Logo-Pakpol Logo-Pakpol
Review
Jum'at, 25 April 2025 | 15:45 WIB
REPORTASE DDTC DARI SINGAPURA
Jum'at, 25 April 2025 | 11:45 WIB
REPORTASE DDTC DARI SINGAPURA
Jum'at, 25 April 2025 | 11:11 WIB
REPORTASE DDTC DARI SINGAPURA
Jum'at, 25 April 2025 | 11:11 WIB
REPORTASE DDTC DARI SINGAPURA
Data & Alat
Rabu, 30 April 2025 | 09:25 WIB
KURS PAJAK 30 APRIL 2025 - 06 MEI 2025
Rabu, 23 April 2025 | 09:37 WIB
KURS PAJAK 23 APRIL 2025 - 29 APRIL 2025
Jum'at, 18 April 2025 | 16:00 WIB
MINYAK MENTAH INDONESIA
Rabu, 16 April 2025 | 09:37 WIB
KURS PAJAK 16 APRIL 2025 - 22 APRIL 2025
Fokus
Reportase

Dukungan DPR Minim, Otoritas Ini Tunda Kenaikan Pajak Orang Kaya

A+
A-
0
A+
A-
0
Dukungan DPR Minim, Otoritas Ini Tunda Kenaikan Pajak Orang Kaya

Ilustrasi.

CHILI, DDTCNews - Pemerintah Chili akhirnya menunda kenaikan tarif pajak penghasilan (PPh) bagi wajib pajak berpenghasilan tinggi (high wealth individual), termasuk menunda pengurangan tarif PPh badan.

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menyatakan 2 kebijakan itu ditunda tanpa batas waktu. Salah satu alasan penundaannya ialah pemerintah tidak mendapatkan dukungan dari anggota legislatif.

"Mengingat kurangnya dukungan dari Kongres dan adanya isu lain yang memerlukan prioritas maka kami harus bersikap pragmatis dan fokus pada area-area yang perlu dibenahi secepatnya," jelas Kemenkeu, dikutip pada Rabu (30/4/2025).

Baca Juga: BKF: UMKM Bisa Perpanjang Penggunaan PPh Final Meski PP Belum Direvisi

Meski tidak mendapatkan dukungan parlemen, pemerintah Chili sedang mempertimbangkan untuk memotong tarif PPh wajib pajak perusahaan besar. Rencananya, PPh dipangkas dari sebesar 27% menjadi 24-25%.

Kemenkeu menyatakan pemangkasan tarif PPh badan tersebut akan diimbangi dengan rencana pengenaan tarif PPh yang lebih tinggi terhadap wajib pajak orang pribadi.

Sementara itu, Kemenkeu menegaskan bahwa pemerintah akan tetap melanjutkan langkah reformasi perpajakan untuk perusahaan kecil.

Baca Juga: DJP: 2.477 WP Badan Perpanjang Jangka Waktu Lapor SPT Tahunan 2024

Untuk mendiskusikan sederet kebijakan perpajakan ke depannya, pemerintah juga berencana segera menyerahkan proposal kepada parlemen. Nanti, proposal tersebut juga akan memuat terkait dengan kompensasi fiskal.

"Kami akan menyerahkan proposal dalam beberapa pekan ke depan, karena proyek telah dikerjakan secara terperinci dengan melibatkan berbagai organisasi. Proposal ini juga akan mencakup beberapa manfaat bagi kelas menengah," sebut Kemenkeu dilansir Tax Notes International. (rig)

Baca Juga: Pengkreditan Pajak Masukan Pengalihan BKP untuk Restrukturisasi Usaha

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

Topik : chili, pajak, pajak internasional, tarif pph badan, relaksasi pajak, pajak orang kaya, HNWI

KOMENTAR

0/1000
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Selasa, 29 April 2025 | 18:30 WIB
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

Segera Bayar! Pemprov Adakan Program Diskon Pajak Kendaraan 25 Persen

Selasa, 29 April 2025 | 18:15 WIB
PROFESI KONSULTAN PAJAK

Ada USKP Lagi, Seluruh Peserta Ulang Sudah Dikirimi Email

Selasa, 29 April 2025 | 17:15 WIB
PENGADILAN PAJAK

Penyatuan Atap Pengadilan Pajak, Revisi UU Dinilai Kian Urgen

Selasa, 29 April 2025 | 17:00 WIB
PMK 136/2024

Pajak Minimum Global Berlaku, Insentif Alternatif Masih Dibahas

berita pilihan

Rabu, 30 April 2025 | 16:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

BKF: UMKM Bisa Perpanjang Penggunaan PPh Final Meski PP Belum Direvisi

Rabu, 30 April 2025 | 16:18 WIB
KEBIJAKAN CUKAI

Buat Kajian Cukai Sepeda Motor & Batu Bara, DJBC: Implementasinya Jauh

Rabu, 30 April 2025 | 15:47 WIB
KEPATUHAN PAJAK

DJP: 2.477 WP Badan Perpanjang Jangka Waktu Lapor SPT Tahunan 2024

Rabu, 30 April 2025 | 15:31 WIB
PAJAK PERTAMBAHAN NILAI

Pengkreditan Pajak Masukan Pengalihan BKP untuk Restrukturisasi Usaha

Rabu, 30 April 2025 | 15:30 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Sederet Kewajiban Pajak yang Jatuh Tempo Hari Ini, WP Perlu Perhatikan

Rabu, 30 April 2025 | 14:37 WIB
KEMANDIRIAN DAERAH

Waduh! 70% Daerah Masih Sangat Bergantung pada Suntikan Duit Pusat

Rabu, 30 April 2025 | 14:23 WIB
APBN 2025

Belanja Pemerintah Meroket 2 Kali Lipat dalam Sebulan

Rabu, 30 April 2025 | 14:15 WIB
PROFESI KONSULTAN PAJAK

Nama Peserta USKP Akan Diumumkan pada 7 Mei 2025