Adakah Isu Transfer Pricing atas Biaya Recharge Antarperusahaan?

DALAM menjalankan kegiatan operasional, perusahaan sering kali melakukan berbagai macam transaksi, baik terkait dengan perolehan penghasilan maupun terkait dengan biaya. Kondisi tersebut juga dialami oleh perusahaan multinasional atau entitas-entitas di dalam sebuah grup usaha.

Dari beragam jenis transaksi yang dilakukan perusahaan, ada transaksi biaya recharge. Transaksi biaya recharge pada umumnya dilakukan sehubungan dengan pembayaran yang dilakukan oleh satu perusahaan atas nama perusahaan lain kepada pihak ketiga. Pembayaran dilakukan atas tagihan yang diberikan oleh pihak ketiga.

Transaksi biaya recharge ini menjadi isu tersendiri jika ditagihkan antarperusahaan dalam suatu grup yang sama. Misal, suatu tagihan yang dibayarkan anak perusahaan atas nama entitas induk selaku penerima jasa kepada penyedia jasa independen. Isu utamanya adalah apakah biaya recharge yang ditagihkan anak perusahaan kepada entitas induk sudah wajar?

Wajib pajak harus menerapkan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha dalam penentuan harga transfer (transfer pricing) atas transaksi yang dipengaruhi hubungan istimewa sesuai ketentuan dengan Pasal 3 PMK 172/2023. Dengan demikian, kewajaran nilai transaksi atas biaya recharge yang ditagihkan anak perusahaan kepada entitas induk perlu ditinjau.

Sebelum meninjau kewajaran nilai transaksi, ada baiknya kita perlu memahami terlebih dahulu terkait dengan sifat sebenarnya (true nature) dari transaksi biaya recharge yang dilakukan.

Penentuan sifat transaksi merupakan langkah penting untuk menentukan biaya recharge yang dibayarkan akan dianggap sebagai reimbursement, biaya pass-through, atau jasa dan dimasukkan dalam dasar biaya untuk menentukan keuntungan yang akan diperoleh penyedia jasa (Patel et al., 2024).

Dalam tulisan ini, penulis akan membahas jika biaya recharge dianggap sebagai biaya pass-through. Berdasarkan pada skenario biaya pass-through, anak perusahaan hanya bertindak sebagai perantara yang menggantikan entitas induknya dalam melakukan transaksi pembayaran dengan penyedia jasa independen. Penerima jasa sebenarnya di sini adalah entitas induk.

Sementara dari sisi arus kas, anak perusahaan akan memiliki dua arus kas, yaitu arus kas keluar yang merupakan biaya yang dibayarkan kepada penyedia jasa independen serta arus kas masuk yang merupakan penerimaan dari entitas induk (sejumlah biaya yang ditagihkan penyedia jasa independen kepada anak perusahaan). Atas perjumpaan kedua arus kas tersebut seharusnya akan menghasilkan angka yang net-off.

Berdasarkan pada Paragraf 7.34 OECD Guidelines, apabila perusahaan afiliasi hanya bertindak sebagai agen atau perantara dalam penyediaan jasa, mungkin tidak tepat untuk menentukan harga wajar sebagai mark-up pada biaya jasa, tetapi pada biaya fungsi keagenan itu sendiri.

UN TP Manual Paragraf 5.4.7.1 juga menyatakan dalam kasus biaya pass-through, mungkin tidak tepat jika perusahaan afiliasi menerima mark-up atas biaya jasa recharge. Sebaliknya, kompensasi agen dapat didasarkan pada biaya fungsi keagenan itu sendiri dan biaya recharge dapat dialokasikan ke entitas lain dalam perusahaan multinasional tanpa mark-up.

Dengan demikian, apabila anak perusahaan secara aktual hanya bertindak sebagai agen atau perantara, akan lebih tepat untuk menagihkan biaya recharge tanpa adanya mark-up. Artinya, penagihan dilakukan sejumlah biaya penuh yang dibayarkan anak perusahaan kepada penyedia jasa independen atas jasa yang diberikan.

Beban Pembuktian

WAJIB pajak tetap memiliki beban pembuktian untuk membuktikan sifat sebenarnya dari transaksi biaya recharge yang dilakukan. Ada beberapa hal yang dapat dilakukan oleh wajib pajak sehubungan dengan beban pembuktian biaya recharge yang diklasifikasi sebagai biaya pass-through.

Pertama, wajib pajak harus merancang perjanjian yang sesuai antarperusahaan. Perjanjian tersebut harus mendokumentasikan dasar remunerasi yang akan menjadi pengembalian biaya nilai tambah. Selain itu, sifat dari biaya recharge harus dinyatakan secara jelas dalam perjanjian tersebut.

Kedua, analisis ekonomis untuk menentukan wajib pajak melakukan fungsi, menggunakan aset, atau mengasumsikan risiko sehubungan dengan biaya recharge. Ketiga, wajib pajak harus memperkuat bahwa di sini hanya bertindak sebagai perantara sehubungan dengan biaya recharge.

Keempat, wajib pajak harus mempertimbangkan semua fakta dan kondisi yang berkaitan dengan transaksi. Kelima, wajib pajak harus mengevaluasi seluruh rantai nilai dari transaksi dan jasa.

Keenam, wajib pajak harus memelihara dokumentasi dan bukti pendukung yang kuat seperti email dan lainnya. Hal ini untuk membuktikan sifat sebenarnya dari jasa yang disediakan, yang akan mengungkapkan bahwa biaya recharge perlu ditagihkan hanya secara at cost.

*Tulisan ini merupakan salah satu artikel yang dinyatakan layak tayang dalam lomba menulis internal bertajuk Gagasan Pajak dalam Satu Pena DDTC. Lomba ini merupakan bagian dari acara peringatan HUT ke-17 DDTC. (kaw)