Logo-Pakpol Logo-Pakpol
Fokus
Reportase

Apa Itu Tax Sparing?

A+
A-
32
A+
A-
32
Apa Itu Tax Sparing?

INVESTASI asing, terutama yang bersifat langsung (foreign direct investment/FDI) sejak lama dipercaya memiliki kontribusi positif terhadap perkembangan perekonomian suatu negara. Pada era globalisasi, investor memiliki fleksibilitas untuk memilih lokasi investasi yang dapat memberikan return tertinggi.

Oleh karena itu, banyak negara berupaya menawarkan iklim investasi yang baik guna menarik minat investor. Salah satu upaya untuk menarik minat investor tersebut adalah dengan menyediakan insentif pajak.

Namun, pemberian insentif pajak bisa menjadi tidak efektif jika negara asal investor (negara domisili) menerapkan metode kredit pajak. Sebab, penerapan metode kredit pajak oleh negara domisili dapat menghilangkan penghematan insentif pajak yang sudah disediakan oleh negara tempat investor berinvestasi (negara sumber).

Baca Juga: Apa Itu Movement Certificate dalam Kepabeanan?

Situasi tersebut terjadi karena metode kredit pajak membuat penghasilan yang tidak dipajaki oleh negara sumber berkat adanya insentif pajak akan dipajaki oleh negara domisili. Hal ini lantaran negara domisili akan memberikan kredit pajak kepada investor sepanjang terdapat pajak yang dibayar di negara sumber.

Untuk menghindari hal tersebut, banyak tax treaty yang telah menambahkan klausul tentang tax sparing. Klasusul tax sparing tersebut diatur sebagai salah satu metode keringanan pajak berganda dalam tax treaty. Lantas, apa itu tax sparing?

Definisi

Baca Juga: Apa Itu PBB Sektor Lainnya dalam PBB-P5L

Tax sparing biasanya disebut juga sebagai fictitious tax credit atau kredit pajak semu merupakan salah satu bentuk insentif pajak.

Tax sparing pada dasarnya merupakan ketentuan yang memungkinkan investor memperoleh kredit pajak luar negeri atas pajak yang secara aktual tidak dibayar karena mendapat insentif di negara sumber.

Hal ini berarti adanya ketentuan tax sparing memungkinkan pengkreditan atas pajak yang telah dibebaskan, karena mendapat fasilitas, di negara sumber meski negara domisili menerapkan metode kredit pajak (OECD, 1997)

Baca Juga: Apa Itu PPh Pasal 26?

Senada dengan OECD, Na Li (2019) mengartikan tax sparing sebagai mekanisme yang biasanya terdapat dalam tax treaty yang mana satu negara berkomitmen untuk mengkreditkan pajak yang tidak benar-benar dibayar di negara lain.

Merujuk IBFD International Tax Glossary (2015) tax sparing umumnya mengacu pada kredit pajak yang diberikan biasanya berdasarkan tax treaty oleh negara domisili untuk negara sumber atas pajak yang secara konseptual (notionally) ditanggung pada jenis penghasilan tertentu.

IBFD International Tax Glossary mengaitkan tax sparing sebagai istilah yang serupa dengan credit for notional tax. Adapun berdasarkan Cambridge Business English Dictionary, notional berarti sesuatu yang ada hanya sebagai ide, bukan sebagai sesuatu yang nyata, atau suatu jumlah perkiraan.

Baca Juga: Apa Itu Daftar Rencana Objek Audit dalam Kepabeanan dan Cukai?

Sementara itu, Daly (2011) mengartikan tax sparing sebagai cara untuk memastikan insentif pajak yang ditawarkan negara berkembang kepada investor asing tidak dikenakan pajak di negara tempat tinggal investor tersebut karena penggunaan metode kredit oleh negara tersebut.

Tax sparing juga diartikan sebagai suatu cara dimana sistem perpajakan suatu negara pengekspor modal dapat mengakomodasi insentif pajak negara-negara berkembang. Misalnya, Jepang 'menghindarkan' pajak atas penghasilan yang tidak dikenai pajak atau dengan pajak rendah yang diperoleh investor Jepang di Pakistan.

Hal tersebut dilakukan dengan memberikan investor kredit pajak luar negeri yang setara dengan pajak yang akan mereka bayarkan di Pakistan jika tidak ada insentif (World Trade Organization Secretariat, 2011).

