Logo-Pakpol Logo-Pakpol
Fokus
Reportase

Aturan Pemberian THR dan Gaji ke-13 ASN Bakal Terbit pada Awal Ramadan

A+
A-
0
A+
A-
0
Aturan Pemberian THR dan Gaji ke-13 ASN Bakal Terbit pada Awal Ramadan

Dirjen Anggaran Isa Rachmatarwata.

JAKARTA, DDTCNews - Pemerintah tengah menyiapkan peraturan untuk membayarkan Tunjangan Hari Raya (THR) dan gaji ke-13 kepada aparatur negara yang terdiri atas aparatur sipil negara (ASN), prajurit TNI, dan anggota Polri.

Dirjen Anggaran Isa Rachmatarwata mengatakan komponen THR dan gaji ke-13 pada tahun ini bakal diatur terperinci dalam peraturan pemerintah (PP). Rencananya, PP tersebut bakal dirilis pada awal Ramadan karena pembayaran THR dijadwalkan mulai H-10 Lebaran.

"Mengenai besarannya, kita tunggu penetapan dari Bapak Presiden yang mudah-mudahan di awal Ramadan nanti kita sudah bisa mengetahui bersama," katanya, dikutip pada Jumat (23/2/2024).

Baca Juga: Cadangan Devisa Indonesia Naik Tipis Berkat Pajak dan Global Bond

Isa menuturkan PP nantinya mengatur pembayaran THR dan gaji ke-13 ASN, TNI, dan anggota Polri. Menurutnya, pencairan THR kepada aparatur negara dan pensiunan biasanya akan dimulai pada H-10 Lebaran, atau bahkan pertengahan Ramadan.

Dalam hal ini, kementerian/lembaga bakal mengajukan Surat Perintah Membayar (SPM) kepada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) sehingga KPPN dapat mencairkannya sesuai dengan mekanisme yang berlaku.

Di sisi lain, gaji ke-13 dibayarkan ketika memasuki tahun ajaran baru sekolah. Gaji ke-13 ini biasanya akan mulai dicairkan pada awal Juni.

Baca Juga: Beli Barang Dapat Cashback Uang, Perlukah Terbitkan Faktur Pajak?

"Idealnya memang di awal Ramadan kita sudah bisa mendapatkan ketetapan perihal berapa besarnya [THR dan gaji ke-13] tersebut," ujar Isa.

Sejak pandemi Covid-19, pemerintah tidak memberikan THR dan gaji ke-13 dengan tunjangan kinerja (tukin) secara penuh.

Tahun lalu, THR dan gaji ke-13 ASN, prajurit TNI, anggota Polri, dan pensiunan dibayarkan dengan komponen gaji/pensiunan pokok dan tunjangan melekat, yaitu tunjangan keluarga, tunjangan pangan, tunjangan jabatan, serta tukin sebesar 50% per bulan bagi pegawai yang telah mendapatkannya.

Baca Juga: DPR Optimistis Pajak e-Commerce Dorong Kinerja Penerimaan Negara

Pada instansi pemerintah daerah, ada tambahan besaran paling banyak 50% penghasilan dengan mempertimbangkan kapasitas fiskal daerah dan peraturan perundang-undangan.

Khusus untuk guru dan dosen yang tidak mendapatkan tunjangan kinerja/tambahan penghasilan, juga diberikan 50% tunjangan profesi guru serta 50% tunjangan profesi dosen. (rig)

Baca Juga: Cara Isi Kolom Nama BKP dalam Faktur Pajak Jika Diketahui Jumlah Unit

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

Topik : gaji ke-13, THR, dirjen anggaran isa, kemenkeu, Ramadan, peraturan pemerintah, PNS, ASN, nasional

KOMENTAR

0/1000
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Minggu, 06 Juli 2025 | 16:00 WIB
PER-7/PJ/2025

Kriteria PKP yang Dilakukan Pengujian Kewajiban Subjektif dan Objektif

Minggu, 06 Juli 2025 | 15:30 WIB
ANGGARAN PEMERINTAH

Bansos Didanai Pajak, Kemensos Minta PPATK Cek Rekening Penerimanya

Minggu, 06 Juli 2025 | 14:00 WIB
PERPRES 68/2025

Prabowo Rilis Perpres Baru soal Pajak Transaksi Digital Luar Negeri

berita pilihan

Selasa, 08 Juli 2025 | 20:30 WIB
PRROVINSI DKI JAKARTA

Bagaimana Ketentuan Pajak Kesenian dan Hiburan di DKI Jakarta?

Selasa, 08 Juli 2025 | 19:30 WIB
KEBIJAKAN EKONOMI

Cadangan Devisa Indonesia Naik Tipis Berkat Pajak dan Global Bond

Selasa, 08 Juli 2025 | 19:00 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Beli Barang Dapat Cashback Uang, Perlukah Terbitkan Faktur Pajak?

Selasa, 08 Juli 2025 | 17:30 WIB
KOTA BANDAR LAMPUNG

Tagih Utang Pajak ke WP, Kejari Himpun Setoran PBB Rp2,6 Miliar

Selasa, 08 Juli 2025 | 17:20 WIB
STATISTIK PENERIMAAN PAJAK

Tren Pembayaran Pajak atas Nilai Ketetapan yang Tak Disetujui WP

Selasa, 08 Juli 2025 | 16:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

DPR Optimistis Pajak e-Commerce Dorong Kinerja Penerimaan Negara

Selasa, 08 Juli 2025 | 15:30 WIB
UNIVERSITAS GADJAH MADA

Dorong Kinerja Investasi, Sistem Pajak Perlu Ditata Ulang

Selasa, 08 Juli 2025 | 15:00 WIB
PER-11/PJ/2025

Cara Isi Kolom Nama BKP dalam Faktur Pajak Jika Diketahui Jumlah Unit

Selasa, 08 Juli 2025 | 14:30 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Ditjen Pajak Sediakan Panduan Penggunaan Aplikasi Genta di DJP Online