Logo-Pakpol Logo-Pakpol
Literasi
Kamis, 11 April 2024 | 11:30 WIB
KAMUS PAJAK DAERAH
Kamis, 11 April 2024 | 09:30 WIB
TIPS PAJAK
Rabu, 10 April 2024 | 14:00 WIB
KAMUS PAJAK DAERAH
Jum'at, 05 April 2024 | 17:30 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Data & Alat
Rabu, 03 April 2024 | 09:11 WIB
KURS PAJAK 03 APRIL 2024 - 16 APRIL 2024
Senin, 01 April 2024 | 10:15 WIB
KMK 5/2024
Rabu, 27 Maret 2024 | 09:21 WIB
KURS PAJAK 27 MARET 2024 - 02 APRIL 2024
Rabu, 13 Maret 2024 | 09:05 WIB
KURS PAJAK 13 MARET 2024 - 19 MARET 2024
Fokus
Reportase

Hasil Survei Pajak dan Politik DDTCNews Dirilis! Download di Sini!

A+
A-
25
A+
A-
25
Hasil Survei Pajak dan Politik DDTCNews Dirilis! Download di Sini!

Laporan hasil survei pajak dan politik DDTCNews bertajuk Saatnya Parpol & Capres Bicara Pajak.

JAKARTA, DDTCNews - Bertepatan dengan momentum dimulainya masa kampanye pemilu 2024, DDTCNews resmi merilis laporan hasil survei pajak dan politik pertama di Indonesia pada hari ini, Selasa (28/11/2023).

Laporan bertajuk Saatnya Parpol & Capres Bicara Pajak tersebut menyajikan hasil survei yang diikuti sebanyak 2.080 responden pada 4 September - 4 Oktober 2023. Laporan bisa diakses oleh publik kapan saja. Publik, termasuk Anda, dapat mengunduh (download) laporan di https://bit.ly/HasilSurveiPakpolDDTCNews2023.

Judul laporan tersebut diambil karena mayoritas responden menginginkan partai politik (parpol) dan calon presiden (capres) tidak hanya berbicara mengenai agenda pembangunan (belanja), tetapi juga agenda cara membiayai belanja itu.

Baca Juga: Opsen Pajak Berlaku Tahun Depan, Pemda Diminta Siapkan Aturan Teknis

“Kurang lebih 80% pendapatan negara bersumber dari perpajakan. Tanpa perpajakan, agenda pembangunan yang diusung parpol dan capres tidak mungkin dapat dijalankan. Saatnya bicara pajak lebih mendalam!” bunyi pembuka dalam laporan tersebut.

Secara umum, survei pajak dan politik DDTCNews memuat 4 klaster. Pertama, pemahaman soal pajak. Secara ringkas, responden dalam survei ini relatif sudah memahami pajak. Sebanyak 90,7% responden sudah paham-sangat paham terkait dengan hak dan kewajiban wajib pajak.

Kedua, perpajakan harus dibicarakan dalam pemilu. Mayoritas responden, yakni 95,0%, berpandangan agenda atau kebijakan perpajakan perlu-sangat perlu disampaikan parpol atau capres selama kampanye. Hal ini mengingat penerimaan perpajakan mendominasi pendapatan negara.

Baca Juga: IKH Online Ubah Ketentuan Perpanjangan Izin Kuasa Hukum Pajak

“Sebanyak 93,8% responden setuju agar debat capres-cawapres nanti mengusung topik tentang pajak,” bunyi laporan tersebut.

Ketiga, kerelaan membayar pajak. Pada klaster ini, responden cenderung memilih netral (25,8%) serta tidak rela-sangat tidak rela (46,0%) membayar pajak lebih besar dari yang dibayarkan atas dasar peraturan yang berlaku saat ini.

Namun demikian, mayoritas responden meletakkan pajak sebagai sumber pendapatan negara prioritas pertama yang perlu ditingkatkan untuk memenuhi kebutuhan pembangunan pada masa mendatang. Utang menjadi prioritas terakhir.

