Logo-Pakpol Logo-Pakpol
Literasi
Kamis, 15 Mei 2025 | 12:30 WIB
KAMUS CUKAI
Kamis, 15 Mei 2025 | 10:43 WIB
FILIP DEBELVA, HEAD OF THE KU LEUVEN TAX LAW INSTITUTE:
Kamis, 15 Mei 2025 | 10:00 WIB
TIPS PAJAK
Selasa, 13 Mei 2025 | 14:30 WIB
KAMUS PAJAK
Komunitas
Kamis, 15 Mei 2025 | 11:37 WIB
DDTC ACADEMY - EXCLUSIVE SEMINAR
Selasa, 13 Mei 2025 | 16:09 WIB
DDTC EXECUTIVE INTERNSHIP PROGRAM
Selasa, 13 Mei 2025 | 13:35 WIB
DDTC ACADEMY - ADIT EXAM PREPARATION COURSE
Rabu, 07 Mei 2025 | 07:48 WIB
DDTC ACADEMY - EXCLUSIVE SEMINAR
Fokus
Reportase

Jokowi Minta Menteri Pastikan Transisi ke Pemerintahan Prabowo Efektif

A+
A-
0
A+
A-
0
Jokowi Minta Menteri Pastikan Transisi ke Pemerintahan Prabowo Efektif

Presiden Joko Widodo didampingi Wakil Presiden Ma'ruf Amin memimpin sidang kabinet paripurna terakhir di Istana Garuda, Ibu Kota Nusantara (IKN), Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Jumat (13/09/2024). ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat/tom.

JAKARTA, DDTCNews - Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta para menteri di Kabinet Indonesia Maju memastikan transisi pemerintahan dapat berjalan efektif.

Jokowi mengatakan transisi menuju pemerintahan presiden terpilih Prabowo Subianto hanya menyisakan waktu sekitar sebulan. Dia pun berharap semua menteri mendukung proses transisi ini agar berjalan mulus.

"Kita semuanya harus mendukung penuh program presiden terpilih. Pastikan transisi pemerintahan berjalan efektif," katanya dalam sidang kabinet paripurna di IKN, Jumat (13/9/2024).

Baca Juga: Dinamika Peran Dissenting Opinion dalam Perkembangan Hukum Pajak

Jokowi mengatakan para menteri dapat membuat kebijakan atau peraturan baru untuk mendukung proses transisi pemerintahan. Menurutnya, proses penyusunan kebijakan ini harus dilakukan dengan cepat mengingat periode transisi yang terbatas.

Meski demikian, dia meminta para menteri tetap berhati-hati dalam membuat kebijakan jelang pemerintahannya berakhir. Para menteri dilarang membuat kebijakan yang ekstrem, terutama yang berkaitan dengan hajat hidup orang banyak dan berpotensi merugikan masyarakat.

Dia menilai Indonesia membutuhkan stabilitas untuk melakukan pembangunan sehingga tidak boleh ada riak dan gejolak hingga pemerintahan berikutnya terbentuk.

Baca Juga: KY: Ada 9 Orang yang Ikuti Seleksi Kualitas Calon Hakim Agung Pajak

Dalam sebulan mendatang, Jokowi meminta para menteri segera menyelesaikan pekerjaannya, terutama terkait dengan administrasi pertanggungjawaban dan kendala-kendala yang belum terselesaikan.

"Utamanya untuk program-program unggulan presiden terpilih agar setelah dilantik pemerintahan baru bisa segera bekerja dan berlari kencang," ujarnya. (sap)

Baca Juga: Membaca Kelanjutan Reformasi Peradilan Pajak, Perlu Perubahan Mendasar

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

Topik : Kabinet Indonesia Maju, KIM, pemerintahan Jokowi, Jokowi, pemerintahan Prabowo, program presiden

KOMENTAR

0/1000
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Rabu, 16 Oktober 2024 | 20:30 WIB
MAHKAMAH AGUNG

Jadi Ketua MA, Sunarto Berkomitmen Tingkatkan Kesejahteraan Hakim

Rabu, 16 Oktober 2024 | 12:00 WIB
KILAS BALIK PERPAJAKAN 2014-2024

Satu Dekade Kebijakan Perpajakan Jokowi

Selasa, 15 Oktober 2024 | 11:30 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Rapat Paripurna Sepakati Komisi DPR Bertambah Jadi 13

Selasa, 15 Oktober 2024 | 09:15 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Seluruh Calon Menteri Undangan Prabowo Nyatakan Sanggup, Ini Daftarnya

berita pilihan

Kamis, 15 Mei 2025 | 17:00 WIB
VIETNAM

Negara Ini Bakal Pangkas Tarif Pajak untuk Perusahaan Media

Kamis, 15 Mei 2025 | 16:30 WIB
KERJA SAMA INTERNASIONAL

Sedang Proses Aksesi ke OECD, Prabowo Minta Dukungan PM Australia

Kamis, 15 Mei 2025 | 16:15 WIB
LITERATUR PAJAK

Mengenal Kualifikasi PKP dan Kewajibannya dalam Sistem PPN Indonesia

Kamis, 15 Mei 2025 | 15:30 WIB
INVESTASI

Marak Pemalakan, BKPM Minta Semua Pihak Jaga Iklim Investasi

Kamis, 15 Mei 2025 | 15:00 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Wamenkeu Sebut Ekonomi Bisa Stabil pada 2026 Jika APBN Fokus untuk Ini

Kamis, 15 Mei 2025 | 14:30 WIB
KEBIJAKAN KEPABEANAN

Hati-Hati! DJBC Kembali Temukan Situs e-CD Palsu

Kamis, 15 Mei 2025 | 13:30 WIB
KOTA PEKANBARU

Baliho Ilegal Disebut Jadi Ganjalan Pengumpulan Pajak Reklame

Kamis, 15 Mei 2025 | 12:30 WIB
KAMUS CUKAI

Apa Itu Dokumen CK-3 dalam konteks Cukai?