Logo-Pakpol Logo-Pakpol
Literasi
Sabtu, 12 Juli 2025 | 10:31 WIB
RESENSI BUKU DDTC LIBRARY
Jum'at, 11 Juli 2025 | 20:15 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Jum'at, 11 Juli 2025 | 18:00 WIB
KAMUS PAJAK
Kamis, 10 Juli 2025 | 19:30 WIB
TIPS PAJAK
Fokus
Reportase

Daftar Natura dengan Jenis dan Batasan Tertentu yang Dikecualikan PPh

A+
A-
22
A+
A-
22
Daftar Natura dengan Jenis dan Batasan Tertentu yang Dikecualikan PPh

PENGECUALIAN objek pajak penghasilan (PPh) tidak hanya diberikan untuk natura dan/atau kenikmatan berupa makanan dan/atau minuman bagi seluruh pegawai serta natura dan/atau kenikmatan yang disediakan di daerah tertentu.

Pemerintah juga mengecualikan natura dan/atau kenikmatan dengan jenis dan/atau batasan tertentu dari objek pajak penghasilan (PPh). Selain itu, natura dan/atau kenikmatan yang harus disediakan untuk pelaksanaan pekerjaan serta yang dibiayai APBN, APBD, dan/atau APBDes juga dikecualikan dari objek PPh.

Perincian ketentuan setiap jenis natura dan/atau kenikmatan yang dikecualikan dari objek PPh tersebut pun telah diuraikan dalam Peraturan Pemerintah (PP) 55/2022 dan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) 66/2023. Mengacu pada PP 55/2022 dan PMK 66/2023.

Baca Juga: Ditjen Pajak Sediakan Panduan Penggunaan Aplikasi Genta di DJP Online

Lantas, bagaimana ketentuan pengecualian objek PPh atas jenis-jenis natura tersebut?

Seri kelas pajak kali ini akan membahas sekilas perihal ketentuan pengecualian dari objek PPh atas natura dan/atau kenikmatan dengan jenis dan batasan tertentu, yang diberikan untuk pelaksanaan pekerjaan, serta yang dibiayai APBN, APBD, dan/atau APBDes.

Natura dan/atau Kenikmatan dengan Jenis dan/atau Batasan Tertentu

Penentuan natura dan/atau kenikmatan dengan jenis dan/atau batasan tertentu didasarkan pada: (i) jenis natura dan batasan tertentu dari natura berupa kriteria penerima dan/atau nilai dari natura; dan (ii) jenis kenikmatan dan batasan tertentu dari kenikmatan berupa kriteria penerima, nilai, dan/atau fungsi dari kenikmatan.

Perincian batasan tersebut tercantum dalam lampiran huruf A PMK 66/2023. Berdasarkan lampiran tersebut, ada 11 kelompok natura dan/atau kenikmatan dengan jenis dan batasan tertentu yang dikecualian dari objek PPh. Berikut perinciannya:

Baca Juga: DJP Sebut Insentif PPh Pasal 21 DTP untuk Pemerataan Manfaat Pajak



Adapun selisih lebih dari nilai natura atau kenikmatan yang diterima atau diperoleh penerima setelah dikurangi dengan batasan tertentu merupakan objek PPh. Misal, selama tahun 2024, PT Pule memberikan bingkisan kepada Tuan Rizal selaku pegawainya dengan perincian pemberian sebagai berikut:

Baca Juga: Adakan Kelas Pajak, Fiskus Ulas Pemotongan Pajak oleh Rumah Sakit
  • tanggal 7 April 2024, diberikan bingkisan dalam bentuk bahan makanan dan bahan minuman dalam rangka Idulfitri senilai Rp500.000;
  • tanggal 20 Mei 2024, diberikan bingkisan berupa seperangkat peralatan rumah tangga dalam rangka ulang tahun perusahaan senilai Rp1.000.000;
  • tanggal 25 Juni 2024, diberikan bingkisan berupa sebuah televisi dalam rangka apresiasi kinerja senilai Rp4.000.000; dan
  • tanggal 10 Agustus 2024, diberikan bingkisan berupa sebuah oven dalam rangka ulang tahun perusahaan Rp2.000.000


Berdasarkan perhitungan tabel tersebut, perlakuan pengenaan PPh atas natura berupa bingkisan yang diterima Tuan Rizal adalah sebagai berikut:

  1. untuk April 2024, bingkisan yang diberikan dalam bentuk bahan makanan dan/atau bahan minuman dalam rangka Idulfitri dikecualikan seluruhnya dari objek PPh. Sebab, tidak terdapat batasan nilai untuk natura yang diberikan dalam bentuk bingkisan berupa makanan, minuman, bahan makanan, dan/atau bahan minuman yang diberikan dalam rangka hari raya keagamaan, sepanjang diberikan untuk seluruh pegawai;
  2. untuk bulan Mei 2024, bingkisan yang diberikan bukan dalam rangka hari raya keagamaan sehingga terdapat pembatasan nilai agar dikecualikan dari onjek PPh, yaitu bingkisan secara keseluruhan memiliki nilai tidak lebih dari Rp3 juta untuk tiap pegawai dalam jangka waktu 1 tahun pajak. Oleh karena bingkisan bernilai Rp1 juta maka pada Mei 2024 seluruh nilai bingkisan dikecualikan dari objek PPh;
  3. untuk Juni 2024, bingkisan yang diberikan bukan dalam rangka hari raya keagamaan sehingga nilai bingkisan yang menjadi objek PPh adalah sebesar Rp2. Besaran tersebut merupakan selisih lebih antara akumulasi nilai bingkisan diterima Tuan Rizal sampai dengan bulan Juni setelah dikurangi dengan batasan nilai bingkisan yang dikecualikan dari objek PPh dengan perhitungan sebagai berikut: Rp5.000.000,00-Rp3.000.000,00 = Rp2.000.000,00
  4. untuk Agustus 2024, bingkisan yang diterima Tuan Rizal senilai Rp2.000.000,00 merupakan objek PPh karena akumulasi nilai bingkisan diterima Tuan Rizal sampai dengan Juni 2024 telah melebihi batasan nilai bingkisan dikecualikan dari objek PPh.

