan tambahan penerimaan pajak yang seharusnya dikumpulkan dibandingkan dengan negara lain yang memiliki undang-undang top-up tax," katanya, dikutip pada Senin (20/1/2025).

Panuwat menuturkan pajak minimum global mengatur perusahaan multinasional harus membayar PPh badan dengan tarif efektif 15%. Tarif ini berlaku atas grup korporasi multinasional dengan pendapatan minimal senilai €750 juta per tahun.

Jika tarif efektifnya di bawah 15%, perusahaan tersebut harus membayar selisihnya di negara tempat perusahaan induknya berkantor pusat.

Panuwat juga menambahkan top-up tax tersebut akan memengaruhi 100 perusahaan multinasional Thailand yang berkantor pusat di luar negeri, serta 1.100 perusahaan multinasional asing di Thailand yang telah menerima fasilitas pajak dari Dewan Investasi.

Menurutnya, perusahaan-perusahaan tersebut telah menghasilkan pendapatan setidaknya €750 juta atau THB26 miliar berdasarkan laporan keuangan konsolidasi mereka.

Panuwat menilai penerapan top-up tax sejalan dengan inisiatif pajak minimum global yang dipimpin oleh OECD, yang bertujuan memastikan keadilan dalam persaingan pajak global.

Ditjen Pajak bersama Dewan Investasi pun sedang berdiskusi mengenai pemberian fasilitas finansial sebagai alternatif insentif pajak. Misal, dengan memberikan kredit pajak yang dapat dikembalikan sepanjang memenuhi syarat dan pengurangan biaya untuk mendirikan fasilitas penelitian atau mengembangkan SDM.

Seperti dilansir nationthailand.com, Panuwat juga meminta perusahaan multinasional untuk patuh terhadap ketentuan pajak yang berlaku di Thailand. Dalam hal ini, perusahaan multinasional harus membayar top-up tax untuk pajak 2025 dalam waktu 18 bulan. (rig)