Logo-Pakpol Logo-Pakpol
Literasi
Jum'at, 18 April 2025 | 15:30 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Kamis, 17 April 2025 | 17:00 WIB
TIPS PAJAK DAERAH
Kamis, 17 April 2025 | 14:00 WIB
KELAS PPh Pasal 21 (12)
Selasa, 15 April 2025 | 18:15 WIB
KETUA MA 1974-1982 OEMAR SENO ADJI:
Fokus
Reportase

Orang Kaya Cuma Bayar Pajak 8%, Biden Usulkan Pengenaan Pajak Minimum

A+
A-
0
A+
A-
0
Orang Kaya Cuma Bayar Pajak 8%, Biden Usulkan Pengenaan Pajak Minimum

Presiden Amerika Serikat Joe Biden di Halaman Selatan Gedung Putih, di Washington, Amerika Serikat, Selasa (9/8/2022). (foto: ANTARA FOTO/REUTERS/Evelyn Hockstein/aww/djo)

WASHINGTON D.C., DDTCNews - Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden kembali mengusulkan pengenaan pajak khusus atas miliarder. Hal ini disampaikan oleh Biden di hadapan Kongres AS dalam State of the Union yang rutin digelar setiap tahun.

Sejak 2021, Pemerintah AS mengusulkan pengenaan pajak minimum sebesar sebesar 20% atas wajib pajak dengan kekayaan bersih di atas US$100 juta. Pajak ini dikenakan atas penghasilan sekaligus atas unrealized gains.

"Saya mengusulkan pengenaan pajak minimum atas miliarder. Miliarder seharusnya membayar pajak lebih tinggi dibandingkan dengan guru dan petugas damkar," ujar Biden dalam pidatonya, dikutip Rabu (8/2/2023).

Baca Juga: Temui Delegasi Uni Eropa, Wamendag Bahas Strategi Hadapi Bea Masuk AS

Berdasarkan keterangan resmi yang dirilis oleh White House, orang-orang terkaya di AS hanya membayar pajak sebesar 8% dari total penghasilan yang diperoleh sepanjang tahun. Orang kaya menanggung beban pajak yang lebih rendah berkat tarif pajak yang lebih rendah atas capital gain dan dividen.

"Ketika wajib pajak menerima penghasilan dalam bentuk upah, penghasilan tersebut dikenai pajak sesuai dengan tarif umum. Sebaliknya, penghasilan dari kenaikan harga saham justru dikenai pajak dengan tarif yang lebih rendah atau tidak kena pajak sama sekali," tulis White House.

Penghasilan berupa dividen ataupun capital gain dari penjualan saham hanya dikenai pajak maksimal sebesar 20%, sedangkan tarif pajak yang berlaku umum dan dikenakan atas upah maksimal bisa mencapai 37%.

Baca Juga: Bea Masuk Tembus 120%, Kantor Pos Hong Kong Setop Kirim Barang ke AS

Mengingat mayoritas wajib pajak kelas menengah adalah pekerja dan memperoleh penghasilan dalam bentuk upah, sebagian besar penghasilan yang diterima kelas menengah dikenai pajak dengan tarif normal yang bersifat progresif. Akibatnya, kelas menengah menanggung beban pajak yang lebih besar ketimbang orang kaya.

Walau telah diusulkan oleh pemerintah sejak 2021, pajak minimum atas miliarder ini tidak disetujui oleh Kongres AS dan tidak termuat dalam Inflation Reduction Act (IRA) yang telah disepakati dan diundangkan pada tahun lalu.

Adapun pajak minimum yang telah disetujui oleh Kongres AS dan berlaku per tahun ini adalah pajak minimum atas book income. Pajak ini berlaku atas wajib pajak badan, bukan wajib pajak orang pribadi. Tarif pajak minimum atas book income adalah sebesar 15%. (sap)

Baca Juga: Kemenkeu Vietnam Bakal Pangkas Tarif Bea Masuk untuk 10 Barang Ini

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

Topik : pajak internasional, PPh, pajak kekayaan, pajak orang kaya, Joe Biden

KOMENTAR

0/1000
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Selasa, 15 April 2025 | 08:45 WIB
PMK 18/2021

Dividen DN dan LN yang Diterima WP Badan Dikecualikan dari Objek PPh

Selasa, 15 April 2025 | 06:30 WIB
BERITA PAJAK HARI INI

Laporan Konsultan Pajak Bakal Jadi Bulanan, Sistem Baru Disiapkan

berita pilihan

Minggu, 20 April 2025 | 15:00 WIB
KEBIJAKAN BEA MASUK

Diversikasi Ekspor, Indonesia Sasar Uni Eropa dan Negara Eurasia

Minggu, 20 April 2025 | 14:30 WIB
PEREKONOMIAN GLOBAL

Pemerintah Diminta Dorong WTO Sehatkan Iklim Perdagangan Internasional

Minggu, 20 April 2025 | 14:00 WIB
KERJA SAMA INTERNASIONAL

Temui Delegasi Uni Eropa, Wamendag Bahas Strategi Hadapi Bea Masuk AS

Minggu, 20 April 2025 | 13:00 WIB
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

Pemprov Luncurkan Relaksasi Pajak Kendaraan Jilid II, Seperti Apa?

Minggu, 20 April 2025 | 12:30 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Susun Pembukuan dengan Stelsel Kas, Jangan Lupa Kirimkan Pemberitahuan

Minggu, 20 April 2025 | 11:00 WIB
INFOGRAFIS PAJAK

Pengkreditan Pajak Masukan bagi PKP yang Belum Lakukan Penyerahan

Minggu, 20 April 2025 | 10:30 WIB
INSENTIF FISKAL

Dorong Pertumbuhan Sektor Tekstil, Pemerintah Siapkan Aneka Insentif

Minggu, 20 April 2025 | 10:00 WIB
KINERJA PEREKONOMIAN

Utang Luar Negeri Indonesia Tembus US$427 Miliar, Tumbuh 4,7 Persen

Minggu, 20 April 2025 | 09:30 WIB
KANWIL DJP JAKARTA BARAT

DJP Jakbar Perpanjang Kerja Sama Tax Center dengan MNC University