Marak Pemalakan, BKPM Minta Semua Pihak Jaga Iklim Investasi

"Negara harus memberikan jaminan, baik ke dalam maupun ke luar terhadap investasi yang ada di negara kita, agar investasi kondusif dan berkelanjutan," katanya, dikutip pada Kamis (15/5/2025).

Terkait dengan adanya pihak yang meminta jatah proyek senilai Rp5 triliun tanpa tender di Cilegon, Todotua menyebut kasus tersebut akan ditangani oleh kepolisian melalui Polda Banten.

Menurutnya, Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM selaku ketua satgas percepatan investasi akan mengambil langkah cepat dan konkret guna menjamin kelancaran proyek investasi.

"Polda Provinsi Banten yang akan turun melakukan proses pemeriksaan dan hasilnya seperti apa itu ranah penegak hukum. Namun, nanti ke depannya, kami ingin memberikan efek jera terhadap aksi yang tidak benar untuk menjaga iklim investasi di negara kita," tuturnya.

Guna mencegah peristiwa serupa terjadi kembali, Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM akan memperkuat pengawasan atas pola kemitraan usaha. Saat ini, kemitraan antara investor dan UMKM lokal telah diatur dalam Peraturan Menteri Investasi/Kepala BKPM 1/2022.

Sementara itu, Kapolda Banten Irjen Pol Suyudi Ario Seto menegaskan bahwa Polda akan melakukan penyelidikan dan penyidikan atas kasus pemalakan tersebut demi menciptakan kepastian hukum bagi pelaku usaha.

"Kami akan menurunkan tim dan akan melakukan penyelidikan. Apabila ada dugaan tindakan pidana, apalagi ini mengganggu iklim investasi di negeri ini, kami upayakan penyelidikan dan penyidikan, serta kami akan proses secara hukum," ujarnya. (rig)