Baca Juga: Lakukan Pemberian Cuma-Cuma, Begini Ketentuan Faktur Pajaknya

Keempat, pajak memengaruhi pilihan dalam pemilu. Mayoritas responden menganggap pentingnya agenda atau kebijakan pajak dari parpol/capres akan memengaruhi pilihan dalam pemilu. Mayoritas dari tiap generasi (gen Z, milenial, gen X, dan baby boomers) sepakat dengan hal itu.

DDTCNews juga menyajikan beberapa temuan menarik hasil elaborasi data jawaban responden. Salah satu hasil elaborasi data itu menyangkut prioritas opsi kebijakan terkait dengan upaya peningkatan tax ratio mengingat perpajakan masih mendominasi pendapatan negara.

Kemudian, ada pula elaborasi pandangan responden mengenai optimal atau tidaknya pembagian beban pajak sesuai dengan kemampuan masyarakat (asas gotong royong).

Baca Juga: Tahun Depan, PPN atas Pembelian Mobil Bekas Bakal Naik Jadi 1,2 Persen

Aspirasi Masyarakat Wajib Pajak

Melihat data-data tersebut, hasil survei ini penting untuk diketahui publik, termasuk partai politik, calon presiden dan calon wakil presiden, calon legislator, serta calon kepala daerah. Dalam konteks reformasi berkelanjutan, hasil survei ini juga penting untuk diketahui oleh otoritas perpajakan.

Terlebih, laporan ini juga menyajikan komentar responden tentang harapan agenda perpajakan pemerintahan mendatang dari 40 responden terpilih yang mendapatkan hadiah uang tunai senilai total Rp10 juta (masing-masing senilai Rp250.000). Pajak hadiah ditanggung pemenang.

Adapun komentar itu dibagi menjadi 12 tematik. Pertama, penyederhanaan regulasi dan peraturan. Kedua, keterlibatan stakeholders pajak. Ketiga, penguatan edukasi pajak. Keempat, perluasan basis pajak. Kelima, kejelasan aturan dengan ketentuan teknis. Keenam, kelembagaan otoritas pajak.

Baca Juga: Wanita Cerai dan Punya 2 Tanggungan Anak, Begini Status PTKP-nya

Ketujuh, peningkatan kepercayaan wajib pajak. Kedelapan, penyederhanaan urusan administrasi. Kesembilan, penyusunan target penerimaan. Kesepuluh, kemampuan sumber daya manusia. Kesebelas, penggunaan pajak untuk merespons lingkungan. Kedua belas, keadilan dalam sistem perpajakan.

Dengan dirilisnya laporan hasil survei pajak dan politik ini, DDTCNews berharap dapat memberikan kontribusi positif dalam berlangsungnya proses demokrasi yang adil. Hal ini mengingat seluruh pendapat dalam survei ini cukup strategis untuk dipertimbangkan.

Terlebih, profil pembaca DDTCNews – yang menjadi responden survei ini—merupakan masyarakat melek pajak dan kontributor dalam pendapatan negara. Artinya, ada andil mereka dalam gerak pembangunan di Tanah Air.

Baca Juga: Selain Insentif Fiskal, Pengusaha Miras Thailand Minta Kemudahan Usaha

Data hasil survei menunjukkan sebanyak 84,9% responden memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Sebanyak 90,7% responden sangat dan cukup paham mengenai hak serta kewajiban wajib pajak. Kemudian, responden tersebar pada 36 dari 38 provinsi di Indonesia.

Selain itu, mayoritas responden survei berasal dari generasi Z dan Y (milenial). Hal ini serupa dengan struktur demografi calon pemilih. Seperti diketahui, pemilih muda dari kedua generasi tersebut akan mendominasi pemilu 2024.

Dari aspek pendidikan terakhir, mayoritas responden merupakan lulusan D-4/S-1, yaitu sebanyak 52%. Kemudian, 17% lulusan SMA/sederajat, 16% lulusan S-2/S-3, dan 15% lulusan D-1 hingga D-3. Dengan demikian, responden berasal dari berbagai lapisan masyarakat yang beragam dan berpendidikan.

