Logo-Pakpol Logo-Pakpol
Fokus
Reportase

Menko Airlangga Ajak Inggris untuk Investasi di 2 KEK Sektor Kesehatan

A+
A-
0
A+
A-
0
Menko Airlangga Ajak Inggris untuk Investasi di 2 KEK Sektor Kesehatan

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto. ANTARA FOTO/Galih Pradipta/tom.

JAKARTA, DDTCNews - Menko Perekonomian Airlangga Hartarto mengajak para investor asal Inggris untuk menanamkan modal di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) sektor kesehatan di Batam dan Sanur.

Hal itu disampaikan Airlangga saat menerima kunjungan Duta Besar Kerajaan Inggris untuk Republik Indonesia dan Republik Demokratik Timor-Leste Dominic Jermey.

"Indonesia mengundang Inggris untuk berpartisipasi dalam pengembangan KEK di sektor kesehatan, sebagai bagian dari upaya memperkuat kerja sama investasi dan meningkatkan kualitas layanan kesehatan nasional," katanya, dikutip pada Minggu (18/5/2025).

Baca Juga: Pemerintah Rumuskan Stimulus Ekonomi di Semester II, Ini Bocorannya

Airlangga memandang dukungan investasi Inggris akan berdampak positif bagi pengembangan kualitas sektor kesehatan di Indonesia, termasuk kompetensi sumber daya manusia (SDM).

Saat ini, Indonesia memiliki 2 KEK di sektor kesehatan yang berlokasi di Sanur, Bali dan Batam, Kepulauan Riau. Pemerintah menargetkan realisasi investasi dari kedua KEK tersebut mencapai Rp13,11 triliun.

Secara lebih terperinci, investasi yang ditanam di KEK Sanur ditargetkan mencapai Rp6,2 triliun. Untuk pengembangan KEK Pariwisata Kesehatan Internasional Batam, pemerintah menargetkan nilai investasi mencapai Rp6,91 triliun.

Baca Juga: Pendaftar USKP II/2025 yang Lolos Verifikasi Akan Diumumkan 1 Agustus

Selain investasi, kedua pihak juga membahas isu strategis lain, seperti strategi menghadapi tantangan global terkait dengan tarif bea masuk dan meningkatnya tren proteksionisme, serta komitmen kerja sama Indonesia-Inggris.

Dalam kesempatan yang sama, Airlangga meminta dukungan Inggris dalam proses aksesi Indonesia menjadi anggota OECD, termasuk mendukung Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership (CPTPP).

Dia menilai dukungan Inggris—yang notabene salah satu negara anggota OECD—memiliki peran penting untuk memperkuat posisi Indonesia di forum internasional mendatang.

Baca Juga: Gandeng Aparat Penegak Hukum, DJBC Gencarkan Pengawasan dan Penindakan

"Indonesia akan menyampaikan dokumen Initial Memorandum (IM) secara resmi pada awal Juni 2025, bertepatan dengan OECD Ministerial Council Meeting," tuturnya.

Sementara itu, Jermey menegaskan Inggris berkomitmen untuk terus mempererat hubungan ekonomi bilateral dan kerja sama yang saling menguntungkan dengan Indonesia. Dia pun sepakat mendorong integrasi ekonomi yang lebih terbuka, inklusif dan berkelanjutan.

"Pemerintah Inggris menyampaikan apresiasi atas respons positif Indonesia terhadap proses aksesi ke CPTPP. Ini sebagai komitmen kuat dan progresif dari Indonesia terhadap integrasi ekonomi kawasan," ujarnya. (rig)

Baca Juga: Lupa Centang Uang Muka, PKP Diimbau Bikin Faktur Pajak Pengganti

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

Topik : kawasan ekonomi khusus, inggris, menko perekonomian airlangga, investasi, ekonomi, sektor kesehatan, nasional

KOMENTAR

0/1000
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Rabu, 23 Juli 2025 | 18:45 WIB
KEBIJAKAN EKONOMI

Ada 2 Faktor Ini, Airlangga Optimistis Ekonomi Tumbuh Sesuai Target

Rabu, 23 Juli 2025 | 17:00 WIB
PEREKONOMIAN INDONESIA

Dorong Pertumbuhan Ekonomi, Prabowo Kembali Tekankan Deregulasi

berita pilihan

Sabtu, 26 Juli 2025 | 14:00 WIB
CORETAX SYSTEM

Permohonan Penetapan Daerah Tertentu Kini Bisa Diajukan via Coretax

Sabtu, 26 Juli 2025 | 13:30 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Kementerian Komdigi Tegaskan Tidak Serta Merta Kirim Data WNI ke AS

Sabtu, 26 Juli 2025 | 13:00 WIB
CORETAX SYSTEM

DJP Kirim Email ke 1,8 Juta Wajib Pajak, Ada Apa?

Sabtu, 26 Juli 2025 | 12:30 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Didanai Pajak, Dapur MBG Akan Rekrut Masyarakat Termiskin Jadi Pegawai

Sabtu, 26 Juli 2025 | 12:00 WIB
PMK 44/2025

Soal PPN DTP Bekal TNI, Pembetulan SPT Masa Maksimal Februari 2026

Sabtu, 26 Juli 2025 | 11:15 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Pajak Berisyarat DJP Jadi Finalis Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik

Sabtu, 26 Juli 2025 | 11:00 WIB
INFOGRAFIS PERPAJAKAN

Alur Penyampaian Keberatan di Bidang Kepabeanan dan Cukai via CEISA 4.

Sabtu, 26 Juli 2025 | 10:30 WIB
KEBIJAKAN KEPABEANAN

DJBC Perkuat Pengawasan BKC Ilegal di Pelabuhan dan Perbatasan