Tingkatkan Daya Saing Filipina, Presiden Marcos Atur soal VAT Refund

"Dengan VAT refund, produk-produk lokal akan lebih mudah diakses oleh konsumen global, yang sekali lagi akan meningkatkan status kita di pasar global," katanya, dikutip pada Selasa (10/12/2024).

UU 12079 mengatur beberapa persyaratan yang harus dipenuhi wisatawan dalam pengajuan VAT refund. Syarat utamanya ialah diajukan oleh wisatawan pemegang paspor asing yang tidak terlibat dalam perdagangan atau bisnis di Filipina.

Kemudian, VAT refund juga hanya dapat diajukan atas barang yang dibeli dari toko-toko yang terakreditasi, menjadi bawang bawaan wisatawan saat meninggalkan Filipina dalam waktu 60 hari sejak tanggal pembelian, serta nilai barang yang dibeli berjumlah setidaknya PHP3.000 atau Rp823.800 per transaksi.

Marcos menilai fasilitas VAT refund membuka babak baru dalam lanskap pariwisata Filipina. Sebab dengan fasilitas ini, Filipina akan dapat bersaing dengan negara lain untuk menarik wisatawan yang ingin membawa pulang produk-produk autentik dan berkualitas tinggi.

Dia memperkirakan kebijakan VAT refund mampu meningkatkan belanja wisatawan hingga 30%, serta menguntungkan pelaku usaha mulai dari skala besar hingga UMKM.

Marcos juga telah memerintahkan Kementerian Keuangan dan otoritas pajak menyusun regulasi yang akan memperlancar proses pengajuan VAT refund.

Sementara itu, Ketua DPR Martin Romualdez memandang penerapan VAT refund akan meningkatkan kunjungan wisatawan dan pembelian produk lokal. Hal ini pada akhirnya akan juga berdampak pada pertumbuhan ekonomi Filipina.

Dia mencontohkan Jepang dan Singapura yang mampu menarik banyak wisatawan asing karena menawarkan VAT refund. Selain soal harga yang lebih murah, wisatawan asing tertarik berbelanja di sana karena restitusi pajak.

Senada, Senator Sherwin Gatchalian meyakini kunjungan wisatawan asing ke Filipina yang meningkat bakal menciptakan lapangan kerja di berbagai industri terkait dengan pariwisata, termasuk perhotelan, transportasi, perjalanan, dan hiburan.

Menurutnya, setiap kerugian penerimaan yang akan dialami pemerintah dari VAT refund akan dikompensasi oleh kegiatan ekonomi yang muncul karena fasilitas tersebut.

"Undang-undang ini bukan hanya tentang keuntungan jangka pendek. Kebijakan ini tentang mendorong pertumbuhan industri pariwisata dan ekonomi dalam jangka panjang," ujarnya seperti dilansir pna.gov.ph. (rig)