Natura dan/atau Kenikmatan yang Harus Disediakan oleh Pemberi Kerja dalam Pelaksanaan Pekerjaan

Natura dan/atau kenikmatan yang harus disediakan pemberi kerja sehubungan dengan persyaratan mengenai keamanan, kesehatan, dan/atau keselamatan pegawai yang diwajibkan oleh kementerian atau lembaga berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Baca Juga: Aspek Perpajakan atas Jasa yang terkait dengan Perhiasan Tertentu

Natura dan/atau kenikmatan tersebut meliputi: (i) pakaian seragam; (ii) peralatan untuk keselamatan kerja; (iii) sarana antar jemput Pegawai; (iv) penginapan untuk awak kapal dan sejenisnya; dan/atau (v) natura dan/atau kenikmatan yang diterima dalam rangka penanganan endemi, pandemi, atau bencana nasional.

Natura dan/atau Kenikmatan yang Bersumber atau Dibiayai APBN, APBD, dan/atau APBDes

Penggantian atau imbalan berupa natura dan kenikmatan yang bersumber dari APBN, APBD, atau APBDes dikecualikan dari objek PPh. Namun, ketentuan pengecualian natura dan/atau kenikmatan yang bersumber atau dibiayai APBN, APBD, dan/atau APBDes dari objek PPh tidak diatur lebih lanjut dalam PMK 66/2023. Simak Natura dari APBN Bukan Objek Pajak Penghasilan, Ini Sebabnya. (sap)

Baca Juga: Ketentuan Pembuatan Bupot PPh Pasal 21/26 dalam PER-11/PJ/2025

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

Topik : kelas pajak, kelas PPh, PPh Pasal 21, natura, kenikmatan, pajak natura

KOMENTAR

0/1000
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Jum'at, 06 Juni 2025 | 15:30 WIB
KELAS PENETAPAN DAN KETETAPAN PAJAK (5)

Penyebab Terbitnya SKP Kurang Bayar Tambahan dan Konsekuensinya

Senin, 02 Juni 2025 | 19:00 WIB
KELAS PENETAPAN DAN KETETAPAN PAJAK (4)

Penyebab Terbitnya Surat Ketetapan Pajak Nihil (SKPN)

Senin, 02 Juni 2025 | 11:30 WIB
KANWIL DJP JAKARTA SELATAN II

DJP Jakarta Selatan II Gelar Sosialisasi PPh Profesi Dokter

Sabtu, 31 Mei 2025 | 17:00 WIB
KELAS PENETAPAN DAN KETETAPAN PAJAK (3)

Ketentuan Penerbitan Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB)

berita pilihan

Minggu, 13 Juli 2025 | 20:38 WIB
TRANSAKSI JASA INTRAGRUP

Mitigasi Koreksi Transfer Pricing, Pahami soal Harga Jasa Intragrup

Minggu, 13 Juli 2025 | 15:00 WIB
PER-7/PJ/2025

Wanita Kawin Jadi Kepala Keluarga, Bagaimana NPWP dan DUK-nya?

Minggu, 13 Juli 2025 | 14:30 WIB
PER-8/PJ/2025

Dokumen yang Perlu Dilampirkan WP saat Ajukan Pembukuan Bahasa Inggris

Minggu, 13 Juli 2025 | 14:00 WIB
PER-10/PJ/2025

DJP Bisa Tukar 2 Jenis Data Ini dengan Negara Lain secara Otomatis

Minggu, 13 Juli 2025 | 11:30 WIB
KOTA PONTIANAK

Kejar Pendapatan Daerah, Wali Kota Sasar Pajak Resto hingga Hiburan

Minggu, 13 Juli 2025 | 11:00 WIB
INFOGRAFIS PAJAK

Seputar Ketentuan Laporan Penghitungan Angsuran PPh Pasal 25

Minggu, 13 Juli 2025 | 10:30 WIB
AMERIKA SERIKAT

Tarif Trump Bikin Ketidakpastian Perdagangan Dunia, Begini Respons IMF

Minggu, 13 Juli 2025 | 10:00 WIB
KEBIJAKAN BEA DAN CUKAI

Tertibkan Perbatasan dan Peredaran Barang Ilegal, Begini Langkah DJBC

Minggu, 13 Juli 2025 | 09:00 WIB
CORETAX SYSTEM

Kring Pajak Jelaskan Teknis Buat Faktur Pajak dengan Pembayaran Termin