Laporan Keuangan 4 K/L Ini Dapat Opini WDP, DPR Bakal Tindak Lanjuti

"Laporan harus clear, berbasis standar akuntansi pemerintah, dan bisa dipertanggungjawabkan. Ini menyangkut kepercayaan publik dan efisiensi fiskal," katanya, dikutip pada Minggu (27/4/2025).

Empat K/L yang laporan keuangannya diberi opini WDP oleh BPK pada 2023 antara lain Badan Pangan Nasional (Bapanas), Kementerian Pertanian, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), dan Kementerian Komunikasi dan Informatika.

Herman menuturkan laporan keuangan yang disampaikan K/L harusnya berbasis standar akuntansi pemerintah dan bisa dipertanggungjawabkan. Laporan keuangan yang baik akan meningkatkan kepercayaan publik dan membantu upaya efisiensi fiskal.

Laporan keuangan dengan opini WDP mengindikasikan adanya masalah yang belum diselesaikan. "Ini berarti masih ada temuan-temuan yang berulang dan belum terselesaikan. Termasuk di antaranya Kementerian Pertanian dan Bapanas," ujarnya.

Pada tahun ini, lanjut Herman, BAKN DPR akan berfokus mendorong perbaikan laporan keuangan K/L yang belum diberi opini wajar tanpa pengecualian (WTP) dari BPK. Hal ini diperlukan untuk menyelesaikan persoalan tata kelola anggaran.

"Kami ingin memastikan semua kementerian dan lembaga bisa memenuhi status WTP. Ini penting sebagai fondasi transparansi dan efisiensi pemerintahan," tuturnya. (rig)