Dipantau Ketat, Otoritas Ingatkan Influencer Patuh Pajak

"Sanksi karena penggelapan pajak yang disengaja bisa sangat besar," katanya, dikutip pada Rabu (4/6/2025).

Pinsai mengatakan Departemen Pendapatan akan menegakan hukum untuk memberantas penggelapan pajak. Ia juga mengingatkan pelaku penggelapan pajak dapat dijatuhi hukuman berupa denda 2 kali lipat jumlah pajak, jika tidak mengembalikan pajak yang ditilap.

Ditambah lagi, pelaku juga akan dikenakan denda yang sama dengan jumlah pajak yang kurang dibayar jika mengembalikan pajak tetapi tidak lengkap.

"Selain itu, biaya tambahan bunga sebesar 1,5% per bulan atau 18% per tahun akan ditambahkan ke kewajiban pajak yang belum dibayar," tegas Pinsai.

Lebih lanjut, Dirjen Pendapatan juga meminta para influencer untuk membayar pajak penghasilan (PPh) secara benar guna menghindari sanksi berupa denda atau bunga atas kurang bayar PPh.

Berdasarkan sebuah survei, Pinsai menyebut jumlah influencer di Thailand mencapai 2 juta, terbanyak kedua setelah Indonesia. Melalui media sosial, para influencer ini mampu memperoleh penghasilan yang besar.

Kegiatan yang menjadi sumber penghasilan influencer antara lain mengulas produk, mempromosikan produk, menjual barang dagangan, mengenakan biaya berlangganan untuk konten eksklusif, biaya penampilan, pemasaran afiliasi, biaya pelatihan dan kursus, serta menulis atau menjual konten.

Para influencer harus membayar PPh atas penghasilan yang diperoleh dari berbagai kegiatan tersebut. Sebab, kewajiban membayar pajak berlaku untuk semua wajib pajak, termasuk influencer penuh waktu atau karyawan yang menyambi sebagai influencer.

"Influencer perlu mengidentifikasi sumber pendapatan mereka dengan benar untuk menghitung pajak secara akurat," kata Pinsai dilansir bangkokpost.com. (dik)