Logo-Pakpol Logo-Pakpol
Literasi
Senin, 03 Maret 2025 | 15:30 WIB
KAMUS KEPABEANAN
Senin, 03 Maret 2025 | 08:00 WIB
FOUNDER DDTC DARUSSALAM:
Jum'at, 28 Februari 2025 | 17:03 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Jum'at, 28 Februari 2025 | 17:00 WIB
KAMUS KEPABEANAN
Fokus
Reportase

Bicara Kepastian Hukum, Ganjar Cerita Soal Peserta Tax Amnesty

A+
A-
1
A+
A-
1
Bicara Kepastian Hukum, Ganjar Cerita Soal Peserta Tax Amnesty

Calon presiden nomor urut 3, Ganjar Pranowo (tengah) melambaikan tangan usai melakukan kunjungan ke Pasar Kota Wonogiri, Jawa Tengah, Jumat (29/12/2023). ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat/foc.

JAKARTA, DDTCNews - Calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo kembali menyinggung pentingnya kepastian hukum, termasuk di bidang perpajakan, bagi para pelaku usaha.

Ganjar mengatakan kepastian hukum menjadi salah satu aspek penting untuk menciptakan kemudahan berusaha. Dia juga pernah berjumpa dengan pengusaha peserta program pengampunan pajak (tax amnesty) yang meminta tidak diganggu atau "diobok-obok".

"Kami membutuhkan kepastian. Maka tolong kami. Pengusaha yang sudah mengikuti tax amnesty jangan diobok-obok," katanya saat menirukan ucapan peserta tax amnesty dalam sebuah video yang diunggah, Jumat (29/12/2023).

Baca Juga: 2025, Wajib Pajak Masih Dihadapkan Kompleksitas dan Ketidakpastian

UU Pengampunan Pajak telah mengatur sejumlah keuntungan yang bisa didapatkan wajib pajak dalam mengikuti program tax amnesty.

Salah satunya ialah adanya jaminan tidak akan dilakukan pemeriksaan pajak, termasuk pemeriksaan bukti permulaan dan penyidikan tindak pidana pajak terkait harta yang sebelumnya tidak dilaporkan.

Selain itu, pemerintah juga menjamin kerahasiaan peserta tax amnesty. Rahasia yang dimaksud adalah data pengampunan pajak tidak dapat dijadikan dasar penyelidikan, penyidikan, atau penuntutan tindak pidana apapun.

Baca Juga: Penjelasan DJP soal Hitung PPN dengan DPP 11/12 yang Tidak Otomatis

Ganjar menilai salah satu tantangan yang masih dihadapi Indonesia saat ini ialah dalam menciptakan pemerintahan bersih dan antikorupsi. Menurutnya, pemerintahan bersih dan antikorupsi juga bakal meningkatkan kepastian hukum bagi pelaku usaha.

Dengan kepastian hukum, lanjutnya, pengusaha tidak akan takut menanamkan modal di Indonesia. "Saya ceritakan ini kepada Bapak-Ibu, itu PR besar. Siapapun yang menang besok, tidak semudah yang kita bayangkan," ujarnya. (rig)

Baca Juga: Family Office segera Dibentuk, Insentif yang Kompetitif Disiapkan

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

Topik : pemilu 2024, pajak dan politik, pakpol, ganjar pranowo, kepastian hukum, tax amnesty

KOMENTAR

0/1000
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Selasa, 01 Oktober 2024 | 10:45 WIB
PEMILU 2024

580 Anggota DPR Terpilih Resmi Dilantik, Paling Banyak dari PDIP

Jum'at, 27 September 2024 | 19:00 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Wamenkeu Thomas Jamin Quick Win Prabowo Tak Korbankan Belanja K/L Lain

Kamis, 26 September 2024 | 10:00 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Belanja APBN 2025 Fleksibel, Kemenkeu Pastikan Bakal Tetap Prudent

Rabu, 25 September 2024 | 17:09 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Pemerintah Alokasikan Rp15 Triliun untuk Pembangunan IKN pada 2025

berita pilihan

Senin, 03 Maret 2025 | 16:37 WIB
PERATURAN PERPAJAKAN

Aturan PPN Ditanggung Pemerintah atas Tiket Mudik, Download di Sini!

Senin, 03 Maret 2025 | 16:30 WIB
KANWIL DJP ACEH

Terbitkan Faktur Pajak Fiktif Rp3 Miliar, Tersangka Ditahan Kejaksaan

Senin, 03 Maret 2025 | 16:07 WIB
STATISTIK KEBIJAKAN PAJAK

Perlakuan Pajak bagi Pembayar Zakat di Berbagai Negara, Seperti Apa?

Senin, 03 Maret 2025 | 15:30 WIB
KAMUS KEPABEANAN

Apa Itu BAPA dalam Audit Kepabeanan?

Senin, 03 Maret 2025 | 15:00 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Tarif Jalan Tol Didiskon 20 Persen selama Mudik Lebaran, Ini Kata AHY

Senin, 03 Maret 2025 | 14:15 WIB
MINYAK KELAPA SAWIT

Harga Referensi Turun, Tarif Bea Keluar CPO US$124/MT di Februari 2025

Senin, 03 Maret 2025 | 14:01 WIB
PEREKONOMIAN INDONESIA

Pertama dalam 25 Tahun, RI Deflasi Tahunan 0,09% di Februari 2025

Senin, 03 Maret 2025 | 14:00 WIB
LAYANAN PAJAK

Kantor Pajak Bisa Tambah Jam Layanan Khusus untuk Terima SPT Tahunan

Senin, 03 Maret 2025 | 12:30 WIB
AMERIKA SERIKAT

Menkeu AS Yakin Kebijakan Bea Masuk terhadap China Tak Naikkan Inflasi

Senin, 03 Maret 2025 | 12:00 WIB
PMK 17/2025

Lebih dari 1 Tersangka Pajak, Sanksi Pasal 44B Dihitung Proporsional