Baca Juga: Masyarakat Masih Bisa Manfaatkan PPN Rumah DTP 100 Persen Hingga Juni

Dalam bagian penutup laporan bertajuk Saatnya Parpol & Capres Bicara Pajak tersebut, DDTCNews menyatakan aspirasi masyarakat wajib pajak perlu menjadi acuan bagi partai politik dan calon presiden untuk menyusun agenda perpajakan.

“Partai politik dan calon presiden juga perlu menyampaikan agenda perpajakannya dengan jelas dan pasti kepada publik. Jangan sampai ada kebijakan perpajakan strategis yang terkait dengan subjek, objek, tarif, dan kelembagaan muncul tiba-tiba pada periode kepemimpinan,” bunyi penutup dalam laporan tersebut

Jadi, apakah Anda makin penasaran untuk membaca secara lengkap laporan hasil survei pajak dan politik DDTCNews? Segera download laporan tersebut di https://bit.ly/HasilSurveiPakpolDDTCNews2023.

Baca Juga: Penghitungan PPh 21 atas Upah Borongan Kurang dari Rp2,5 Juta per Hari

Sebagai portal berita perpajakan, DDTCNews berfokus pada diskurus terkait dengan upaya penciptaan sistem perpajakan yang lebih baik.

Sudah saatnya ruang publik tidak hanya riuh dengan berbagai rencana program pembangunan, tetapi juga cara pendanaannya. Mengapa? Karena cara pendanaan, termasuk kebijakan perpajakan, akan berpengaruh juga seberapa besar kontribusi dari masyarakat wajib pajak, termasuk Anda. (kaw)

Baca artikel-artikel menarik terkait dengan pajak dan politik di laman khusus Pakpol DDTCNews: Suaramu, Pajakmu.

Baca Juga: Mulai 2025, Tarif PPN Kegiatan Membangun Sendiri Bakal Jadi 2,4 Persen

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

Topik : survei pajak dan politik, pajak dan politik, pakpol, pakpol DDTCNews, pemilu 2024, pajak, perpajakan

KOMENTAR

0/1000
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

Selasa, 28 November 2023 | 16:15 WIB
Hadiah survey nmana
1

ARTIKEL TERKAIT

Kamis, 11 April 2024 | 11:30 WIB
KAMUS PAJAK DAERAH

Update 2024, Apa Itu BPHTB?

Kamis, 11 April 2024 | 10:30 WIB
KONSULTASI PAJAK

Apa Syarat Investasi Padat Karya Bisa Dapat Investment Allowance?

Kamis, 11 April 2024 | 10:00 WIB
INFOGRAFIS PAJAK

Beda DPP Nilai Lain dan Besaran Tertentu dalam Pengenaan PPN

Kamis, 11 April 2024 | 09:30 WIB
TIPS PAJAK

Cara Bayar Pajak Kendaraan Bermotor Lewat Tokopedia

berita pilihan

Jum'at, 12 April 2024 | 14:30 WIB
PENGADILAN PAJAK

IKH Online Ubah Ketentuan Perpanjangan Izin Kuasa Hukum Pajak

Jum'at, 12 April 2024 | 14:00 WIB
LAPORAN ASIAN DEVELOPMENT BANK

ADB Proyeksikan Ekonomi Indonesia Tumbuh 5 Persen pada 2024-2025

Jum'at, 12 April 2024 | 13:30 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Lakukan Pemberian Cuma-Cuma, Begini Ketentuan Faktur Pajaknya

Jum'at, 12 April 2024 | 13:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Tahun Depan, PPN atas Pembelian Mobil Bekas Bakal Naik Jadi 1,2 Persen

Jum'at, 12 April 2024 | 12:30 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Wanita Cerai dan Punya 2 Tanggungan Anak, Begini Status PTKP-nya

Jum'at, 12 April 2024 | 11:45 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Masyarakat Masih Bisa Manfaatkan PPN Rumah DTP 100 Persen Hingga Juni

Jum'at, 12 April 2024 | 11:00 WIB
INFOGRAFIS PAJAK

Penghitungan PPh 21 atas Upah Borongan Kurang dari Rp2,5 Juta per Hari

Jum'at, 12 April 2024 | 10:30 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Mulai 2025, Tarif PPN Kegiatan Membangun Sendiri Bakal Jadi 2,4 Persen