Baca Juga: Apa Itu Faktur Pajak Tidak Sah?

Berdasarkan beberapa pengertian yang dipaparkan dapat ditarik benang merah bahwa tax sparing merupakan ketentuan yang memungkinkan pajak yang dibebaskan di negara sumber tetap dapat dikreditkan di negara domisili.

Adanya ketentuan mengenai tax sparing credit menyebabkan pajak yang dibebaskan di negara sumber dianggap seolah-olah telah dipungut di negara tersebut sehingga subjek pajak dalam negeri dari negara domisili tetap diberikan kredit pajak luar negeri (Darussalam dan Dhora, 2017).

Mekanisme tax sparing akan membuat penghasilan yang diperoleh investor seolah telah dipajaki oleh negara sumber, misalnya dengan tarif pajak yang berlaku adalah 12%. Ketika penghasilan tersebut dibawa kembali ke negara domisili dan akan dikenakan pajak, misalkan 20%.

Baca Juga: Merchant Besar Tak Perlu Cemas, PPh 22 Marketplace Bisa Dikreditkan

Berdasarkan mekanisme tax sparing maka negara domisili akan memberi kredit sebesar 12%. Artinya, negara tersebut hanya berhak mengenakan pajak sebesar 8%. Dengan demikian, tarif pajak efektif yang berlaku bagi investor hanya sebesar 8% dari yang seharusnya sebesar 20% (Tambunan, 2020).

Dengan adanya mekanisme tax sparing akan benar-benar memastikan negara domisili tidak akan mendapatkan keuntungan berupa pemajakan yang lebih besar akibat disediakannya insentif oleh negara sumber, melainkan investor lah yang benar-benar mendapatkan manfaat tersebut (Schoueri, 2013).

Contoh lebih lanjut mengenai perhitungan dari penerapan ketentuan tax sparing credit dapat disimak dalam Buku terbitan DDTC bertajuk Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda: Panduan, Interpretasi, dan Aplikasi.

Baca Juga: Apa Itu Forum Panel dalam Pengakuan AEO?

Simpulan

RINGKASNYA, tax sparing merupakan ketentuan yang membuat negara domisili harus memberikan kredit pajak atas pajak yang secara aktual tidak dibayar di negara sumber karena mendapat fasilitas di negara sumber. (sap)

Baca Juga: Apa Itu Prinsip Taat Asas dalam Pembukuan?

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

Topik : kamus, kamus pajak, tax sparing, kredit pajak, P3B, tax treaty

KOMENTAR

0/1000
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Jum'at, 06 Juni 2025 | 12:30 WIB
SE-4/PJ/2025

DJP Rilis Surat Edaran terkait MLI antara Indonesia dan Ukraina

Kamis, 05 Juni 2025 | 12:30 WIB
PERJANJIAN PENGHINDARAN PAJAK BERGANDA

DJP Rilis Surat Edaran Soal MLI P3B Indonesia-Papua Nugini

Selasa, 03 Juni 2025 | 13:00 WIB
PERJANJIAN PENGHINDARAN PAJAK BERGANDA

DJP Rilis Surat Edaran Soal MLI P3B Indonesia-Armenia

berita pilihan

Senin, 28 Juli 2025 | 19:30 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Salah Setor PPh Final UMKM Tak Bisa Dipindahbukukan, Bisanya Restitusi

Senin, 28 Juli 2025 | 19:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Menkeu Yakin PPN DTP Tiket Pesawat Dongkrak Jumlah Wisatawan

Senin, 28 Juli 2025 | 18:30 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Redam Dampak Tarif Trump 19%, DPR Sebut Eksportir Butuh Insentif

Senin, 28 Juli 2025 | 18:00 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Bupot 1721 A1 Belum Fasilitasi NPWP 9990000000999000, Harus Bagaimana?

Senin, 28 Juli 2025 | 17:30 WIB
INSENTIF FISKAL

Pemerintah Realisasikan Rp13,6 Triliun untuk Paket Stimulus Ekonomi

Senin, 28 Juli 2025 | 16:30 WIB
PER-7/PJ/2025

Aturan Diperketat, Cuma KLU Jasa yang Bisa Jadi PKP di Kantor Virtual

Senin, 28 Juli 2025 | 16:15 WIB
UJI MATERIIL

Wamen Rangkap Jabatan Jadi Komisaris, Masyarakat Uji UU ke MK