Logo-Pakpol Logo-Pakpol
Literasi
Jum'at, 18 April 2025 | 15:30 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Kamis, 17 April 2025 | 17:00 WIB
TIPS PAJAK DAERAH
Kamis, 17 April 2025 | 14:00 WIB
KELAS PPh Pasal 21 (12)
Selasa, 15 April 2025 | 18:15 WIB
KETUA MA 1974-1982 OEMAR SENO ADJI:
Fokus
Reportase

Aturan Baru Berlaku! LNSW Ingatkan Pemilik Kargo soal Kewajiban PAB

A+
A-
0
A+
A-
0
Aturan Baru Berlaku! LNSW Ingatkan Pemilik Kargo soal Kewajiban PAB

Pengumuman dari LNSW. (foto: hasil tangkapan layar akun medsos LNSW)

JAKARTA, DDTCNews - Pemerintah akan mulai menerapkan ketentuan perdagangan antarpulau berdasarkan Permendag 27/2024 pada 1 Februari 2025.

Lembaga National Single Window (LNSW) pun mengingatkan pemilik muatan memiliki kewajiban menyampaikan pemberitahuan perdagangan antarpulau barang (PAB). PAB tersebut disampaikan secara elektronik melalui Sistem Indonesia National Single Window (SINSW).

"Bagi barang yang akan diantarpulaukan wajib disampaikan PAB melalui SINSW sebagai syarat masuk area pelabuhan untuk dimuat diatas kapal," bunyi keterangan foto yang diunggah LNSW, Minggu (26/1/2025).

PAB merupakan dokumen yang berisi data dan/atau informasi terkait perdagangan antarpulau. Sementara itu, perdagangan antarpulau adalah kegiatan perdagangan dan/atau pendistribusian barang dari satu pulau ke pulau lain dalam satu provinsi atau antarprovinsi, atau antardaerah dalam satu pulau yang dilakukan oleh pelaku usaha dengan cara menyeberangkan barang dimaksud dengan menggunakan sarana angkutan laut atau sungai.

PAB ini paling sedikit harus memuat data dan/atau informasi mengenai pemilik muatan antarpulau; barang yang diperdagangkan antarpulau; pengangkutan barang yang diperdagangkan antarpulau; serta penerima muatan.

Permendag 27/2024 diterbitkan sebagai bagian dari upaya meningkatkan efisiensi perdagangan dan logistik dalam negeri. Melalui PAB, proses bisnis penyampaian daftar muatan atau manifest domestik akan terintegrasi sehingga menghilangkan duplikasi pelaporan dan menciptakan satu data nasional perdagangan antarpulau.

Pemilik barang atau dapat dikuasakan kepada perusahaan jasa pengurusan transportasi (PJPT) wajib mengisikan data nomor dan volume Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN) royalti komoditas minerba pada superset data komoditas di aplikasi PAB. Hal ini bertujuan meningkatkan pengawasan pengangkutan komoditas minerba yang diantarpulaukan.

Bagi barang yang akan diantarpulaukan, wajib disampaikan PAB melalui SINSW sebagai syarat masuk area pelabuhan untuk dimuat di atas kapal.

"Data PAB tersebut akan dijadikan sebagai dasar pengajuan layanan bongkar muat barang ke Pelindo oleh Perusahaan Bongkar Muat (PBM)," tulis LNSW.

Pengajuan pengangkutan barang menggunakan subsidi tol laut melalui aplikasi SITOLAUT juga akan terintegrasi dengan pengajuan PAB di SINSW sehingga pelaku usaha SITOLAUT turut mendapatkan dokumen PAB. Ke depannya, pihak konsolidator akan dapat mengajukan PAB konsolidasi di SINSW. (rig)

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

Topik : permendag 27/2024, djbc, LNSW, SINSW, PAB, perdagangan antarpulau, nasional

KOMENTAR

0/1000
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Kamis, 17 April 2025 | 07:00 WIB
BERITA PAJAK HARI INI

Tak Ada Relaksasi, DJP Imbau WP Badan Tak Mepet Lapor SPT Tahunan

Rabu, 16 April 2025 | 17:30 WIB
PMK 81/2024

Surat Setoran Pajak Tak Lagi Jadi Bukti Pemungutan PPh Pasal 22

berita pilihan

Minggu, 20 April 2025 | 10:30 WIB
INSENTIF FISKAL

Dorong Pertumbuhan Sektor Tekstil, Pemerintah Siapkan Aneka Insentif

Minggu, 20 April 2025 | 10:00 WIB
KINERJA PEREKONOMIAN

Utang Luar Negeri Indonesia Tembus US$427 Miliar, Tumbuh 4,7 Persen

Minggu, 20 April 2025 | 09:30 WIB
KANWIL DJP JAKARTA BARAT

DJP Jakbar Perpanjang Kerja Sama Tax Center dengan MNC University

Minggu, 20 April 2025 | 09:00 WIB
PMK 27/2025

PMK Baru! Pemerintah Beri Insentif Pajak untuk RS Kardiologi Ini

Minggu, 20 April 2025 | 08:30 WIB
KOTA BENGKULU

Ada Data Objek PBB-P2 Ganda, Belasan Ribu SPPT Dihapus Pemda

Minggu, 20 April 2025 | 08:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Jaga Daya Saing, RI Diingatkan Konsisten Terapkan Pajak Minimum Global

Minggu, 20 April 2025 | 07:30 WIB
KABUPATEN MOJOKERTO

Punya Tunggakan Pajak? Manfaatkan Pemutihan yang Diadakan Pemda Ini

Sabtu, 19 April 2025 | 16:30 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Ingat Lagi Ketentuan Pengkreditan Pajak Masukan sebelum Pengukuhan PKP

Sabtu, 19 April 2025 | 14:00 WIB
PROVINSI SULAWESI TENGAH

Ada Pemutihan! Kendaraan Mati 10 Tahun, Cukup Bayar 1 Tahun Saja