OECD Pangkas Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi RI, Ini Respons Pemerintah

"Bagi Indonesia tentu kita melihat ke depan, bagaimana kita bisa menjaga daya beli masyarakat sehingga kita bisa menjaga pertumbuhan. Salah satunya kemarin telah diluncurkan 5 paket stimulus," katanya, dikutip pada Selasa (10/6/2025).

Airlangga mengutarakan beberapa negara anggota OECD juga menggelontorkan insentif untuk mempertahankan laju perekonomiannya. Sejalan dengan itu, pemerintah merasa on track untuk mencapai target pertumbuhan yang dipatok 5,2% pada tahun ini.

"Kami memonitor berbagai negara di OECD. Sebagian besar juga membuat paket-paket [stimulus] agar bisa menjaga daya beli masyarakatnya dalam situasi seperti sekarang," ucapnya.

Airlangga menyebut Indonesia sudah menjalankan langkah strategis dengan menggelontorkan 5 paket stimulus di tengah gejolak perekonomian global. Gejolak perekonomian ini salah satunya disebabkan oleh kebijakan tarif resiprokal di Amerika Serikat (AS).

Ia berharap paket stimulus tersebut berguna menjaga kinerja sederet industri, terutama sektor padat karya, yang ekspornya terkena dampak tarif tinggi dari AS.

Airlangga menambahkan OECD tidak hanya memangkas proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia, tetapi juga ke hampir seluruh negara. Proyeksi pertumbuhan ekonomi terbaru dari OECD ini rata-rata lebih pesimistis dari target yang telah ditetapkan oleh masing-masing negara.

"Dari segi perdagangan juga terpangkas akibat perang tarif atau tarif resiprokal yang diterapkan Amerika Serikat sehingga diprediksi beberapa negara itu pertumbuhan ekonominya akan terpotong dari 0,5% sampai dengan 0,7%," imbuhnya.

Untuk diketahui, pemerintah baru-baru ini meluncurkan paket kebijakan stimulus ekonomi senilai Rp24,44 triliun. Kebijakan ini bertujuan menjaga laju pertumbuhan ekonomi pada kuartal II/2025 setidaknya sebesar 5%.

Paket stimulus ekonomi ini terdiri atas 5 kebijakan. Pertama, diskon transportasi yang terdiri dari diskon tiket kereta sebesar 30%, diskon tiket angkutan laut sebesar 50%, dan fasilitas PPN ditanggung pemerintah (DTP) sebesar 6% atas tiket pesawat

Kedua, diskon tarif tol selama bulan Juni dan Juli 2025 guna meningkatkan aktivitas perjalanan. Diskon tarif tol yang diberikan selama 2 bulan tersebut adalah sebesar 20%.

Ketiga, penebalan bantuan sosial dengan menambah bantuan kartu sembako senilai Rp200.000 per bulan dan bantuan pangan berupa beras sebanyak 10 kg per bulan. Bantuan ini akan diberikan pada Juni dan Juli.

Keempat, bantuan subsidi upah senilai Rp300.000 per bulan kepada 17,3 juta pekerja dengan gaji kurang dari 3,5 juta per bulan atau di bawah upah minimum.

Kelima, perpanjangan diskon iuran jaminan kecelakaan kerja (JKK) sebesar 50% selama 6 bulan bagi 2,7 juta pekerja di 6 subsektor industri padat karya. (dik)